Jakarta, Arina.id—Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi ujian politik dalam pemilu parlemen yang berlangsung Selasa (27/10/2026). Setelah hampir tiga tahun dibayangi kegagalan mengantisipasi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan perang di Gaza, Netanyahu kini menghadapi persaingan ketat dengan kubu oposisi yang berupaya mengakhiri pemerintahannya.
Anadolu Agency melaporkan pada 23 Oktober 2026, survei yang diterbitkan surat kabar Maariv menunjukkan blok Netanyahu diproyeksikan memperoleh 48 kursi, sedangkan blok oposisi Yahudi meraih 54 kursi. Kedua kubu masih belum mencapai 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan mayoritas di Knesset.
Survei yang dilakukan Lazar Research terhadap 580 responden tersebut juga menunjukkan mantan Kepala Staf Militer Israel Gadi Eisenkot unggul dalam preferensi publik untuk posisi perdana menteri, dengan dukungan 49 persen, dibandingkan 41 persen untuk Netanyahu. Margin kesalahan survei mencapai 3,7 poin persentase.
Hasil tersebut menggambarkan tantangan yang dihadapi Netanyahu menjelang pemungutan suara. Namun, proyeksi survei belum menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan berikutnya karena pembentukan koalisi tetap bergantung pada negosiasi antarkekuatan politik.
Netanyahu Andalkan Isu Keamanan
Dalam kampanyenya, Netanyahu menonjolkan rekam jejak keamanan dan hubungannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Isu ancaman Iran juga menjadi bagian penting dari kampanye menjelang pemungutan suara.
Namun, pendekatan tersebut menuai kritik dari kubu oposisi. Anadolu Agency melaporkan pada 25 Oktober bahwa sejumlah pemimpin oposisi menuduh Netanyahu menyebarkan ketakutan menjelang pemilu melalui pernyataan mengenai ancaman Iran.
Eisenkot, pemimpin Partai Yashar, mengkritik Netanyahu melalui unggahan di media sosial X. Ia menuduh perdana menteri menggunakan taktik yang sama seperti dalam kampanye sebelumnya, yakni menyebarkan ketakutan.
Dalam pernyataannya, Eisenkot menulis bahwa Netanyahu menggunakan “kebohongan dan penyebaran ketakutan” dalam kampanyenya. Ia juga mengkritik pernyataan Netanyahu mengenai ancaman kehancuran Israel akibat Iran.
Sementara itu, Yair Golan, pemimpin Partai Demokrat, turut mengecam unggahan Netanyahu yang menampilkan gambar ledakan nuklir di Tel Aviv. Golan menyerukan agar Netanyahu tidak lagi menggunakan media sosial untuk menyebarkan ketakutan di tengah masyarakat.
“Pada Selasa, kami akan mengganti mereka yang menyebarkan kepanikan dan memulihkan keamanan serta rasionalitas bagi Israel,” kata Golan, sebagaimana dikutip Anadolu Agency.
Kritik tersebut muncul di tengah perdebatan mengenai tanggung jawab pemerintah atas kegagalan keamanan pada 7 Oktober 2023 dan arah kebijakan militer Israel di kawasan.
Persaingan Belum Menjamin Pergantian Pemerintahan
Meski menghadapi tekanan dari oposisi, Netanyahu masih memiliki peluang mempertahankan kekuasaan melalui pembentukan koalisi. Dalam sistem parlementer Israel, pemimpin partai yang memperoleh kursi terbanyak tidak otomatis menjadi perdana menteri.
Knesset memiliki 120 kursi. Untuk membentuk pemerintahan, sebuah koalisi membutuhkan dukungan sedikitnya 61 anggota parlemen.
Laporan Anadolu Agency pada 19 Oktober menguraikan bahwa para pemimpin oposisi telah menyepakati koordinasi kampanye untuk menghadapi Netanyahu. Namun, perbedaan ideologi dan persaingan kepemimpinan masih menjadi tantangan bagi upaya mereka membentuk pemerintahan alternatif.
Peneliti politik Palestina, Mohammad Halaseh, mengatakan kepada Anadolu bahwa kesamaan tujuan para pemimpin oposisi terutama terletak pada keinginan mengganti Netanyahu.
“Para pemimpin oposisi memiliki satu-satunya kesamaan: keinginan untuk menyingkirkan Netanyahu dari kekuasaan. Namun, banyak perbedaan yang memisahkan mereka,” kata Halaseh.
Pernyataan tersebut menyoroti persoalan mendasar yang dihadapi oposisi. Meski sejumlah partai memiliki kepentingan yang sama untuk mengakhiri pemerintahan Netanyahu, mereka tetap harus menyepakati arah kebijakan dan komposisi pemerintahan apabila berhasil memperoleh dukungan mayoritas.
Halaseh juga menilai Netanyahu memiliki lebih banyak pilihan politik dibandingkan kubu oposisi untuk mempertahankan kekuasaan. Karena itu, keunggulan oposisi dalam sejumlah survei belum cukup untuk memastikan terbentuknya pemerintahan baru.
Perang Gaza Membayangi Masa Depan Netanyahu
Selain persaingan elektoral, Netanyahu menghadapi kritik atas kegagalan pemerintah mengantisipasi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Peristiwa tersebut memicu perang Israel di Jalur Gaza dan menimbulkan konsekuensi kemanusiaan yang luas bagi warga Palestina.
Oposisi mendesak pembentukan komisi penyelidikan independen untuk mengusut kegagalan keamanan tersebut. Persoalan ini menjadi salah satu isu yang membayangi kepemimpinan Netanyahu sejak serangan terjadi.
Netanyahu juga menghadapi proses persidangan dalam sejumlah perkara korupsi yang dibantahnya. Di tingkat internasional, Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang Gaza.
Di sisi lain, pergantian kepemimpinan tidak serta-merta menjamin perubahan mendasar dalam kebijakan Israel terhadap Palestina. Eisenkot sendiri menolak pembentukan negara Palestina dan menawarkan pendekatan keamanan yang tetap keras terhadap Hamas.
Editor: Suci