Orang-orang masa lalu membaca dan mengoleksi buku almanak. Sejak masa kolonial awal abad XX, industri penerbitan buku mengistimewakan almanak. Buku dengan sebutan almanak rutin terbit tahunan. Di situ, ada masalah waktu. Pembaca pun menemukan beragam pengetahuan, tak ketinggalan iklan. Buku almanak mentereng biasa memuat artikel-artikel bermutu dan memasang foto para tokoh terkenal.
Kebiasaan penerbitan almanak dilakukan Balai Pustaka dan penerbit-penerbit partikelir. Kini, kita beruntung bila membuka lagi ratusan buku almanak lawas. Almanak itu dokumentasi zaman untuk mengetahui masalah politik, pertanian, pendidikan, pers, dakwah, ekonomi, transportasi, hiburan, dan lain-lain. Pada masa Orde Baru, pamor buku almanak perlahan pudar. Sekian almanak masih terbit tapi bukan lagi bacaan penting dalam keluarga atau referensi istimewa ditaruh dalam lemari.
Kita membuka Almanak Nasional 1952 terbitan Gapura (Jakarta). Buku dicetak berukuran kecil dan tebal (400 halaman). Di kertas buram, kita membaca keterangan penting bisa dikaitkan dengan babak politik mutakhir. Di halaman 142-153, pembaca melihat foto dan biografi singkat para gubernur di Indonesia.
Ingatan masa lalu tersaji lagi saat membaca sosok bernama Mr Susanto Tirtoprodjo. Ia menjadi Gubernur Sunda Kecil. Orang-orang sekarang mungkin tak mengetahui Sunda Ketjil. Susanto Tirtoprodjo lahir di Solo, 3 Maret 1900. Ia lulusan perguruan tinggi di Leiden (1935). Jejak dalam birokrasi sejak masa kolonial Belanda. Pada 1947, ia pernah menjadi menteri kehakiman. Sejak 1950-an, ia menjadi Gubernur Sunda Kecil.
Kita lanjutkan membaca keterangan mengenai Sanusi Hardjadinata selaku Gubernur Jawa Barat. Sosok terpelajar, lulusan HIK Bandung (1936). Penjelasan babak awal masuk birokrasi dan sebelum menjadi gubernur: “Setelah merdeka, mulai turut tjampur dalam pemerintahan. Mula-mula ia diangkat mendjadi badan pekerja di KNI... Setelah peristiwa Madiun, ia dipindahkan untuk membantu Residen Ardiwinangun mengadakan pemulihan kembali pemerintahan RI di Madiun.”
Dulu, para gubernur tak dipilih dalam hajatan demokrasi. Situasi politik sering guncang. Mereka menjadi gubernur dengan seribu masalah dan risiko-risiko besar. Di Almanak Nasional 1952, pengenalan para gubernur menjadikan pembaca mengerti birokrasi Indonesia diusahakan terus bekerja meski mendapat beragam gangguan politik. Almanak menjadi referensi mengetahui nama-nama gubernur dan pembagian daerah di Indonesia masa 1950-an.
Almanak lawas agak membantu kita mengerti lakon birokrasi daerah di seantero Indonesia saat membaca Kompas, 10 Februari 2025. Berita penting berjudul “Pelantikan 505 Kepala Daerah Diikuti Retret.” Berita memuat sosok dan peran gubernur terpilih dalam hajatan demokrasi (2024).
Bima Arya Sugiarto menerangkan: “Jadi, direncanakan pelantikan kepala daerah itu tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta. Ada 505 kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota yang akan dilantik langsung presiden. Dijadwalkan tanggal 21 Februari 2025, para kepala daerah akan mengikuti pembekalan di Magelang.” Rezim Prabowo-Gibran mencipta tatanan baru dalam menggerakkan birokrasi di seantero Indonesia. Dulu, para menteri mendapat pembekalan di Magelang. Agenda itu dilanjutkan dengan pengharapan birokrasi daerah turut menunjang misi-misi besar Prabowo-Gibran.
