Arina.id — Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Minggu malam, 20 Oktober 2024, mengumumkan nama-nama menteri dan wakil menteri dalam kabinetnya. Kabinet sang presiden berjumlah 109, terdiri dari menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri.
Para pembantu Prabowo itu datang dari berbagai latar belakang, di antaranya kader atau politikus partai politik anggota koalisi, kalangan profesional atau tokoh nonpartai politik, dan bahkan ada yang masih aktif sebagai prajurit TNI. Sebagian besar merupakan sosok baru namun tidak sedikit pula di antara mereka ialah figur yang menjabat menteri atau wakil menteri dalam kabinet presiden Joko Widodo.
Yang menjadi sorotan publik ialah tiadanya kader atau sosok representasi Partai Nasdem, salah satu partai yang mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), rival Prabowo-Gibran, pada Pemilu Presiden 2024. Padahal partai pimpinan Surya Paloh itu telah mengumumkan sikap politiknya untuk mendukung dan bergabung dengan pemerintahan Prabowo.
Dua partai lain pengusung Anies-Cak Imin, yakni PKS dan PKB, mendapatkan jatah menteri/wakil menteri dalam kabinet Prabowo. PKS tak mengajukan kadernya tetapi secara terbuka mengakui "meng-endorse" seorang guru besar Institut Teknologi Bandung, Yassierli, untuk masuk dalam kabinet sebagai Menteri Ketenagakerjaan. PKB menerima 2 kursi menteri dan 1 wakil menteri, antara lain Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Faisol Riza sebagai Wakil Menteri Perindustrian.
Nasdem berterus terang memang tak mengambil jatah menteri yang telah disediakan oleh Prabowo. Meski demikian, partai itu secara tegas dan gamblang menyatakan mendukung penuh pemerintahan Prabowo. Kenapa?
Mendukung sepenuh hati
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, berbicara kepada wartawan saat menghadiri pelantikan Prabowo sebagai presiden di kompleks parlemen, Jakarta, Minggu, menjelaskan alasan partainya menampik kuota menteri yang telah disediakan oleh Presiden.
"Ada kursi menteri dari tawarkan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo menyampaikan, 'Tolong, Bung Surya, jelaskan kepada kawan-kawan pers bahwasanya telah saya sediakan kursi kabinet untuk Nasdem', tetapi Nasdem yang menolak," katanya.
Keputusan Nasdem itu, dia menegaskan, sebagai bagian dari pembelajaran politik untuk bangsa Indonesia. Sekarang, katanya, merupakan momentum terbaik untuk melakukan itu: "... memberikan sesuatu yang berarti sebagai moral, proses pendidikan politik dalam kelangsungan perjalanan kehidupan berbangsa".
Nasdem, katanya, secara tegas mendukung pemerintahan Prabowo tetapi "koalisi tidak semata-mata ditentukan bahwa alasannya harus ada porsi apa yang kami diperoleh di dalam koalisi'.
Selama ini publik menganggap partai politik hanya mengejar kekuasaan tanpa ada ruang bagi idealisme dan kejujuran. Karena itu, kata Paloh, Nasdem ingin menunjukkan kepada publik untuk mengedepankan politik gagasan untuk pendidikan politik bangsa dibandingkan pragmatisme memburu kekuasaan. Dia menekankan Nasdem akan menunjukkan proses pendidikan politik itu.
"Nah, ini saya pikir ini yang pertama bagi perjalanan kehidupan kebangsaan yang dilalui oleh partai-partai politik negeri ini. Tapi sekecil apapun ini sumbangsih dan saya harapkan bisa membuka mata hati, kata hati, paling tidak, ada Nasdem yang memulainya,” ujarnya.
"Mudah-mudahan Nasdem bisa konsisten dengan politik tanpa mahar," Paloh menegaskan.
Di tempat yang sama namun dalam kesempatan terpisah, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menjanjikan komitmen penuh partainya untuk mendukung pemerintahan Prabowo meski tak ada satu pun kader partai itu di kabinet. "Meskipun tidak masuk dalam kabinet, itu bukan berarti koalisi setengah hati; ini koalisi yang betul-betul sepenuh hati," kata Sugeng.
Sugeng menyadari bahwa publik bertanya-tanya perihal Nasdem tak mengambil jatah menteri. Memang, katanya, Prabowo sudah menyediakan jatah kursi menteri untuk Nasdem--meski tak disebut jumlahnya--tetapi partai itu merasa secara moral tak berhak menggunakannya. Alasan utamanya ialah Nasdem bukan bagian dari pemenangan Prabowo-Gibran, malahan sebaliknya bersaing dan berhadapan-hadapan dalam Pemilu Presiden.
