KTT ke-18 BRICS berlangsung di New Delhi pada 12–13 September 2026 ketika kelompok ini sedang menikmati bobot politik yang semakin besar. Setelah beberapa gelombang ekspansi, negara-negara BRICS kini mencakup bagian besar populasi dunia sekaligus kekuatan utama dalam energi, manufaktur, perdagangan, dan komoditas. Angka agregatnya mengesankan. Namun, ukuran itu belum tercermin dalam hubungan ekonomi yang kuat di antara para anggotanya sendiri.
Data perdagangan memperlihatkan jarak tersebut. Menurut perhitungan Global Trade Research Initiative, negara-negara BRICS mengekspor barang senilai US$5,67 triliun pada 2025, setara dengan 21,6 persen ekspor barang dunia. Ekspor sesama negara BRICS sekitar US$1,1 triliun atau hanya 4,1 persen dari ekspor global. China mengambil porsi terbesar dalam arus ini, dengan ekspor senilai sekitar US$550,8 miliar ke negara BRICS lainnya.
Gambaran itu menunjukkan BRICS yang sangat besar secara kolektif, tetapi belum berkembang menjadi ruang ekonomi yang rapat. Perdagangan di dalam kelompok masih bertumpu pada beberapa hubungan bilateral utama dan China berada tepat di tengah jaringan tersebut.
Kondisi ini membuat agenda ekonomi KTT New Delhi jauh lebih menarik daripada perdebatan lama tentang kemungkinan lahirnya mata uang BRICS. Deklarasi New Delhi berbicara mengenai perluasan penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan dan investasi, konektivitas sistem pembayaran, pembiayaan mata uang lokal melalui New Development Bank, serta penguatan rantai pasok dan fasilitasi perdagangan. India sendiri sejak menjelang KTT telah menekankan perdagangan yang lebih seimbang, akses pasar, konektivitas rantai pasok, dan hubungan antarsistem pembayaran.
Semua itu masuk akal. Biaya pembayaran lintas batas memang dapat ditekan. Perusahaan juga akan memperoleh lebih banyak pilihan ketika transaksi dapat diselesaikan langsung dalam mata uang nasional.
Namun, alat pembayaran hanya salah satu lapisan dari hubungan ekonomi. Perusahaan Brasil tidak akan otomatis menjual lebih banyak barang ke Indonesia hanya karena real dan rupiah lebih mudah dipertukarkan. India juga tidak akan mengurangi ketergantungannya pada mesin dan komponen China hanya dengan memperluas penggunaan rupee dalam perdagangan bilateral. Pasar, kapasitas produksi, teknologi, jaringan pemasok, dan daya saing tetap menentukan ke mana perdagangan mengalir.
Hubungan India dan China memberikan contoh paling jelas. Perdagangan bilateral keduanya mencapai rekor US$155,62 miliar pada 2025. China mengekspor sekitar US$135,87 miliar ke India, sementara ekspor India ke China hanya US$19,75 miliar. Defisit India mencapai US$116,12 miliar.
Angka itu sekaligus memperlihatkan mengapa besarnya volume perdagangan tidak selalu menunjukkan kedalaman hubungan yang seimbang. Industri India masih bergantung pada pasokan China untuk mesin, elektronik, komponen, bahan kimia, dan berbagai input manufaktur. Pemerintah India bahkan sedang mendorong substitusi sejumlah impor penting karena ketergantungan tersebut sudah dianggap menyangkut ketahanan rantai pasok nasional.
Pola serupa muncul, dengan kadar berbeda, di banyak negara BRICS. China memiliki basis manufaktur, jaringan pemasok, kemampuan pembiayaan, infrastruktur logistik, dan skala ekspor yang sulit ditandingi anggota lain. Ketika hambatan transaksi di dalam BRICS berkurang, perusahaan China masuk dengan posisi awal yang jauh lebih kuat.
