Filantropi Indonesia Ingatkan Bahaya Penipuan Donasi Berbasis AI

Filantropi Indonesia Ingatkan Bahaya Penipuan Donasi Berbasis AI

Jakarta, Arina.id – Filantropi Indonesia (FI) mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penipuan donasi bermodus sympathy scam berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Modus ini memanfaatkan rekayasa wajah, suara, dan video tokoh publik untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menggalang dana secara ilegal.

Sepanjang September hingga November 2026, Filantropi Indonesia mencatat maraknya peredaran video deepfake di media sosial yang mencatut nama dan wajah pejabat Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, tokoh agama, hingga figur publik lainnya.

Konten palsu tersebut dilengkapi logo institusi resmi dan menawarkan program hibah atau penggalangan donasi. Korban kemudian diarahkan untuk mengeklik tautan eksternal, mengisi formulir pendaftaran, atau menghubungi nomor pribadi.

Meski sejumlah kementerian dan kanal pemeriksa fakta telah menyatakan konten tersebut sebagai hoaks, modus penipuan terus berkembang menjadi jebakan phishing hingga pemerasan berkedok biaya administrasi.

Sympathy scam merupakan modus penipuan yang mengeksploitasi empati masyarakat melalui narasi kemanusiaan, krisis, atau sentimen keagamaan. Pelaku memanfaatkan teknologi AI untuk merekayasa identitas, suara, dan visual sehingga konten penipuan tampak meyakinkan.

Fenomena tersebut juga terjadi di berbagai negara. Pada Juni 2026, ScamEncyclopedia mendokumentasikan peningkatan kasus AI Fake Charity Appeal Scams lintas negara. Modusnya meliputi penggunaan gambar dan video bencana hasil rekayasa AI, kisah korban fiktif, hingga pemalsuan identitas lembaga amal.

Pemerintah Malaysia bahkan mengeluarkan peringatan pada 2 November 2026 setelah masyarakatnya menjadi sasaran penipuan yang mengeksploitasi simpati melalui teknologi AI.

Wakil Ketua Badan Pengurus Filantropi Indonesia, Dian A. Purbasari, menegaskan bahwa teknologi AI tidak boleh menjadi sarana untuk mengeksploitasi empati dan kerentanan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, kekuatan modus penipuan tersebut terletak pada kemampuannya meniru gestur, suara, dan gaya komunikasi tokoh tepercaya. Akibatnya, masyarakat semakin sulit membedakan informasi resmi dengan konten manipulatif.

“Masyarakat tidak lagi bisa menjadikan video, logo, atau nama pejabat sebagai satu-satunya bukti keabsahan program hibah. Verifikasi melalui kanal resmi lembaga harus menjadi kebiasaan baru sebelum menyerahkan data, mengeklik tautan, atau mentransfer dana,” kata Dian dalam rilis yang diterima Arina.id, Jumat (20/11/2026)..

Berdasarkan pemantauan Filantropi Indonesia, terdapat tujuh pola utama yang digunakan pelaku penipuan berbasis AI.

Pertama, penggunaan video deepfake pejabat negara atau tokoh agama. Kedua, kloning suara untuk membangun kedekatan emosional dengan calon korban.

Ketiga, pemalsuan identitas institusi resmi. Keempat, penyebaran tautan dan formulir pendaftaran palsu untuk mencuri data pribadi. Kelima, permintaan biaya di muka dengan dalih administrasi, pajak, atau aktivasi program hibah dan donasi.

Keenam, penciptaan identitas pejabat fiktif. Ketujuh, rekayasa testimoni dan bukti sosial palsu untuk membangun kepercayaan sekaligus mendorong masyarakat segera memberikan dana.

Dian menekankan bahwa kewaspadaan terhadap penipuan tidak berarti masyarakat harus berhenti berdonasi. Menurutnya, pendekatan emosional dan storytelling merupakan strategi komunikasi yang lazim digunakan dalam penggalangan dana. Namun, kegiatan filantropi yang kredibel harus ditopang legalitas, transparansi pelaporan, dan akuntabilitas pengelolaan dana.

“Kepercayaan adalah modal utama filantropi. Pemalsuan identitas lembaga dan tokoh publik merupakan serangan langsung terhadap ekosistem kebaikan itu,” ujarnya.

Ia juga mendorong penguatan regulasi penggalangan dana digital (digital fundraising) dan crowdfunding. Penguatan tersebut antara lain mencakup kewajiban audit, pemisahan rekening, serta kejelasan tanggung jawab hukum platform digital.

Senada dengan Dian, Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia, Sonny Sukada, menilai penanganan penipuan berbasis AI membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Sebab, kejahatan tersebut bergerak cepat dan memanfaatkan banyak platform digital.

Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan penguatan literasi digital, khususnya kemampuan memverifikasi informasi melalui komunitas. Di saat yang sama, regulator, aparat penegak hukum, media massa, dan organisasi keagamaan perlu berkoordinasi untuk mencegah penyebaran hoaks dan penipuan.

“Kami mengajak masyarakat tidak sekadar menghapus atau mengabaikan konten mencurigakan, tetapi aktif melaporkannya. Di sisi lain, platform digital wajib mempercepat penurunan konten deepfake, menonaktifkan akun pelaku, memperketat kurasi iklan, dan menyematkan label konten AI secara transparan,” kata Sonny.

Dari sisi kebijakan, Filantropi Indonesia mendesak pemerintah memperkuat pengawasan ruang digital dengan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Filantropi Indonesia menilai regulasi ke depan perlu memperjelas kewajiban platform dalam memoderasi konten, meningkatkan transparansi iklan berbayar, menyediakan mekanisme pemulihan bagi korban, serta memperkuat koordinasi penegakan hukum.

Langkah tersebut dinilai penting agar pelaku penipuan berbasis AI dapat ditelusuri dan diproses secara hukum, sekaligus melindungi kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan filantropi dan penggalangan dana digital.


Editor: Kendi Setiawan
logo