Peristiwa bakal mendapat perhatian besar gara-gara daftar nama para gubernur. Para pemenang dalam hajatan demokrasi dari beragam partai politik atau “kubu”. Mereka melakoni demokrasi alot dan riuh dengan segala debat. Kini, mereka menanti dilantik menjadi gubernur. Pembekalan menentukan mereka mengerti album kehendak rezim Prabowo-Gibran agar kebijakan-kebijakan besar dapat diwujudkan. Kita tak harus lagi memasalahkan kubu-kubu politik dalam hajatan demokrasi silam.
Kita menantikan saja kerja-kerja berhasil diselenggarakan para gubernur di seantero Indonesia. Penantian sambil membaca buku berselera sejarah berjudul Gubernur Pertama di Indonesia terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017). Hilmar Farid menerangkan: “Periode 1945-1949 adalah tahun-tahun yang sangat menentukan dalam sejarah Indonesia… Para gubernur pertama secara nyata menghadapi penetrasi NICA di pelbagai tempat di seluruh Nusantara. Bahkan, tidak jarang juga mereka menghadapi penolakan-penolakan dari kelompok sosial tertentu yang masih menginginkan kehadiran Belanda… Menjadi gubernur pada periode revolusi berarti siap-sedia merelakan kehidupan pribadi, mengorbankan jiwa dan raga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.”
Kita tak memastikan buku itu cetak ulang untuk dibagikan dalam acara pembekalan di Magelang. Para gubernur “wajib:” membaca buku Gubernur Pertama di Indonesia agar mengerti leluhur, sejarah, dan konsekuensi birokrasi. Buku mengandung pengetahuan dan pengalaman penting dibandingkan keterangan singkat dimuat dalam almanak-almanak masa lalu. Pada saat atau setelah pembekalan di Magelang, para gubernur hasil pilkada dapat membuat catatan dan perbandingan agar pemenuhan janji-janji memajukan daerah tak jatuh sebagai ilusi. Buku mengandung biografi dan sejarah itu memberi petunjuk untuk berani, tabah, dan kuat.
1945: tahun bersejarah dalam kemunculan para gubernur di Indonesia. Pada sidang-sidang PPKI berganti menjadi KNI dicipta sejarah birokrasi. Di Kamus Sejarah Indonesia (2012) susunan Robert Cribb dan Audrey Kahin, kita membaca keterangan: “PPKI dibentuk pada 7 Agustus untuk menggantikan BPUPKI dan berfungsi sebagai protoparlemen untuk negara masa depan. PPKI seluruhnya beranggotakan orang Indonesia dengan Soekarno sebagai ketua dan Mohammad Hatta sebagai wakil ketua.”
Di sidang bersejarah setelah proklamasi para pemikir dan penggerak politik membagi daerah kekuasaan Indonesia menjadi delapan provinsi: Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Para tokoh menjadi gubernur pertama: Mr Teuku Mohammad Hassan, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Raden Panji Soeroso, Raden Tumenggung Adipati Arjo Soerjo, Mr I Gusti Ketut Pudja, Mr Latuharhary, Gerungan Samuel Jacob Ratulangi, dan Pangeran Mohammad Noor. Mereka turut mengawali sejarah birokrasi daerah setelah Indonesia merdeka.
Delapan gubernur itu dianggap “pelaku sejarah sekaligus saksi sejarah yang autentik” dalam babak-babak menegangkan di Indonesia. Mereka berasal dari kelas terpelajar dan terpandang. Latar pendidikan Barat dan silsilah kebangsawanan turut menentukan kesanggupan menunaikan misi-misi sebagai gubernur. Sejarah dicipta pada 1945 tanpa kerepotan besar dan anggaran berlimpahan seperti para gubernur bakal dilantik Prabowo: 20 Februari 2025.
Demokrasi dan birokrasi mutakhir sedang bergerak. Kita menanti kerja para gubernur dan berharap capaian-capaian dibalas tepuk tangan. Para gubernur tak usah bikin “keajaiban-keajaiban” mendadak justru menimbulkan debat dan keributan. Mereka mendingan “membentuk” sejarah agar kelak terbaca oleh anak dan cucu. Begitu.
Editor: Muhammad Zunus