Tiap-tiap orang jang tjukup pengetahuan dan kepandaian hendaknja mendjadi guru. (Ki Hadjar Dewantara)
Ki Hadjar Dewantara dan sederet nama penggagas pendidikan di Indonesia mungkin perlu sedikit menambahkan kalimatnya seputar profesi guru. Boleh diberikan catatan kaki: bersedia hidup susah dan tidak dihargai oleh negaranya. Ini perlu dilakukan supaya para calon guru lekas menyiapkan mental dan hati seluas lapangan sebelum menyandang gelar ‘pahlawan tanpa tanda jasa’. Atau memilih putar haluan, menjajaki karir yang punya kejelasan nasib.
Lagu Iwan Fals bertajuk Guru Oemar Bakrie (1981) mengabadikan bagaimana nasib guru yang tak kunjung mentas hingga saat ini. Meski sudah berumur empat puluh empat tahun, lirik lagu masih terbaca relevan. Ini semacam menjadi pengingat bahwa kualitas pendidikan di Indonesia berjalan amat lambat, seperti mobil yang keempat bannya bocor.
Oemar Bakrie Oemar Bakrie
Pegawai negeri
Oemar Bakrie Oemar Bakrie
Empat puluh tahun mengabdi
Jadi guru jujur berbakti memang makan hati
Oemar Bakri Oemar Bakrie
Banyak ciptakan menteri
Oemar Bakrie
Profesor dokter insinyur pun jadi
Tapi mengapa gaji guru Oemar Bakrie
Seperti dikebiri
Kehidupan guru memang jauh dari kata layak. Faktanya, masih begitu banyak pengajar yang nasibnya terlunta-lunta di negeri yang katanya kaya. Selain nasib ekonomi, kejelasan pekerjaan juga masih di ranah abu-abu. Guru sering di hadapkan dilema antara mencurahkan energi pada urusan mengajar atau mengurus setumpuk beban administrasi yang banyak dan terlalu bertele-tele.
Meski sudah sering disuarakan, negara seperti menutup telinga dan terus bergeming atas nasib guru yang tak kunjung mentas dari masalah yang isinya itu-itu saja. Negara malah asik bergumul pada hal-hal teknis seputar kurikulum, anggaran, dan pergantian menteri. Hasilnya, sudah menjadi rahasia umum berujung pada korupsi.
Tempo (22/5/2025) menuliskan dana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) senilai 55,45 T, menduduki posisi 8, di bawah Badan Gizi Nasional (217,86 T), Kemenhan (167,4 T), Polri (109,67 T), Kemenkes (104,35), Kemensos (76,04), Kemenag (75,21 T), dan PU (70,86 T).
Itu bukan kabar baik. Indonesia menempatkan pendidikan di bawah banyak kepentingan lain. Urusan pengetahuan dikalahkan makanan, senjata, obat-obatan, dan pembangunan. Padahal, pendidikan adalah kunci kemajuan sebuah bangsa. Minimnya perhatian pada pendidikan menyebabkan efek domino yang berkepanjangan.
Akibat sedikitnya anggaran dan tidak memprioritaskan pendidikan, terutama minimnya perhatian pada guru, dampak yang ditimbulkan bisa mengarah pada kebodohan, kemiskinan, pengangguran, rendahnya daya saing, hingga penyebaran kriminalitas. Indonesia emas yang digadang-gadang terwujud tahun 2045 menjadi terasa berada di kejauhan.
Kita boleh mengingat kejadian yang terjadi berpuluh-puluh tahun lalu pada negara Jepang. Ketika Hirosima dan Nagasaki luluh lantah akibat bom, Kaisar Jepang, Hirohito, tak berucap soal jumlah tentara atau harta yang bisa diselamatkan. Kaisar itu langsung menanyakan jumlah guru yang tersisa.
Ia memerintahkan agar para guru dikumpulkan dan menjadi tumpuan untuk membangun kembali Jepang. Mungkin, ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk bangkit dari keterpurukan dan ketertinggalan. Asumsi itu terbukti benar. Kini, Jepang menjadi salah satu negara maju dan tercanggih di dunia.
Selain Jepang, Tiongkok juga menjadi negara maju dengan dasar penghargaan yang besar pada profesi guru. Di negara tirai bambu itu, guru bukan sekadar profesi. Mereka diposisikan sebagai penjaga peradaban, pembentuk karakter bangsa, dan simbol harapan masa depan.
Dalam budaya yang menjunjung tinggi nilai pendidikan sejak zaman Konfusius, penghormatan terhadap guru telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas nasional. Survei Global Teacher Status Index menunjukkan bahwa lebih dari 80% masyarakat Tiongkok percaya murid-murid menghormati guru mereka, jauh di atas rata-rata global yang hanya sekitar 36%.
Bahkan, setengah dari orang tua di Tiongkok mendorong anak-anak mereka untuk menjadi guru, menandakan bahwa profesi ini dianggap mulia dan layak diperjuangkan.
Guru di Tiongkok disetarakan dengan profesi dokter, bukan hanya karena keahlian, tetapi karena peran mereka dalam menyembuhkan ketidaktahuan dan mendorong rakyat untuk berpikir. Dalam masyarakat yang sangat menghargai hierarki dan kontribusi sosial, guru dipandang sebagai pilar moral dan intelektual.
Di banyak kesempatan, Xi Jinping, presiden Cina, konsisten menyampaikan penghormatan mendalam kepada para pendidik. Dalam berbagai forum, ia menyebut guru sebagai “pembangun impian bangsa Tionghoa” dan “teladan pertumbuhan siswa”. Ia menekankan bahwa memiliki guru yang baik adalah keberuntungan bagi siswa, kehormatan bagi sekolah, dan harapan bagi bangsa.
Tentu, ungkapan itu tak sekedar formalitas dalam pidato. Xi Jinping membuktikannya dalam dunia nyata. Nasib guru di Cina berada dalam kejelasan dan penghormatan yang pantas.
Kita berharap nasib guru di Indonesia seperti halnya yang terjadi di Tiongkok dan Jepang. Memuliakan guru dan memprioritaskan pendidikan adalah investasi paling penting bagi sebuah negara. Dari pintu itu, akan lahir manusia-manusia baru yang kelak menjalankan kepemimpian bangsa. Kita boleh meyakini, semakin baik kualitas pendidikan semakin besar kesempatan negara untuk maju.
Apakah Indonesia bisa mengikuti jejak Jepang dan Tiongkok?
Editor: Kendi Setiawan