Pada 2 Desember 2024, Capres terpilih AS Donald Trump mengeluarkan sebuah cuitan yang segera menarik perhatian dunia dan memicu perbincangan hangat tentang masa depan dolar AS dalam perekonomian global. "If BRICS countries try to weaken the US dollar or push for de-dollarization, I will impose a 100% tariff on all their exports. The US dollar remains the world’s currency, and we will not tolerate any undermining of it."
Cuitan ini bukan sekadar retorika populis, melainkan pengingat akan sikap agresif pemerintahan Trump terhadap tantangan-tantangan terhadap dominasi ekonomi AS. Dampaknya langsung menyentuh orientasi strategis Indonesia terhadap BRICS, menimbulkan pertanyaan penting tentang masa depan kebijakan luar negeri Indonesia dan posisinya dalam dunia yang semakin multipolar.
Minat Indonesia untuk bergabung dengan BRICS terus berkembang, terutama sejak Indonesia secara resmi menyatakan niatnya untuk mengajukan keanggotaan pada KTT BRICS 2024 di Kazan, Rusia. Bagi Indonesia, aliansi BRICS—yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, serta negara-negara baru seperti Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab—menawarkan platform penting untuk keterlibatan ekonomi dan politik dengan negara-negara kekuatan baru dari Global Selatan. Sebagai negara berkembang, Indonesia melihat keanggotaan ini sebagai cara untuk memperkuat suara dalam isu-isu global seperti multilateralisme, kesetaraan ekonomi, dan keamanan regional—isu-isu yang sangat relevan dengan prioritas pembangunan nasional Indonesia.
Namun, cuitan Trump memberikan perspektif yang kuat, menekankan biaya dan kompleksitas yang terkait dengan keputusan Indonesia untuk berafiliasi dengan BRICS. AS tetap menjadi mitra ekonomi dan keamanan yang tak terbantahkan bagi Indonesia, yang tengah berupaya mendiversifikasi kebijakan luar negerinya dan mengurangi ketergantungan pada struktur ekonomi Barat. Ancaman tarif 100 persen terhadap negara-negara BRICS—sebuah instrumen kasar untuk membela dolar AS—menyoroti risiko yang dihadapi Indonesia dengan bergabung dalam sebuah blok yang sering dipandang sebagai penantang Barat.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, berpendapat bahwa keanggotaan BRICS sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang telah lama mengusung prinsip "aktif dan independen", yang berupaya menghindari afiliasi dengan kekuatan tunggal sambil mempromosikan dialog antar berbagai blok geopolitik. Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS akan memungkinkan negara ini untuk memperkuat suaranya di panggung diplomatik dan terlibat dengan negara-negara sehaluan dalam isu-isu yang penting bagi kepentingan nasional, termasuk memperjuangkan sistem keuangan global yang lebih adil dan mendukung negara-negara berkembang dalam perdagangan internasional. Secara khusus, Indonesia melihat BRICS sebagai ruang alternatif di mana suara Selatan Global dapat menantang dominasi AS dan negara-negara Eropa dalam lembaga-lembaga internasional.
Namun, isu dedolarisasi—keinginan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan dan keuangan internasional—tetap menjadi inti dari ketegangan antara BRICS dan Barat. Cuitan Trump adalah pernyataan tegas tentang niatnya: setiap upaya BRICS untuk mengurangi dominasi dolar AS akan menghadapi perlawanan sengit. Meskipun BRICS diam-diam mendorong alternatif terhadap dolar, seperti menciptakan mata uang BRICS atau menggunakan mata uang lokal untuk perdagangan antar anggota, ancaman Trump mengangkat taruhannya. Cuitan tersebut mempertanyakan kelayakan upaya tersebut dan memperingatkan Indonesia—yang saat ini tengah mempertimbangkan keanggotaan BRICS—tentang biaya tinggi yang mungkin timbul jika bergabung dengan blok yang menantang hegemoni dolar AS.
Bagi Indonesia, keputusan untuk bergabung dengan BRICS adalah hal yang kompleks. Di satu sisi, BRICS menawarkan peluang untuk berhubungan dengan pasar negara berkembang yang kuat seperti China dan India, yang merupakan mitra ekonomi penting bagi masa depan Indonesia. Perdagangan dengan negara-negara ini, serta dengan anggota BRICS lainnya, telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Keanggotaan dalam BRICS dapat membuka peluang ekonomi lebih lanjut dan memungkinkan Indonesia untuk memperkuat hubungan politik dan strategis dalam kelompok tersebut. Selain itu, partisipasi aktif Indonesia dalam BRICS dapat memperkuat sikap negara ini dalam isu-isu perubahan iklim, pemeliharaan perdamaian, dan pembangunan ekonomi—semua yang sesuai dengan prioritas diplomatik yang lebih luas.