Atas dasar itu, kata Sugeng, jatah menteri sepantasnya diberikan kepada terutama partai politik yang sejak mula berada di barisan Prabowo dan membantu memenangkannya. "Biarkanlah menteri ini disusun oleh koalisi yang waktu itu memenangkan Pak Prabowo," ujarnya.
Nasdem menyatakan akan mendukung pemerintahan Prabowo lewat DPR karena banyak hal yang mesti dipantau dan dikawal untuk mendukung pemerintahan baru. "Pertama, legislasi, budgeting atau anggaran: bagaimana pendapatan didapatkan, baik dari pajak maupun PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pendapatan negara bukan pajak; demikian juga pengawasan jalannya pemerintahan," katanya.
Komitmen Nasdem untuk mendukung pemerintahan Prabowo, menurut Wakil Ketua Umum Saan Mustopa, tak harus berada di dalam kabinet. Begitu juga jika memang tak ada kader Nasdem di kabinet bukan berarti partai itu menjadi oposisi bagi pemerintah.
"Enggak, itu enggak di luar kabinet. Kita ada dalam barisan pemerintahan Prabowo, kita bagian dari koalisinya Pak Prabowo, dan kita ada di pendukung Prabowo, pemerintahan Prabowo," kata Saan di Kompleks Parlemen, Rabu, 16 Oktober.
Nasdem, Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan, memberikan dukungan penuh untuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Nasdem tak mengajukan kadernya untuk jadi menteri, atau tak memanfaatkan jatah kursi kabinet yang telah disediakan oleh Prabowo, atas pertimbangan etika dan kepantasan, karena partai itu tak berkontribusi pada proses pemenangan Prabowo pada Pemilu 2024.
"Soal kabinet kan sudah berkali-kali disampaikan: ini soal etika kepantasan, kewajaran; NasDem tahu menempatkan diri, ya. Tapi NasDem, sekali lagi, memberikan dukungan sepenuh hati kepada Prabowo," kata Saan.
"Jadi, sekali lagi, dukungan NasDem kepada pemerintahan Prabowo ini sepenuh hati, dan kita akan maksimal untuk mendukung."
Tak sesuai keinginan
Partai Gerindra, yang dipimpin Prabowo Subianto, menyatakan telah meminta Nasdem untuk mengajukan nama kadernya dalam rangka penyusunan kabinet. Namun, setelah sekian lama ditunggu, Nasdem tak kunjung mengajukan nama lalu mengonfirmasi memang tak menominasikan calon menteri tetapi menegaskan tetap mendukung pemerintahan Prabowo.
"Ya, tadinya Pak Prabowo tetap minta, tetapi karena Nasdem menyampaikan bahwa tetap akan mendukung penuh pemerintahan walaupun tidak ada kader yang di kabinet," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco belum lama ini.
Dia menepis penilaian bahwa Nasdem tidak mendapatkan jatah kursi di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, melainkan memang mengambil sikap untuk tak mengirimkan nama kader yang diusulkannya. Perihal itu sudah disampaikan langsung oleh Surya Paloh kepada Prabowo Subianto.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan Nasdem tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo meskipun memutuskan tidak mengambil bagian di kabinet.
Menurut Muzani, Nasdem siap mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia menekankan, tidak masuk atau tidak ambil bagian dari susunan kabinet tidak berarti Nasdem bukan menjadi bagian dari pemerintahan.
Pengamat politik pada Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin meragukan klaim Nasdem bahwa partai itu tak berminat masuk kabinet pemerintahan Prabowo karena ingin mengedepankan politik gagasan untuk pendidikan politik bagi bangsa ketimbang sekadar mengejar kekuasaan.
Ujang menilai enggannya Nasdem untuk masuk dalam kabinet Prabowo karena jatah menteri yang disediakan atau ditawarkan untuk partai itu tidak sesuai keinginan. "Sebenarnya NasDem kan beberapa kali sudah mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, sudah bertemu berkali-kali juga kan. "Cuma, memang, sepertinya ada yang belum sepakat; ya, tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, tapi tidak mau masuk kabinet," katanya, dikutip dari Tribunnews.com, Senin.
Ujang menilai sikap Nasdem yang enggan masuk kabinet tapi tetap mendukung pemerintahan Prabowo membuat partai itu seakan tidak jelas: bermaksud berposisi sebagai pendukung pemerintah atau menjadi oposisi.
Dia menganggap keengganan Nasdem akan sedikitnya jatah menteri yang didapat, barangkal jatah untuk Nasdem hanya satu kursi tetapi partai itu menginginkan lebih. "Akhirnya membuat statement atau sikap yang tidak mau masuk kabinet. Ini adalah sikap ambivalen atau mendua," ujarnya.
Editor: Muhammad Zunus