DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini 10 Poin Pentingnya

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini 10 Poin Pentingnya

Jakarta, Arina.id—Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan ini menjadi babak baru pembentukan regulasi perampasan aset yang telah bergulir selama 18 tahun di DPR. Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pembahasan tingkat I RUU tersebut diselesaikan Komisi III DPR bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, Panitia Kerja (Panja) telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Dalam pembahasan tersebut, Panja merumuskan sepuluh pokok pengaturan yang menjadi substansi RUU Perampasan Aset.

Berikut sepuluh poin penting yang menjadi pokok pengaturan dalam RUU tersebut:

1. Prinsip dan asas hukum perampasan aset

Pengaturan perampasan aset mengedepankan prinsip efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM). Prinsip ini menjadi landasan agar mekanisme perampasan aset berjalan efektif tanpa mengabaikan hak-hak warga negara.

2. Ruang lingkup tindak pidana dan kriteria aset

RUU ini mengatur ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, serta kriteria aset yang dapat dirampas. Cakupannya termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Contohnya, investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban.

3. Perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana

Perampasan aset tidak menghilangkan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Ancaman pidana tetap berlaku, termasuk pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana

RUU ini mengatur prosedur dan pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture (NCB).

Tahapannya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

5. Perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik

Pengaturan ini memberikan jaminan perlindungan kepada pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan aset yang menjadi objek perampasan. Perlindungan tersebut dilakukan melalui pengaturan beban pembuktian dan pemberian kesempatan yang berimbang.

6. Pengembalian aset kepada korban tindak pidana

RUU ini juga menekankan optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana. Selain itu, aset yang dirampas dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

7. Pengelolaan aset hasil tindak pidana

Pengelolaan aset dilakukan oleh badan yang berkompeten secara profesional dan akuntabel. Kewenangannya meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

8. Pengawasan oleh badan independen

Pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaannya akan diawasi oleh badan independen. Pengawasan ini menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan aset berlangsung secara transparan dan akuntabel.

9. Pencegahan penyalahgunaan kewenangan

RUU ini mengatur upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar mekanisme perampasan aset tidak digunakan sebagai sarana penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi

Pengaturan terakhir mencakup pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Habiburokhman menyampaikan, Panja juga menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat serta para ahli selama proses pembahasan.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang mewakili pemerintah menyetujui agar RUU tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II.

Pemerintah menilai mekanisme perampasan aset, termasuk tanpa putusan pidana, penting untuk mendukung pemberantasan korupsi dan tindak pidana lain yang merugikan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.


Editor: Suci
logo