Pada suatu masa, Heru Joni Putra menggubah puisi-puisi dengan pamrih menggoda warisan pantun, peribahasa, dan pepatah. Ia masih mengingat kesusastraan lama sambil menempuhi jalan sastra abad XXI. Lama itu tak harus dipuja atau ditinggalkan. Di situasi kesusastraan mutakhir, Heru Joni Putra melalui buku berjudul Badrul Mustafa, Badrul Mustafa, Badrul Mustafa (2017) membawa pembaca dalam panggilan lama tanpa mutlak. Ia mahir “mengajar” dan “menghibur” pembaca dalam permainan sastra lama menjadi suguhan baru.
Di buku terbaru berjudul Suatu Hari di Batas Ilmu Pengetahuan (2025), Heru Joni Putra tetap membawa lama. Kita membaca puisi berjudul “Nasihat Juru Pantun”. Dulu, Nusantara menjadi tanah subur pantun. Orang-orang berhak menjadi juru pantun atau sekadar menikmati sepanjang hari. Sejak sekian abad silam, Nusantara dibentuk oleh pulau-pulau berpantun.
Heru Joni Putra menulis:
lupakan soal sampiran yang tak berisi/ bila memang kaulihat dengan pasti// sajadah lusuh di punggung singa/ tukang sirkus sholat di atasnya// hamba bersahaja masih jauh darinya// lupakan soal isi yang tak bersampiran/ bila memang sudah kau buktikan// tembaga terang tindak lakunya/ emas benderang tutur katanya// hamba bercahaya takkan ada di sana.
Heru mengingatkan pantun tapi bukan mempersembahkan pantun. Pembaca seolah berada di hadapan juru pantun. Sosok menguasai dan menggerakkan pantun mengalirkan nasihat-nasihat. Sejak ratusan tahun silam, pantun memang sengaja mengandung nasihat-nasihat meski lekas basi.
Puisi itu mengantar kita saat malu-malu mengartikan Hari Pantun Nasional: 17 Desember 2025. Pembuatan hari peringatan oleh pemerintah berkaitan pengakuan UNESCO. Kita menjadi ragu peringatan cuma “memantaskan” warisan masa lalu diharapkan lestari. Kita belum melupa pantun! Pada abad XXI, pantun masih dipentingkan dalam pergaulan sosial, adu asmara, kancah kekuasaan, industri hiburan, kegetolan dakwah.
Pada saat ingin menjadi penguasa, Prabowo Subianto terbiasa berpantun di panggung politik. Pada saat sudah menjadi Presiden RI, pantun-pantun pun disampaikan dalam situasi kekuasaan. Sekian pantun mencipta tawa. Orang-orang menganggap pantun itu bukti Indonesia memang wajib mengadakan pelestarian. Kini, kita agak mengerti usaha membuat Hari Pantun Nasional tentu mendapat restu Prabowo Subianto. Kita berharap Presiden RI mau berbagai pantun bertema hutan, bencana, demokrasi, dan makanan. Pantun-pantun tak harus lucu.
Kita menambah keinginan gara-gara menteri mengurusi pendidikan dasar dan menengah pernah berujar: mengusulkan perubahan nama mata pelajaran bahasa Indonesia menjadi bahasa dan sastra Indonesia. Pantun lazim dalam kajian sastra bakal bergerak dan subur saat masuk dalam halaman-halaman buku pelajaran. Menteri boleh mengundang para juru pantun dalam kepentingan mengisi buku pelajaran. Pantun-pantun lama masih bisa masuk ditambah pantun-pantun baru.
