Memikirkan DPR, Menyematkan Bintang Kehormatan: Potongan-potongan Puisi Gus Mus

Memikirkan DPR, Menyematkan Bintang Kehormatan: Potongan-potongan Puisi Gus Mus

Kita memikirkan DPR ketimbang DPR memikirkan kita. Kalimat (tak) ilmiah. Kalimat (tak) mengandung kebenaran. Kalimat sembrono tergesa menjadi konklusi. Kalimat mendingan dihapus. Meralat kalimat bakal menimbulkan susah. Kalimat telanjur ditulis tapi pembaca berhak mengabaikan dengan pertimbangan demi kemuliaan (demokrasi) Indonesia. 

Sekian hari terakhir, kita mudah membuat kalimat-kalimat sembarangan tentang presiden, menteri, dan DPR. Kita mungkin sudah menghasilkan ratusan kelimat mengenai Prabowo Subianto berkaitan isi pidato, kebijakan, dan penampilan. Kita kadang menambah jumlah kalimat gara-gara tergoda mengikuti acara-acara dan omongan-omongan Gibran Rakabuming Raka.

Kita belum lelah. Kalimat-kalimat dilanjutkan tentang menteri dan wakil menteri saat mereka memberi pendapat tentang pelbagai hal. Omongan mereka gampang membarakan marah, kecewa, dan jengkel. Sekian orang justru menerima dengan tawa dan tepuk tangan tak merdu. Orang-orang penting dalam kabinet biasa dituduh salah atau gagal dalam memberikan pendapat, penilaian, dan tafsiran. Mereka merasa sakti di Indonesia.

Selama bulan Agustus, kita dibingungkan oleh eksekutif dan legislatif. Di media sosial, ribuan kalimat dan foto menjadi cara menanggapi segala omongan dan sikap presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri, dan anggota DPR. Pameran kalimat kadang membuat kita tersesat: sulit membedakan salah dan benar. Kita sempat berharap orang-orang di DPR memberi kalimat berbeda dari eksekutif. Mereka justru memilih “searus” dan pamer joget saat situasi politik dan nostalgia kemerdekaan kurang menggembirakan.

Kita agak malu mengingat babak-babak demokrasi di Indonesia mengakibatkan kemunculan orang-orang mudah bicara aneh-aneh dan mengejutkan. Mereka membuka kita berpikir setiap hari. Kita selalu berdoa agar tak bermimpi buruk. Kita ingin waras tapi kalimat-kalimat berdatangan dari eksekutif dan legislatif malah memusingkan, sejak pagi sampai malam.

Puisi mungkin cukup mengurangi derita dalam berbangsa dan bernegara. Kita memilih menikmati puisi-puisi gubahan A Mustofa Bisri (Gus Mus) dalam nostalgia (demokrasi) Indonesia agar tak tersulut situasi politik mutakhir. Kita berusaha menunda marah. Kita tak mau tersesat dalam kalimat-kalimat bergelimang pamrih (serakah dan sombong) dari ruang-ruang kekuasaan.

Pada 1995, Gus Mus menulis puisi berjudul “Tentang Suara”. Kita lekas paham bila “suara” berurusan demokrasi di Indonesia, sejak 1955 sampai 2025. Dulu, puisi itu berlatar Orde Baru. Gus Mus mengingatkan:

Di sini/ Suara-suara bisa sangat berharga/ Hingga dibeli. Sekali-kali// Di sini/ Suara-suara bisa sangat dimurka/ Hingga dikebiri. Setiap hari/ Di sini/ Suara-suara diberi makna apa saja/ Hingga mimpi. Menjadi opini// Di sini/ Suara-suara bisa dibungkam kapan saja/ Hingga mati. Termasuk nurani. 

Puisi ditulis dalam suasana Agustus. Gus Mus berharap demokrasi di Indonesia bukan ilusi. Hajatan besar dinamakan pemilihan umum memunculkan pemenang tapi “melanggengkan” pengkhianatan atau kemunafikan demokrasi. Agustus itu ingatan (pekik) merdeka tapi suara-suara atas nama demokrasi malah dimanipulasi oleh pihak-pihak paling menang dan benar.

Gus Mus paham politik di Indonesia biasa memiliki diksi dan pengisahan satwa. Ia pun menggubah puisi berjudul “Kumpulan Kambing”. Di Indonesia, kambing belum dipilih untuk logo partai politik. Kita sekadar mengetahui kambing boleh masuk dalam bahasa-politik Orde Baru, menggenapi kemunculan bebek, kucing, sapi, dan burung.

Kita bukan sedang dalam pesta makan sate, gule, atau tengkleng kambing. Gus Mus mengisahkan (demokrasi) Indonesia tampak absurd dan hancur. Ia mengajak pembaca sedikit tertawa tapi membesarkan sinis: 

kumpulan kambing merdeka/ makin rakus makannya/ makin banyak keinginannya/ makin menggila pestanya/ seperti kumpulan serigala// kumpulan kambing merdeka/ makin muluk-muluk bicaranya/ makin tidak-tidak mimpinya/ melebihi kumpulan serigala. 

Puisi ditulis untuk kondisi Orde Baru. Gus Mus tak meramalkan puisi bakal terbaca lagi dan cocok untuk Indonesia abad XXI.

Ikhtiar memuliakan Indonesia justru direpotkan dengan memikirkan elite atau orang-orang merasa menjadi juru bicara demokrasi. Mereka itu tokoh-tokoh berkuasa dan bergelimang duit tapi lazim dijuluki “kambing” atau “serigala” berdasarkan omongan dan sikap. Mereka sangat menentukan nasib Indonesia: makmur atau hancur. Kini, kambing mungkin tak terimajinasikan lagi setelah ada babak cebong dan kampret sekian tahun lalu.