Di sinilah agenda mata uang lokal menghadapi persoalan praktis. Transaksi menggunakan yuan, rupee, real, dirham, rupiah, atau mata uang nasional lain dapat mengurangi biaya konversi dan ketergantungan pada saluran pembayaran berbasis dolar AS. Namun, negara dengan defisit perdagangan besar tetap harus membiayai impornya. Negara surplus juga harus menentukan apa yang akan dilakukan dengan mata uang mitra yang terus terakumulasi.
Persoalan berikutnya menyangkut likuiditas. Perdagangan dalam mata uang nasional membutuhkan pasar keuangan yang cukup dalam, mekanisme swap, aset yang dapat ditempatkan kembali, serta kepercayaan bahwa mata uang yang diterima hari ini tetap berguna besok. BRICS berisi negara dengan rezim nilai tukar, kontrol modal, kedalaman pasar keuangan, dan kepentingan geopolitik yang sangat berbeda. Integrasi sistem pembayaran dapat bergerak lebih cepat daripada integrasi finansial yang diperlukan untuk menopangnya. Tantangan seperti ini juga muncul dalam pembahasan konektivitas sistem pembayaran pada KTT New Delhi.
Oleh karena itu, beberapa tahun ke depan akan menunjukkan apakah BRICS mampu membangun lebih banyak hubungan ekonomi langsung di antara anggotanya. India perlu meningkatkan perdagangan dengan Brasil, Indonesia, Afrika Selatan, Mesir, negara Teluk, dan pasar BRICS lain. Indonesia menghadapi kebutuhan serupa. Brasil membutuhkan lebih banyak jalur menuju Asia dan Timur Tengah. Hubungan semacam inilah yang akan menentukan apakah ekspansi BRICS benar-benar menghasilkan jaringan baru.
Ada kepentingan besar bagi Indonesia di dalam perubahan ini. Perdagangan Indonesia dengan China sudah sangat dalam, terutama pada komoditas, barang modal, mesin, bahan baku industri, serta berbagai produk manufaktur. Hubungan dengan India juga besar dan terus berkembang, sementara peluang dengan Brasil, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Rusia, Iran, dan negara Teluk masih sangat beragam.
BRICS memberi Indonesia kesempatan untuk memperluas jalur-jalur tersebut. Nilai ekonominya akan terasa apabila perusahaan Indonesia memperoleh akses pasar baru, sumber pembiayaan yang lebih beragam, mitra teknologi, dan tempat dalam jaringan produksi yang sebelumnya sulit dimasuki.
India patut mendapat perhatian khusus. Pasarnya sangat besar dan pemerintahnya sedang memperluas basis manufaktur domestik. Negara-negara Teluk menawarkan sumber modal dengan kebutuhan investasi yang luas. Brasil membuka peluang di bidang pangan, energi, industri, dan teknologi tertentu. Afrika Selatan dan Mesir dapat menjadi pintu bagi hubungan ekonomi yang lebih luas dengan Afrika.
Bagi Indonesia, diversifikasi semacam ini juga menyangkut posisi tawar. Hubungan ekonomi dengan China tetap penting dan akan sulit tergantikan. Justru karena skala hubungan itu sudah begitu besar, Indonesia membutuhkan lebih banyak pilihan di tempat lain. Semakin banyak pasar, sumber modal, pemasok teknologi, dan jaringan produksi yang dapat digunakan perusahaan Indonesia, semakin luas ruang gerak ekonominya.
KTT New Delhi sendiri menunjukkan bahwa India memahami persoalan itu. Pemerintah India mendorong perdagangan intra-BRICS yang lebih dalam sekaligus lebih seimbang. Menteri Perdagangan Piyush Goyal secara terbuka menyerukan pembukaan pasar, penyederhanaan prosedur, serta perluasan kerja sama pada farmasi, pertanian, rekayasa, elektronik, otomotif, jasa, dan teknologi baru. Menteri Luar Negeri S. Jaishankar menempatkan konektivitas rantai pasok dan fasilitasi perdagangan sebagai bagian penting dari agenda India.