Di buku Kesusastraan Lama Indonesia (1954), Zuber Usman mengutip perdebatan sengit mengenai pantun sejak masa kolonial. Para ahli pantun dari Belanda atau Eropa memiliki beragam pendapat ditopang argumentasi serius. Mereka melakukan pengumpulan dan pendokumentasian pantun-pantun di Nusantara. Ikhtiar itu membuktikan kerja mereka dalam “memindahkan” pantun-pantun memasuki arus modernitas. Pantun bukan sekadar lisan tapi dipersembahkan kepada pubik menggunakan mesin cetak. Pantun menjadi bacaan beredar untuk kepentingan politik, pendidikan, agama, sosial, dan kultural. Para ahli asal Barat berdebat dengan kaum intelektual Nusantara. Zuber Usman memilih menganut konklusi sederhana tanpa terseret jauh dalam debat: “Diantara segala puisi, pantunlah jang benar-benar milik Indonesia sedjati.” Kalimat mengandung “kebenaran” meski bisa terus dibantah sepanjang masa.
Pantun pun berakar dan bertumbuh di Asia Tenggara, tak melulu Indonesia. Pada 2025, terbit buku berjudul Pantun Asia Tenggara: Tradisi Lisan, Ritual, dan Pengetahuan Alam Semesta dengan editor Pudentia dan Mu’jizah. Buku memuat tulisan para ahli dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand. Ada penggenapan tulisan dari ahli asal Belanda. Pantun memiliki pelbagai alamat. Di Indonesia, pantun pernah tampak berkuasa dalam kesusastraan modern saat sering hadir atau masuk dalam novel-novel terbitan masa 1920-an dan 1930-an. Arus sastra berselera modern tetap mengikutkan pantun-pantun. Babak itu memastikan kesejatian pantun di Indonesia tanpa abai pertumbuhan di pelbagai negeri.
Mu’jizah mengingatkan pantun itu warisan “bersama” di Asia Tenggara. Warisan bertumbuh sampai sekarang. Gagasan pelestarian melampaui berkah mesin cetak seperti terwujud pada abad XIX dan XX. Pantun memasuki zaman digital. Keramaian di media sosial melumrahkan pembuatan dan peredaran pantun-pantun baru. Kangen dan bernostalgia dengan pantun-pantun lama tetap tercapai saat pendokumentasian digital berlaku. Kita mengalami situasi menakjubkan saat pantun berusia ratusan tahun dihadirkan bukan sekadar tuturan atau tulisan. Pada zaman kuasa gawai, pantun gampang disajikan dalam pelbagai bentuk, selera, dan dampak.
Kaum ingin bernostalgia (saja) bisa membuka buku berjudul Pantun Melayu (1920) disusun oleh Redaksi Balai Pustaka. Buku terus cetak ulang sampai abad XXI, membuktikan kajian pantun belum selesai. Pantun di arus pelestarian melewati seratus tahun dalam pengertian hasil mesin cetak. Buku memuat jejak-jejak riset oleh para sarjana asing. Pada 1868, HC Klinkert sudah serius dalam studi pantun. Ia mengantar pantun dalam publikasi berbahasa Belanda agar mudah dipelajari bagi publik di Belanda dan Eropa. Pada akhir abad XIX dan awal abad XX, belasan sarjana Belanda “bersaing” dalam kajian pantun.
Kita mengutip pantun-pantun lama:
Dari Petani pulang ke Padang/ membawa unggas bergombak bauk/ Pergi pagi pulangnya petang/ membawa beras upah menumbuk.
Pantun agak mudah dipahami meski citarasa bahasa lama membuat kita menuju masa sebelum penamaan bahasa Indonesia. Kita mengutip lagi dari warisan silam:
Dari Gresik ke Surabaya/ pagar siapa saya sesarkan/ Wahai nasib apakan daya/ pada siapa saya sesalkan.
Pada suatu masa, menikmati pantun itu menghasilkan pengetahuan tempat-tempat di Nusantara. Kehadiran kota atau tempat tak sekadar urusan sampiran dan isi.
Nostalgia mencukupkan bagi kita tetap meragu makna dan dampak Hari Pantun Nasional. Kita letih dengan hari-hari peringatan selama setahun. Pantun tetap bergerak tanpa kewajiban membuat hari peringatan atau mengikuti “perintah” dari penguasa. Begitu.
Editor: Muhammad Zunus