Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar adalah pasangan capres-cawapres pertama yang resmi mendaftar ke KPU dalam pilpres 2024. Selain yang pertama mendaftar, keduanya juga yang pertama menyatakan kesiapan secara terbuka untuk bertarung dalam pemilu 2024 dibanding kandidat lain. Anies-Muhaimin didukung koalisi gabungan dari Nasdem, PKB, dan PKS.
Anies-Muhaimin bisa dikatakan merupakan pasangan yang selama ini tidak diprediksi bakal bisa melaju bersama. Pasalnya, sebelum Muhaimin dideklarasikan sebagai cawapres Anies pada 2 September 2023 lalu, Muhaimin bersama PKB sebenarnya sudah menjalin koalisi dengan Gerindra pimpinan Prabowo Subianto. Sedangkan Anies berada dalam koalisi perubahan besutan Nasdem, Demokrat, dan PKS.
Sebelum Muhaimin diumumkan sebagai cawapres, publik banyak yang mengira bahwa yang bakal menjadi cawapres Anies adalah ketua umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun ternyata, yang ditunjuk sebagai wakil Anies justru Muhaimin yang berada di luar koalisi perubahan. Sontak, kabar ini mengagetkan publik. Hampir tidak ada yang menduga bahwa Anies justu akan berjodoh dengan Muhaimin. Padahal selama beberapa bulan terakhir, hubungan Anies dengan AHY sudah sangat dekat. Keduanya kerap tampil bersama dalam banyak kegiatan. Namun nyatanya yang melenggang bukanlah AHY, melainkan Muhaimin. Sejarah lalu mencatat bahwa Anies-Muhaimin benar-benar mendaftar sebagai pasangan capres-cawapres untuk pemilu 2024.
Perjodohan antara Anies-Muhaimin bukanlah perjodohan yang telah dirancang sejak lama. Perjodohan keduanya berlangsung singkat dan cepat. Anies-Muhaimin adalah pasangan yang muncul akibat dinamika di internal koalisi masing-masing. Anies secara politik butuh suara besar di Jawa Timur (Jatim) yang merupakan salah satu battleground dalam pilpres 2024. Karakteristik pemilih di Jatim banyak yang berlatar belakang NU. Maka dari situ Anies melirik Muhaimin sebagai cawapres karena ia berasal dari Jatim dan juga relatif punya pengaruh di kalangan warga NU Jatim.
Hal demikian masuk akal bila berkaca dengan jumlah DPT di Jatim. Merujuk pada rilis DPT dari KPU Jawa Timur, jumlah pemilih yang terdaftar ada sekitar 31 juta lebih. Angka sebesar ini sangat signifikan terhadap perolehan suara dalam pemilu. Memenangkan setengah dari keseluruhan DPT bisa menutupi bolong apabila kalah di provinsi-provinsi yang jumlah pemilihnya kecil. Itulah yang menyebabkan AHY tidak dipilih sebagai cawapres Anies. AHY tidak memenuhi kebutuhan yang diperlukan Anies. Suara AHY tidak signifikan di Jatim. Ia juga bukan berasal dari latar belakang NU yang mendominasi pemilih di Jatim. Kalau memang sedari awal AHY punya kualifikasi yang dibutuhkan, sudah sejak lama pasti AHY akan dideklarasikan sebagai cawapres Anies.
Sedangkan Muhaimin sendiri butuh kepastian untuk menjadi cawapres karena Gerindra yang selama beberapa bulan terakhir menjadi mitra koalisi tidak kunjung memberi kejelasan. Kebutuhan Muhaimin menjadi cawapres bertemu dengan kebutuhan Anies untuk merebut suara di Jatim. Alhasil tanpa perlu proses yang rumit, terbentuklah pasangan Anies-Muhaimin sebagai pasangan capres-cawapres dalam pilpres 2024.
Intelektual-Aktivis
Anies-Muhaimin merupakan pasangan capres-cawapres yang berangkat dari latar belakang intelektual-aktivis. Anies sebelum terjun ke dunia politik lebih dikenal sebagai akademisi/intelektual. Ia pernah menjadi rektor di Universitas Paramadina selama beberapa tahun. Pendidikan yang ditempuhnya pun terbilang mentereng. Pendidikan terakhir Anies adalah Ph.D dari Departemen Ilmu Politik Northern Illinois University, Amerika Serikat. Karir intelektualnya membuat Anies pada tahun 2008 pernah masuk dalam 100 tokoh intelektual dunia paling berpengaruh menurut majalah Foreign Policy.
Anies pertama kali terjun ke politik ketika ia mengikuti konvensi presiden Partai Demokrat pada tahun 2014. Dalam konvensi tersebut Anies kalah. Setelah dari konvensi Demokrat, Anies lalu mendukung Joko Widodo (Jokowi) di pilpres 2014. Di pemerintahan Jokowi, Anies sempat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelum akhirnya diganti. Setelah jadi menteri, karier politik Anies menanjak cepat setelah ia mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Di pilkada tersebut, Anies menang melawan petahana Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Ia lalu resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022.
Sedangkan Muhaimin sejak muda telah dikenal sebagai aktivis. Ketika mahasiswa ia pernah menjadi ketua umum PMII, organisasi kemahasiswaan yang dekat dengan NU. Sebagai politisi, Muhaimin menjadi tokoh yang sangat berpengalaman. Muhaimin telah 18 tahun memimpin PKB. Selama masa kepemimpinannya itu, PKB mengalami pasang surut. Muhaimin bahkan sampai pernah berseteru dengan Gus Dur selaku pendiri PKB. Dalam perselisihan ini, Muhaimin menang dan terus memimpin PKB hingga sekarang. Karier politik Muhaimin di pemerintahan terwujud ketika dirinya menduduki kursi Menteri Transmigrasi dan Ketenagakerjaan di era pemerintahan SBY untuk periode 2009-2014. Di era pemerintahan Jokowi, Muhaimin tidak masuk kabinet. Ia berkarier di parlemen sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Rekam jejak Muhaimin yang demikian menunjukkan bagaimana pengalamannya dalam dunia politik yang tidak bisa dipandang remeh. Pengalaman dan wawasan politik yang dimilikinya inilah yang memungkinkan Muhaimin bisa bermanuver sedemikian rupa untuk berganti koalisi dari Prabowo ke kubu Anies. Muhaimin adalah contoh politisi yang pintar membaca peluang dan mampu memanfaatkan kesempatan sekecil apapun sebagai keuntungan. Kemampuan ini tidak banyak dimiliki oleh para politisi lain.
Apabila Anies-Muhaimin terpilih menjadi presiden-wakil presiden, Indonesia akan dipimpin oleh pemimpin yang berlatar belakang intelektual-aktivis. Hal ini menjadi perpaduan menarik dalam sejarah politik Indonesia pasca reformasi. Selama 25 tahun terakhir, komposisi presiden-wakil presiden Indonesia umumnya selalu diwakili oleh kalangan pengusaha, ulama, militer, dan intelektual. Pemimpin dari kalangan aktivis bisa dibilang tidak ada. Kehadiran Muhaimin bisa mewarnai sejarah politik Indonesia jika nantinya terpilih. Indonesia akan punya wakil presiden yang berangkat dari pengalaman aktivisme yang panjang.
Alternatif dari Bayang-Bayang Jokowi
Sejak awal Anies dideklarasikan sebagai capres oleh Nasdem, narasi yang dijual ke publik adalah Anies akan membawa perubahan apabila nanti terpilih sebagai presiden. Kata perubahan menjadi tagline kampanye Anies hingga hari ini. Anies dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan Jokowi. Narasi perubahan inilah yang mendorong Anies untuk kerap kali melancarkan kritik terhadap kebijakan, program, dan kinerja dari pemerintahan Jokowi. Anies secara terbuka melontarkan pendapatnya bahwa dalam beberapa kebijakan, pemerintah mengambil keputusan yang keliru.
Salah satu kebijakan yang menurut Anies keliru adalah ketika Presiden Jokowi memberi tugas terlampau banyak kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan hingga membuatnya rangkap jabatan. Bagi Anies, rangkap jabatan semacam ini bisa mengganggu tertib pemerintahan. Rangkap jabatan juga berpotensi menggerus kesempatan orang-orang yang berkualitas untuk bisa mengemban tanggung jawab. Menurutnya Indonesia tidak kekurangan sumber daya manusia yang hebat dan berkualitas yang jika diberi tugas akan dijalankan dengan baik. Jadi tidak perlu sampai ada orang yang ditugasi mengurus banyak hal dalam satu waktu.
