Arina.id — Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu lalu, menyatakan bahwa wilayah udara Venezuela telah “ditutup”, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Pernyataan itu sontak memicu ketegangan baru antara Washington dan Caracas di tengah peningkatan pengerahan militer Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir di kawasan Karibia.
Pemerintah Venezuela menuding AS sebagai “ancaman kolonialis” di Amerika Latin, sementara jutaan warga Venezuela terus hidup dalam situasi ketidakpastian. Presiden Nicolas Maduro sebelumnya menuduh Washington mengarang tuduhan sebagai alasan untuk membenarkan intervensi militer.
Dalam beberapa pekan terakhir, Venezuela menggelar latihan militer rutin dan mengumumkan mobilisasi besar-besaran sebagai persiapan menghadapi kemungkinan serangan. Di sisi lain, pemerintahan Trump telah menempatkan aset angkatan laut dalam jumlah besar di Karibia Selatan sejak meluncurkan serangkaian operasi terhadap kapal-kapal yang dituding membawa narkoba pada awal September, meski Washington belum mengungkap bukti keterlibatan kapal-kapal tersebut dalam perdagangan narkoba. Sedikitnya 83 orang dilaporkan tewas dalam serangan-serangan tersebut. Sebagai tambahan tekanan, Washington juga menetapkan Cartel de los Soles — kelompok yang oleh sebagian warga Venezuela dikenal sebagai “Kartel Matahari” — sebagai organisasi teroris asing.
Menurut pemerintahan Trump, langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memerangi perdagangan narkoba. Namun, analis politik dan pegiat hak asasi manusia memperingatkan bahwa Washington dapat saja sedang membangun dasar bagi upaya menggulingkan Maduro secara ilegal. Hal itu pun memunculkan pertanyaan: apakah AS bersiap untuk menyerang Venezuela, dan apakah tindakan militer tersebut memiliki dasar hukum internasional?
Sejak kembali menjabat pada Januari, Trump terus meningkatkan retorikanya terhadap Maduro. Ia menuding Caracas sebagai sumber perdagangan narkoba regional dan penyebab meningkatnya arus migrasi Venezuela. Beberapa minggu setelah mulai menjabat di periode keduanya, Trump membatalkan konsesi minyak Venezuela yang diberikan oleh pendahulunya, Joe Biden. Ia juga mengenakan tarif 25 persen pada negara-negara yang membeli minyak Venezuela serta menggandakan hadiah bagi siapa pun yang dapat menangkap Maduro menjadi 50 juta dolar AS, sambil menyebutnya sebagai “pemimpin teroris global”.
Dalam perkembangan terbaru, Trump mengonfirmasi bahwa ia telah memberi kewenangan kepada CIA untuk melaksanakan operasi rahasia di Venezuela. Langkah itu dibarengi dengan pengerahan kapal induk terbesar dunia, USS Gerald R. Ford, kapal-kapal perang lainnya, ribuan prajurit, dan jet tempur siluman F-35 ke wilayah Karibia. Pada Kamis lalu, Trump bahkan mengatakan bahwa serangan darat di Venezuela dapat segera terjadi.
Di tengah ketegangan yang terus meningkat, laporan The New York Times dan The Wall Street Journal menyebut bahwa Trump sempat berbicara dengan Maduro, sebelum sanksi terhadap Cartel de los Soles diumumkan. Pada 25 November, dalam percakapan dengan wartawan di dalam pesawat Air Force One, Trump mengisyaratkan kemungkinan komunikasi lanjutan dengan Maduro. “Saya mungkin akan berbicara dengannya. Kita lihat saja nanti. Kami sedang membahasnya dengan berbagai staf. Kami mungkin akan berbicara,” ujarnya.
Ketika ditanya alasan berbicara dengan pemimpin yang baru saja ditetapkan AS sebagai bagian dari “organisasi teroris asing”, Trump memberikan jawaban normatif. “Jika kita bisa menyelamatkan nyawa dan melakukan sesuatu dengan cara yang mudah, itu tidak masalah. Dan jika kita harus melakukannya dengan cara yang sulit, itu juga tidak masalah,” katanya.
Hingga kini, baik Caracas maupun Washington belum memberikan penjelasan lebih rinci mengenai arah hubungan kedua negara di tengah meningkatnya aktivitas militer di kawasan.
Editor: Muhammad Zunus