Namun, di sisi lain, cuitan Trump menegaskan risiko-risiko yang dihadapi Indonesia dengan mengambil langkah tersebut. AS tetap menjadi mitra dagang terbesar Indonesia, dan pengaruh ekonomi AS tak dapat dipandang sebelah mata. Ancaman tarif 100 persen akan mengguncang hubungan perdagangan, terutama di sektor-sektor kunci seperti pertanian, pertambangan, dan manufaktur, di mana pasar AS dan Barat memainkan peranan penting. Lebih jauh lagi, dampak politik dari bergabung dengan BRICS dapat menggoyahkan keseimbangan yang telah dibangun Indonesia dalam menjalin hubungan dengan AS, China, dan kekuatan regional lainnya.
Kekhawatiran ini juga mencuat di dalam negeri Indonesia. Sejumlah anggota Komisi I DPR, yang membidangi kebijakan luar negeri, telah mengungkapkan keberatan terkait potensi konsekuensi bergabung dengan BRICS. Beberapa berpendapat bahwa biaya geopolitik dan ekonomi mungkin lebih besar daripada manfaatnya. Terutama, ketakutan bahwa Indonesia akan terpaksa memilih sisi dalam persaingan AS-China semakin nyata. Strategi kebijakan luar negeri tradisional Indonesia, yang berlandaskan pada non-blok dan diplomasi pragmatis, dapat terancam oleh keanggotaan dalam kelompok yang dianggap sebagai penyeimbang terhadap AS dan Eropa.
Kekhawatiran yang muncul dalam kalangan politisi Indonesia ini sah adanya. Keanggotaan dalam BRICS dapat memperumit hubungan Indonesia dengan Barat, terutama mengingat ketegangan yang meningkat antara AS dan China serta persaingan yang sedang berlangsung untuk pengaruh di kawasan Indo-Pasifik. Sementara Indonesia telah lama mengusung kebijakan "pembangun jembatan", yang berupaya menjaga hubungan baik dengan AS dan China, kenyataannya rivalitas AS-China yang semakin intensif bisa memaksa Indonesia untuk memilih posisi dalam aliansi globalnya. Di saat keseimbangan kekuatan dunia tengah bergeser, pilihan-pilihan kebijakan luar negeri Indonesia akan semakin dipengaruhi oleh dinamika besar ini.
Selain itu, hubungan Indonesia dengan China menyimpan tantangan yang tak bisa diabaikan. Meskipun China merupakan mitra ekonomi dan pemain kunci dalam BRICS, Indonesia berhati-hati dalam menjaga sikap, terutama terkait ambisi teritorial China di Laut China Selatan. Meskipun klaim China yang luas di kawasan tersebut, Indonesia tetap kukuh mempertahankan kedaulatannya atas wilayah seperti Kepulauan Natuna. Hal ini bisa mempersulit posisi Indonesia dalam BRICS, terutama jika anggota lainnya lebih akomodatif terhadap Beijing. Ini adalah tantangan lain yang harus dinavigasi dengan hati-hati oleh Indonesia jika ingin menggabungkan aspirasi keanggotaan BRICS dengan komitmennya terhadap keamanan regional.
Mengingat kompleksitas ini, pemerintah Indonesia harus menimbang dengan cermat manfaat strategis dari keanggotaan BRICS terhadap risiko alienasi terhadap sekutu-sekutu tradisionalnya, termasuk AS. Meskipun dorongan untuk kebijakan luar negeri yang lebih terdiversifikasi dan keinginan untuk mengejar platform multilateral seperti BRICS dapat dimengerti, Indonesia harus memastikan bahwa kepentingan ekonomi dan keamanannya tidak terganggu dalam proses ini. Cuitan Trump menjadi pengingat yang tajam bahwa tatanan global tidaklah statis, dan bahwa masuknya Indonesia ke dalam BRICS bisa datang dengan biaya ekonomi dan diplomatik yang signifikan.
Saat Indonesia melangkah maju dengan aspirasi BRICS-nya, Indonesia harus melakukannya dengan pemahaman yang jelas mengenai risiko dan keuntungan yang terlibat. Indonesia harus menilai dengan cermat apakah keuntungan dari hubungan yang lebih erat dengan ekonomi-ekonomi berkembang dan suara yang lebih kuat dalam tata kelola global lebih besar dari potensi dampak dari tantangan terhadap dominasi dolar AS. Ini bukan hanya soal perdagangan dan tarif, melainkan soal strategi nasional dan posisi geopolitik. Pada akhirnya, kemampuan Indonesia untuk merumuskan jalur antara kekuatan global yang bersaing akan menentukan peranannya di abad ke-21, dan keputusan terkait BRICS akan memainkan peran sentral dalam membentuk masa depan itu.
Editor: Muhammad Zunus