Kritik semacam ini menjadi hal lumrah yang dilakukan Anies beberapa bulan terakhir. Kini setelah Muhaimin resmi menjadi cawapresnya, kritik terhadap pemerintah tidak hanya dilakukan Anies, tapi juga dilakukan oleh Muhaimin. Walaupun kritik Anies-Muhaimin ini problematis. Keduanya secara politik didukung oleh Nasdem, PKB, dan PKS untuk melaju menjadi capres dalam pemilu 2024. Persoalannya, Nasdem dan PKB masih menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Terlepas dari faktor ada dua menteri Nasdem kini telah dicopot karena korupsi, tapi hingga sekarang masih ada satu menteri Nasdem dan tiga menteri PKB di kabinet. Artinya, jika Anies-Muhaimin mengkritik pemerintahan secara terbuka karena dianggap bermasalah, Nasdem-PKB yang masih ada di dalam pemerintahan berarti ikut serta menjadi sumber masalah yang dikritik.
Hal ini secara etika politik sebenarnya aneh dan tidak pantas. Seharusnya Nasdem-PKB menyatakan keluar dari pemerintahan terlebih dahulu, baru kemudian mengkritik pemerintah. Yang terjadi saat ini, Nasdem-PKB seperti sedang main dua kaki. Satu kakinya ada di pemerintahan, tapi kakinya yang lain ada di luar dengan mengkritik pemerintah habis-habisan. Hal demikian menunjukan bagaimana watak oportunisnya partai politik di Indonesia. Di satu sisi tetap ingin menjadi bagian kekuasaan, tapi di sisi lain menyerang kekuasaan dari dalam.
Dari ketiga pasang capres-cawapres yang bakal bertarung di 2024, hanya Anies-Muhaimin yang secara terbuka mengkritik pemerintahan Jokowi. Dua pasang kandidat lain relatif tidak berani mengkritik pemerintah karena kedua pasang lain bisa dibilang adalah bagian dari pemerintahan Jokowi dan digadang-gadang bakal menjadi penerus kebijakan Jokowi. Walaupun jika melihat dari perkembangan politik terkini di mana hubungan Jokowi dengan PDIP sedang memanas, tapi tetap tidak bisa disembunyikan kenyataan bahwa Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran merupakan kandidat yang bakal melanjutkan warisan kebijakan dan program Jokowi.
Realitas politik demikian sebenarnya bisa menjadi kekuatan tersendiri bagi Anies-Muhaimin. Narasi perubahan yang mereka kampanyekan ke publik secara tidak langsung meniscayakan keterputusan hubungan antara keduanya dengan Jokowi. Kritik yang selama ini dilontarkan Anies-Muhaimin kepada pemerintah seakan memberi sinyal bahwa mereka adalah pasangan yang bisa mandiri, independen, dan bebas dari bayang-bayang Jokowi. Hal tersebut akan berguna untuk menarik pemilih yang sudah jengah dengan situasi politik yang kini terkesan Jokowi sentris. Selain itu, tidak menutup kemungkinan akan muncul pemilih yang sebelumnya mendukung Jokowi, bakal mengalihkan suaranya ke Anies-Muhaimin. Pemilih semacam ini melakukan hal itu karena lelah melihat bagaimana intrik politik di sekitar Jokowi bekerja. Anies-Muhaimin bisa menjadi pilihan alternatif dari keadaan tersebut. Keduanya bisa memberi harapan baru untuk Indonesia yang berbeda. Indonesia yang tidak melulu soal Jokowi.
Politik Identitas dan Dukungan Islamis
Dalam pilpres 2024 nanti, kelompok Islamis yang di tahun 2014 dan 2019 mewarnai dinamika pemilu diprediksi akan menyalurkan suaranya ke kubu Anies-Muhaimin. Merujuk pada laporan The Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) berjudul, Indonesian Islamists in The Lead-Up to The 2024 Elections (2023), menyebut bahwa dalam momentum pilpres 2024 suara kelompok Islamis akan diarahkan kepada Anies-Muhaimin. Mengapa mereka memilih Anies-Muhaimin? Jawabannya karena Anies secara personal telah memiliki kedekatan khusus dengan kelompok Islamis pada saat pilkada 2017. Saat itu salah satu kelompok yang mendukung Anies habis-habisan adalah kelompok Islamis ini.
Pada pilpres 2024, suara kelompok Islamis sulit untuk disalurkan ke Ganjar-Mahfud karena perbedaan ideologis dan politik yang terlalu kentara. Sedangkan Prabowo tidak didukung karena dianggap telah berkhianat setelah ia bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Apalagi kini cawapres yang diambil Prabowo adalah Gibran yang merupakan anak kandung Jokowi. Hal itu membuat kelompok Islamis tidak punya pilihan selain mendukung Anies-Muhaimin dalam pilpres 2024.
