Membongkar Debat Capres: Hentikan Gimik, Fokus pada Gagasan!

Para kandidat – yang berharap dipilih rakyat, harus lebih bersikap terbuka dan transparan dalam menjelaskan kebijakan mereka. Dalam dua debat terakhir, mereka harus tampil cerdas. 

Tiga kali debat para kandidat presiden sudah digelar. Namun suka atau tidak, ketimbang menyajikan ide dan solusi kebijakan yang konkret, publik melihat debat-debat yang sudah diselenggarakan lebih mempertontonkan gimik politik. Padahal, seyogianya debat harus menjadi platform yang mendalam untuk memahami visi dan misi calon, bukan sekadar pertunjukan untuk mencuri perhatian.

Salah satu kritik utama dari para swing voters -- menjadi penentu penting dalam pemilihan, adalah ketidakjelasan dalam kebijakan yang ditawarkan. Debat-debat ini terlalu sering terjebak dalam dramatisasi dan gimik, meninggalkan edukasi mengenai kebijakan yang minim. 

Padahal sebagai pemilih, yang mereka butuhkan lebih dari sekadar pameran visual tapi juga pemahaman yang mendalam tentang rencana dan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh para calon presiden. Perlu diakui bahwa debat-debat terakhir cenderung terlalu banyak menonjolkan aspek drama ala sinetron sehingga menyulitkan pemilih untuk membedakan antara hiburan dan substansi.

Dari tiga kali debat yang sudah digelar, mayoritas poling yang beredar menunjukkan hasil bahwa pemahaman masyarakat terhadap substansi kebijakan yang diajukan para capres masih rendah. Fenomena ini menciptakan ketidakpastian dan merisaukan, terutama ketika dukungan menjadi fokus utama tanpa memberikan gambaran konkret tentang pemahaman kebijakan.

Di lain pihak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara debat seakan terlalu menikmati dramatisasi ini tanpa memberikan ruang untuk edukasi kebijakan. Padahal seharusnya debat-debat tersebut bisa memberikan ruang yang cukup untuk membahas kebijakan yang mendalam, bukan hanya berfokus pada pertunjukan visual.

Menghadapi tantangan ini, Komisi ini memiliki peran yang sangat krusial dalam mengedukasi pemilih. KPU harus memainkan peran aktif dalam memberikan angket kepada masyarakat. Angket ini bukan hanya sebagai alat evaluasi dukungan sosial, melainkan sebagai instrumen untuk mengukur pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang diajukan oleh masing-masing capres. Informasi edukatif yang disajikan dalam angket dapat membantu memastikan bahwa pemilih memiliki pengetahuan yang memadai untuk membuat keputusan yang cerdas pada hari pencoblosan.

Dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui angket dan informasi edukatif ini, KPU dapat menjadi katalisator yang memajukan partisipasi demokratis yang cerdas. Sehingga, pada akhirnya, pemilih dapat memilih bukan hanya berdasarkan popularitas atau afiliasi, bukan hanya atas dasar suka atau tidak suka, melainkan atas dasar pemahaman mendalam terhadap kebijakan yang akan memengaruhi masa depan negara.

Birokrasi dan Eksekusi Kebijakan: Siapa Aktornya?

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dalam pemaparan setiap visi misi atau pun program dalam debat, para kandidat kurang menyoroti birokrasi yang bertanggungjawab langsung atas eksekusi kebijakan. Berdasarkan fakta yang ada, seperti yang diungkapkan kandidat nomo 02, “hilirisasi” harus disertai dengan keterangan mengenai siapa yang akan melaksanakannya. Ini adalah aspek krusial yang tidak boleh diabaikan dalam memahami bagaimana kebijakan akan diimplementasikan dan pelaksananya. 

Begitu pun dengan paslon 01 yang memiliki narasi “perubahan”. Pertanyaannya adalah perubahan apa yang akan terjadi? Kedalaman dan detail kebijakan harus menjadi fokus utama agar pemilih dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang memadai. Sedangkan capres 03 --  sampai saat ini positioningnya masih dipertanyakan antara melanjutkan atau melakukan perubahan. Alhasil menciptakan kebingungan di kalangan pemilih, khususnya bagi mereka yang belum menentukan pilihan.

Pada akhirnya, ketidakjelasan seputar birokrasi dan pelaksanaan kebijakan oleh setiap pasangan calon ini menciptakan suatu kekhawatiran yang mendalam. Oleh karena itu, dalam menentukan pilihan, penting bagi pemilih untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana birokrasi akan terlibat dan siapa yang bertanggung jawab atas eksekusi kebijakan tersebut. Kedalaman ini menjadi kunci utama dalam memilih pemimpin yang tidak hanya memiliki visi yang jelas, tetapi juga kemampuan untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam aksi konkret melalui birokrasi yang efektif.

Dua Debat Tersisa Harus Cerdas 

Dua debat tersisa, yakni satu kali debat masing-masing untuk capres dan cawapres, harus menyajikan edukasi kebijakan untuk para pemilih, lagi-lagi bukan sekadar gimik politik belaka. Edukasi kebijakan ini tak hanya berbicara mengenai pemberian informasi, tapi juga tentang mengajarkan keterampilan pemikiran kritis dan analisis. Debat yang mencakup pemahaman konsep-konsep kebijakan dan perbandingan yang mendalam itu dapat membentuk pemilih yang benar-benar menyaring informasi dengan baik dan mengidentifikasi kebijakan berdampak positif.

Oleh karenanya, masyarakat membutuhkan dua debat terakhir yang lebih cerdas dan fokus pada kebijakan. Di pihak lain, KPU harus lebih aktif dalam mendukung edukasi kebijakan dan memastikan bahwa debat ini menjadi platform yang mendalam, informatif, dan memberikan wawasan yang cukup bagi pemilih untuk membuat keputusan yang berdasarkan pemahaman yang baik.

Perlu diingat, pemilih membutuhkan lebih banyak informasi dan penjelasan konkret mengenai kebijakan dari setiap pasangan calon. Sehingga sudah sepantasnya debat menjadi wadah untuk mengungkapkan dan menjelaskan visi serta solusi dari para kandidat, bukan hanya pertarungan kata-kata dan retorika kosong. 

Sebaliknya bagi para cal0n – yang ingin dipilih, harus lebih bersikap terbuka dan transparan dalam menjelaskan kebijakan mereka. Sehingga pemilih dapat membuat keputusan yang lebih informatif dan cerdas pada hari pemilihan nanti.

---

Khaerul Umam
Pakar Muda, Konsultan Kebijakan dan Manajemen Publik; Dosen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung