Jakarta, Arina.id—Gelombang protes Gen Z yang meluas mengguncang kepercayaan publik terhadap pemerintah Nepal, hingga membuat Perdana Menteri KP Sharma Oli dan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak mengundurkan diri.
Pengunduran keduanya menyusul demo yang terjadi di sejumlah wilayah Nepal yang berakhir ricuh dan mengakibatkan 19 orang meninggal dunia serta 400 terluka.
"Oli mengundurkan diri setelah 19 pengunjuk rasa tewas dan ratusan lainnya terluka selama demonstrasi nasional pada hari Senin menentang korupsi dan pemerintahan yang buruk," tulis Surat Kabar The Kathmandu Post.
"Lekhak mengajukan pengunduran diri kepada Sharma Oli atas alasan moral yakni tewasnya 19 orang demonstran di Kathmandu dan Kota Itahari," imbuhnya.
Aksi protes bermula dari penolakan terhadap kebijakan pemerintah Nepal yang memblokir 26 platform media sosial, termasuk Facebook, YouTube, dan X, sejak Jumat (5/9/2025). Massa yang mayoritas pelajar dan mahasiswa juga menuntut pemerintah menindak praktik korupsi.
Namun, aksi tersebut berubah menjadi tragedi ketika aparat kepolisian melepaskan gas air mata, meriam air, pentungan, hingga peluru karet.
"Para demonstran menolak untuk mundur meskipun polisi berulang kali menembakkan gas air mata dan meriam air ke arah mereka. Polisi kemudian menggunakan tembakan udara untuk membubarkan massa. Kemudian, mereka juga membubarkan orang-orang yang memasuki gedung parlemen," tulisnya.
Pemerintah Nepal kemudian memberlakukan jam malam di sejumlah kawasan, namun gelombang kemarahan publik belum reda. Para pengunjuk rasa merusak beberapa kantor penting termasuk gedung Parlemen, kediaman para pemimpin, dan protes menyebar ke kota-kota lain, melanjutkan demonstrasi yang dimulai setelah tindakan keras hari Senin, 8 September 2025.
Gelombang protes memicu reaksi keras dari dunia internasional. Tujuh kedutaan besar asing yang berpusat di Kathmandu yakni kedutaan besar Australia, Finlandia, Prancis, Jepang, Korea, Inggris, AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan kekhawatiran serius atas pembunuhan pengunjuk rasa oleh polisi pada hari Senin.
"Kami sangat berduka atas kekerasan yang terjadi di Kathmandu dan di tempat lain di Nepal hari ini, termasuk hilangnya nyawa dan luka-luka yang tragis selama demonstrasi," kata kedutaan-kedutaan besar tersebut dalam pernyataan bersama pada Senin malam.
"Pemerintah kami menegaskan kembali dukungan kuat kami terhadap hak-hak universal untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi. Kami mendesak semua pihak untuk menahan diri semaksimal mungkin, menghindari eskalasi lebih lanjut, dan memastikan bahwa hak-hak fundamental ini dilindungi," demikian pernyataan tersebut.
Sebelumnya, Perdana Menteri Nepal, K.P. Sharma Oli menegaskan pemerintah tidak menentang platform media sosial melainkan menolak pelanggaran hukum.
"Selama setahun, kami memberi tahu jejaring sosial: daftarkan diri Anda sesuai hukum Nepal, bayar pajak, dan pertanggungjawaban. Mereka menjawab, 'Kami tidak tahu konstitusi Anda.'"
Human Rights Watch mengatakan bahwa pemerintah Nepal seharusnya tidak memandang protes-protes ini hanya dari perspektif penegakan hukum dan menyadari bahwa luapan kritik massal para demonstran mencerminkan frustrasi yang mendalam di seluruh Nepal dengan korupsi, nepotisme, dan tata kelola pemerintahan yang buruk.
"Cara-cara tanpa kekerasan harus digunakan sebelum menggunakan kekerasan. Penggunaan kekerasan hanya tepat jika langkah-langkah lain untuk mengatasi ancaman nyata terbukti tidak efektif."
Editor: Kendi Setiawan