Jakarta, Arina.id- Rapat Pleno PBNU kubu Rais Aam yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta menunjuk Penjabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kubu Sultan KH Zulfa Mustofa.
Zulfa Mustofa sebelumnya merupakan Wakil Ketua Umum PBNU. Ia akan mengemban jabatan baru hingga muktamar yang rencananya digelar pada 2026.
"Penetapan Pejabat Ketua Umum PBNU sisa sekarang ini, yaitu Yang Mulia Beliau Bapak Zulfa Mustofa," ujarnya pimpinan rapat pleno PBNU Mohammad Nuh di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).
Prof Nuh mengatakan Kiai Zulfa akan memimpin PBNU ini sebagai penjabat Ketua Umum melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan Muktamar yang Insya Allah akan dilaksanakan di 2026.
"Ada dua agenda rapat pleno ini, yaitu yang pertama penyampaian risalah hasil rapat harian Syuriah tanggal 20 November 2025 Alhamdulillah seluruh peserta rapat pleno bisa menerima dengan baik apa yang diputuskan di rapat harian Syuriah 20 November lalu," Prof Nuh.
Rapat dihadiri Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Ketua PBNU Khofifah Indar Parawansa, Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), Mohammad Nuh hingga Muhammad Cholil Nafis.
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam Afifuddin Muhadjir hingga Wakil Rais Aam Anwar Iskandar hingga Nasaruddin Umar.
PBNU KH Miftachul Akhyar mengatakan rapat Pleno ini adalah bagian dari proses yang harus dilalui oleh Syuriyah untuk kembali menguatkan supremasinya di struktur PBNU.
"Alhamdulillah, malam ini sebagaimana kita maklumi adalah malam rapat Pleno sebagai proses-proses yang harus kita lewati untuk bagaimana kita sebagaimana awal kita sampaikan bahwa Syuriyah adalah merupakan owner dari Nahdlatul Ulama,” kata dia.
Menurutnya, momen Rapat Pleno sebagai tekad bersama untuk menguatkan supremasi syuriyah. Kiai Miftah menyebut ketika supremasi terjaga dengan baik, maka posisi syuriyah jelas yaitu sebagai pemilik NU.
"Jadi penguatan dan menjaga supremasi syuriyah merupakan sesuatu yang tidak bisa kita abaikan sebegitu saja walaupun masih ada keberatan-keberatan dari penikmat dari tanfidziyah," ujarnya.
Rapat ini juga menyepakati digelarnya peringatan 1 abad NU versi masehi pada Januari 2026 mendatang dan Konferensi Besar (Konbes) PBNU sebelum dilaksanakannya Muktamar ke-35.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBNU, Amin Said Husni mengatakan bahwa mayoritas pengurus PBNU menolak digelarnya rapat pleno. Menurut dia, itu tercermin dari total 216 anggota pleno yang seharusnya hadir, hanya 58 orang yang datang atau sekitar 26 persen, jauh dari batas minimum kuorum.
Ia menyebut, rincian kehadiran memperlihatkan minimnya dukungan. Unsur Mustasyar hanya dihadiri 2 dari 29 orang, Syuriyah 20 dari 53 orang, Tanfidziyah 22 dari 62 orang, dan A’wan 7 dari 40 orang. Dari Lembaga PBNU hanya hadir 5 dari 18 lembaga, sementara Badan Otonom (Banom) hanya 2 dari 14 Banom
Gus Yahya sebelumnya telah menolak mundur dari jabatannya. Dia menilai keputusan tersebut tidak sesuai dengan AD/ART PBNU. Gus Yahya pun menyebut rapat pleno yang akan digelar tersebut tidak sah secara aturan.
"Ini sendiri kan secara aturan tidak bisa disebut pleno, karena pertama, yang mengudang hanya syuriah dan itu tidak bisa. Karena pleno itu harus diundang oleh Syuriah dan Tanfidziyah," ujar Gus Yahya usai diskusi di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Menurutnya, rapat pleno tersebut tidak sah jika tidak melibatkan dirinya sebagai Ketua Umum PBNU. Ia pun melihat rapat pleno tersebut sebagai langkah manuver saja.
"Ada yang punya kepentingan lalu membuat manuver itu biasa, ya kita lihat saja, namanya manuver," ucapnya.
Editor: Muhammad Taufiq