Dukungan kelompok Islamis inilah yang membuat muncul kekhawatiran bahwa dalam pilpres 2024 nanti Anies-Muhaimin akan menggunakan politik identitas sebagai strategi pemenangan. Kekhawatiran itu wajar mengingat rekam jejak Anies ketika pilkada 2017 memang secara vulgar menggunakan sentimen identitas sebagai alat meraih suara. Meskipun kalau dicermati lebih jauh, potensi untuk bangkitnya politik identitas seperti pada pilpres 2014 dan 2019 terbilang kecil.
Menurut laporan IPAC (2023), suara kelompok Islamis ini dalam pemilu 2024 tidak akan terlalu signifikan pengaruhnya dalam perolehan suara. Pasalnya, di internal kubu Islamis sendiri terjadi friksi antar kelompok di dalamnya. Tidak semuanya satu suara dan satu barisan. Ada yang bulat mendukung, ada pula yang tidak. Hal demikian terjadi akibat kampanye anti radikalisme yang digaungkan pemerintah beberapa tahun terakhir membuat berbagai kelompok Islamis cenderung hati-hati dan pasif dalam memperlihatkan aspirasi politiknya. Mereka takut akan mendapat respons negatif apabila memakai cara yang sama seperti tahun 2019 dan 2014.
Mendayung di antara Dua Karang
Dari ketiga pasang capres-cawapres yang bakal bertarung dalam pemilu 2024, Anies-Muhaimin adalah pasangan yang menurut berbagai lembaga survei elektabilitasnya paling rendah dibanding pasangan lain. Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia membuktikan hal tersebut. Elektabilitas Anies-Muhaimin ada di kisaran 23,7 persen. Angka ini jauh di bawah Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran yang masing-masing elektabilitasnya berada di angka 33,7 persen dan 36,1 persen.
Survei Indikator Politik tidak berbeda jauh dengan rilis survei terbaru dari LSI pimpinan Denny JA Oktober 2023. Menurut survei LSI, Prabowo-Gibran menempati posisi pertama dalam persaingan elektabilitas menuju pilpres 2024. Prabowo-Gibran unggul dengan elektabilitas mencapai 39,3 persen. Disusul Ganjar-Mahfud dengan 36,9 persen. Sedangkan Anies-Muhaimin harus puas berada di posisi buncit dengan hanya 15 persen.
Berkaca pada data ini, terlihat bahwa Anies-Muhaimin ibaratnya seperti sedang dikeroyok oleh dua kekuatan besar di sekelilingnya. Kekuatan besar ini terwujud tidak hanya dari perolehan survei, tapi juga dari kekuatan logistik, finansial, hingga politik yang menyokongnya di belakang. Anies-Muhaimin karena secara frontal mencitrakan sebagai antitesa dari Jokowi, secara otomatis sulit untuk mendapat limpahan dukungan dari Jokowi, baik dari sisi moril maupun yang lainnya. Hal ini berbeda dengan keadaan Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran. Keduanya walau saling bertarung, tapi keduanya mendapat limpahan dukungan dari Jokowi. Tidak menutup kemungkinan bahwa faktor dukungan Jokowi akan mendorong digunakannya kekuasaan negara demi memenangkan salah satu pasangan yang didukung Jokowi.
Dukungan semacam itu hampir mustahil dimiliki Anies-Muhaimin. Maka dari itu, situasi pilpres 2024 ini bisa digambarkan seperti judul dalam buku Mohammad Hatta yang berjudul Mendayung di antara Dua Karang (1948). Anies-Muhaimin seperti sedang mendayung di antara dua karang besar yang direpresentasikan sebagai Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran. Apakah Anies-Muhaimin berhasil berlayar melewati dua karang ini, tidak ada yang bisa memastikan. Keduanya bisa saja melewati dua karang ini dengan mulus, bisa juga justru malah tenggelam karena gagal mengatasi dua karang tersebut. Semuanya tergantung usaha Anies-Muhaimin sendiri. Apabila usaha mereka maksimal, bukan tidak mungkin dua karang ini akan bisa dilewati.
![$data['detail']->authorKontri->kontri](https://www.arina.id/images/author/1_1/whatsapp-image-2023-08-28-at-085007_1693187493.webp)
Willy Vebriandy
Alumni UIN Sunan Kalijaga. Penulis lepas. Salah satu penulis dalam Antologi Esai berjudul, Menatap Lukisan Gus Dur (Yogyakarta: 2021).
Editor: Muhammad Zunus