Di hadapan puisi-puisi Gus Mus, kita membaca Indonesia masa lalu. Kita mengingat lakon politik bertajuk Orde Baru. Di situ, ada Soeharto dan tokoh-tokoh sakti sulit terkalahan. Di hajatan demokrasi, kita mengenang dua partai politik dan satu golongan. Mereka berulang mengisahkan Indonesia melalui pemilu. Pemenang selalu golongan, bukan dua partai politik. Mereka ikut pemilu untuk duduk di DPR/MPR.

Gus Mus menggubah puisi untuk menghormati dan mendoakan tokoh dalam partai politik dan berkiprah di gedung parlemen. Sosok dihormati meski tidak berada dalam golongan pemenang. Puisi itu berjudul “In Memoriam: Naro Wakil Kita Paling Wakil”.

Judul bisa kita tafsir berlatar politik mutakhir. Orang-orang ribut dan mengusulkan pembubaran DPR. Mereka menganggap orang di DPR itu wakil partai politik. Kita digoda membuat tafsir berbeda terhadap singkatan. “R” mungkin bisa diganti “PP” berarti partai politik.

Pada masa lalu, Gus Mus mengenali sosok Naro. Ia pun berpuisi: 

Kami sangat kehilangan/ Kami akan sangat kesepian/ Sekian lama kau mewakili kami/ Dalam arti yang sebenarnya/ Dengan penuh dedikasi, kejujuran dan terus terang/ Kau telah mewakili kemanusiaan kami yang paling/ kami sembunyikan. 

Nasib jutaan orang di Indonesia kadang dimengerti melalui peran orang-orang di DPR. Mereka berharap meski tatanan politik jarang mewujudkan sejumput hak bersuara, sejahtera, sehat, atau berpendidikan.

Kita kepikiran aksi demonstrasi di Geduang DPR dengan tuntutan “pembubaran” DPR, 25 Agustus 2025. Omongan dan sikap orang-orang “terhormat” di DPR telah menimbulkan kekacauan dan mencipta malu. Ribuan orang memilih berdemonstrasi mengingatkan DPR. Mereka menjadi pihak memikirkan DPR ketimbang DPR memikirkan hak dan kepentingan ratusan juta orang. Urusan gaji dan tunjangan di DPR memicu marah, kecewa, dan dendam. DPR menjadi sumber masalah, bukan referensi kebijakan dan keteladanan demi kemuliaan Indonesia. Konon, aksi di Gedung DPR itu wujud berduka atas demokrasi Indonesia.

Kita lanjutkan membaca puisi Gus Mus: 

Seandainya aku berhak menganugerahkan bintang/ Pasti akan kusematkan di dadamu bukan hanya satu/ bintang/ Karena kaulah wakil kita paling wakil/ Kaulah cermin paling otentik/ Wajah zaman. 

Gus Mus mungkin meragu bila diminta memberi daftar nama mengenai “wakil kita paling wakil” di DPR RI masa sekarang. Ia mengandaikan memberi anugerah  berupa bintang kepada Naro.

Pada 25 Agustus 2025, ada acara besar dan terhormat di Istana Negara. Prabowo Subianto tampil gagah dan berwibawa dalam acara penganugerahan tanda kehormatan RI. Tanda kehormatan diberikan kepada sekian menteri dan wakil menteri meski belum bekerja setahun. Mereka mendapat Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputera Adipurna, Bintang Mahaputera Utama, dan Bintang Mahaputera Pratama. Tokoh-tokoh penting di DPR RI juga mendapat Bintang Republik Indonesia Utama. Gus Mus mungkin tak rajin mengikuti berita-berita politik. Ia belum berkepentingan menggubah puisi baru mengenai “wakil” dan pemberian “bintang”.

Pada saat eksekutif dan legislatif memberi seribu masalah memusingkan, kita dipaksa memikirkan laporan terbaru mengenai penurunan angka kemiskinan. Kita diminta bergembira mendengar laporan pemerintah. Kemiskinan di Indonesia mau musnah. Di Indonesia, kemiskinan itu aib. Penguasa dan para pejabat memastikan kemiskinan di Indonesia bisa ditamatkan. Kita tengok kanan dan kiri melihat kemiskinan itu tergelar dengan segala derita, ketabahan, dan keluguan. Elite tak mau melihat kemiskinan.

Dulu, Gus Mus mengingatkan melalui puisi berjudul “Soal Kemiskinan”. Kita mengingat masa Orde Baru, bukan masa sekarang dengan beragam kebijakan dan laporan dari rezim Prabowo-Gibran. Gus Mus menulis: 

Atau agar khusuk dan tenang/ Kita seminarkan saja di hotel berbintang/ Para pakar dan pengusaha kita undang/ Syukur jika para bintang juga datang// Supaya upaya dan diskusi kita tak sia-sia/ Karena soal kemiskinan ini ruwet luar biasa/ Jangan lupa kita datangkan ulama untuk berdoa/ Mengemis kekayaan dari hadirat-Nya.

Kita menduga orang-orang di legislatif dan eksekutif belum pernah membaca puisi-puisi lama Gus Mus, Mereka pun tak belajar lagi tentang kemiskinan. Kita menjadi insaf setelah bertemu puisi-puisi Gus Mus agar tak terlalu marah dan sengsara saat mengalami segala situasi (buruk) di Indonesia. Begitu,
 


$data['detail']->authorKontri->kontri

Bandung Mawardi
Esais. Pegiat literasi di Kuncen Bilik Literasi, Karanganyar, Jawa Tengah


Editor: Muhammad Zunus
logo