Pilihan tersebut juga mencerminkan kepentingan India sendiri. New Delhi berkepentingan menjaga BRICS sebagai forum yang cukup luas untuk mengakomodasi China tanpa membiarkan keseluruhan agenda ekonominya terserap oleh gravitasi ekonomi China. Brasil memiliki perhitungan sendiri. Indonesia juga demikian. Ekspansi BRICS membuat negosiasi internal semakin kompleks karena setiap anggota datang dengan kepentingan ekonomi dan politik yang berbeda.
Kesetaraan di meja perundingan tentu tidak menghapus perbedaan kemampuan ekonomi di luar ruang KTT. Ketika sebelas ekonomi duduk dan memiliki suara masing-masing, perusahaan mereka tetap memasuki pasar dengan modal, teknologi, kapasitas produksi, dan jaringan yang tidak sama. Setiap kesepakatan tentang pembayaran, logistik, pembiayaan, atau fasilitasi perdagangan akan beroperasi di atas ketimpangan tersebut.
Hal ini penting bagi Indonesia ketika menilai manfaat keanggotaannya. Perdebatan mengenai apakah BRICS pro-Barat atau anti-Barat hanya menjelaskan sebagian kecil persoalan. Dampak yang lebih langsung akan terlihat dari perubahan arus perdagangan, investasi, pembiayaan, teknologi, dan rantai produksi.
Indonesia tentu dapat terus mengekspor komoditas dan produk berbasis sumber daya ke pasar BRICS. Namun, keberhasilan yang lebih besar akan terlihat apabila perusahaan Indonesia mulai masuk lebih jauh ke pasar konsumen anggota lain, memperoleh pembiayaan untuk ekspansi, membangun usaha patungan, mendapatkan teknologi, atau menjadi bagian dari jaringan manufaktur lintas negara.
Hubungan ekonomi dengan India merupakan salah satu ruang yang dapat dikembangkan. Begitu pula dengan negara-negara Teluk yang memiliki modal besar, Brasil dengan basis industrinya, serta pasar Afrika melalui Afrika Selatan, Mesir, dan Ethiopia. Hasil akhirnya idealnya berupa lebih banyak jalur ekonomi yang saling bersilangan, bukan sekumpulan hubungan bilateral yang semuanya mengarah pada pusat yang sama.
Ukuran keberhasilan BRICS dalam beberapa tahun mendatang karena itu cukup konkret. Lihat ke mana barang bergerak. Lihat siapa yang berinvestasi di mana. Lihat perusahaan dari negara mana yang berhasil memasuki rantai produksi anggota lain. Lihat pula apakah akses pasar menjadi lebih merata setelah sistem pembayaran dan fasilitas perdagangan diperbaiki.
Jika pola itu tidak banyak berubah, BRICS akan tetap menjadi kelompok ekonomi raksasa dengan integrasi internal yang dangkal. Bila arus perdagangan dan investasi mulai menyebar ke lebih banyak pasangan negara, barulah ekspansi BRICS menghasilkan sesuatu yang berbeda dari sekadar penambahan anggota.
KTT New Delhi membuka jalan ke arah itu melalui pembayaran lintas batas, pembiayaan lokal, rantai pasok, dan fasilitasi perdagangan. Pertanyaan sesudah 13 September jauh lebih penting daripada deklarasi yang lahir selama dua hari pertemuan. Siapa yang akan paling banyak menggunakan konektivitas baru itu, dan siapa yang akhirnya memperoleh bagian terbesar dari pertumbuhan perdagangan di dalam BRICS?
Jawaban atas dua pertanyaan tersebut akan menentukan apakah BRICS tumbuh menjadi jaringan ekonomi yang semakin tersebar atau justru menjadi jaringan yang semakin efisien dengan China tetap berada di pusatnya.
Editor: Muhammad Zunus