Aksi protes bermula di Lycée Saint-Exupéry, Créteil, pinggiran timur Paris, pada 17 September 2026. Para siswa mempersoalkan kekurangan guru dan tenaga sekolah, lalu memblokade kegiatan belajar. Sepuluh hari kemudian, mobilisasi menjangkau ratusan sekolah di berbagai wilayah Prancis. Pada 1 Oktober, hampir 30 persen sekolah menengah atas tercatat mengalami aksi protes. Pemerintah menghadapi sesuatu yang sebelumnya dianggap sebagai urusan administrasi pendidikan, tetapi kini berkembang menjadi persoalan politik nasional. Perubahan terpenting berlangsung pada kedudukan para pelajar sendiri. Mereka mulai menentukan persoalan apa yang harus dibicarakan pemerintah, kapan pemerintah harus merespons, dan siapa yang berhak mewakili kepentingan mereka.
Perkembangan tersebut menyingkap keterbatasan pemahaman umum mengenai partisipasi politik anak muda. Pelajar biasanya dipandang sebagai calon warga negara yang perlu dibekali pengetahuan sebelum memasuki kehidupan politik formal. Pandangan demikian mengabaikan kenyataan bahwa keputusan politik sudah mengatur kehidupan mereka jauh sebelum memperoleh hak pilih. Anggaran pendidikan menentukan ketersediaan guru, kebijakan penerimaan universitas memengaruhi masa depan, sementara aturan sekolah mengendalikan keseharian mereka. Mobilisasi di Prancis memperlihatkan persoalan mendasar dalam hubungan tersebut. Kelompok yang menerima konsekuensi kebijakan ternyata memiliki kewenangan terbatas untuk menentukan bagaimana kebijakan disusun.
Besarnya mobilisasi juga memperlihatkan perubahan dalam cara pelajar menggunakan ruang sekolah. Sekolah selama ini merupakan tempat berlangsungnya hubungan hierarkis antara siswa, guru, dan administrasi pendidikan. Melalui blokade, siswa mengubah kehadiran mereka menjadi sumber tekanan terhadap otoritas. Penolakan mengikuti kegiatan belajar mengganggu fungsi institusi yang harus dipertanggungjawabkan pemerintah kepada masyarakat. Strategi tersebut memiliki daya tawar karena sekolah harus beroperasi setiap hari, sedangkan gangguan serentak di banyak tempat menciptakan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh kepala sekolah secara terpisah.
Charles Tilly dan Sidney Tarrow dalam Contentious Politics (2015) menjelaskan bahwa kekuatan gerakan sosial bergantung pada kemampuan menghubungkan tuntutan, membangun koordinasi, serta menggunakan bentuk tindakan yang dapat menekan pemegang kekuasaan. Pengalaman Prancis memperlihatkan proses tersebut melalui penyebaran blokade dari Créteil menuju Saint-Denis dan kota-kota lain. Tindakan kolektif mengubah keluhan yang sebelumnya terpecah menurut sekolah menjadi persoalan bersama. Dengan demikian, keberhasilan awal gerakan perlu dipahami melalui perubahan hubungan kekuasaan antara pelajar dan pemerintah, termasuk kemampuan mereka memaksa kementerian berunding.
Asal-usul gerakan di pinggiran Paris memiliki arti politik tersendiri. Créteil dan Seine-Saint-Denis merupakan wilayah yang lama menghadapi persoalan ketimpangan sosial dan keterbatasan layanan publik. Pelajar dari wilayah tersebut tidak memiliki akses yang sama terhadap pengaruh politik maupun perhatian nasional dibandingkan kelompok sosial yang lebih mapan. Mobilisasi memungkinkan pengalaman mereka memperoleh pengakuan publik. Persoalan kekurangan guru kemudian terhubung dengan keluhan tentang diskriminasi, kekerasan polisi, dan ketidakpastian masa depan. Perluasan tuntutan ini menjelaskan mengapa gerakan mampu menarik peserta yang kepentingannya melampaui persoalan sekolah masing-masing.
Meski demikian, meluasnya tuntutan menciptakan persoalan organisasi. Gerakan yang tumbuh secara spontan menghadapi kebutuhan membentuk kepemimpinan, menyepakati prioritas, dan memilih perwakilan untuk berunding. Pertemuan dengan Menteri Pendidikan Édouard Geffray pada 2 Oktober memperlihatkan ketegangan tersebut. Union syndicale lycéenne menyerukan kelanjutan aksi, sementara organisasi pelajar lainnya menekankan perlunya menggabungkan perundingan dengan tekanan di sekolah. Perbedaan strategi tersebut penting karena pemerintah membutuhkan mitra dialog yang dapat dikenali, sedangkan legitimasi gerakan justru berasal dari partisipasi pelajar yang tersebar dan tidak selalu terikat kepada organisasi formal.
Masalah representasi semakin rumit setelah partai politik dan serikat pekerja memberikan dukungan. Pemerintah menuduh kelompok kiri radikal memanfaatkan keresahan siswa, sedangkan sejumlah pelajar menegaskan bahwa mobilisasi bermula dari pengalaman mereka sendiri. Peliputan Le Monde pada 5 Oktober menunjukkan bahwa tuduhan mengenai pengendalian gerakan oleh aktor politik tidak didukung penilaian yang seragam, termasuk di kalangan sumber intelijen. Kehadiran organisasi politik memang dapat menyediakan sumber daya, pengalaman, dan jaringan mobilisasi. Akan tetapi, dukungan tersebut juga membuka persaingan untuk menentukan siapa yang berhak mengartikulasikan tuntutan pelajar di hadapan negara.
Di sinilah otonomi politik pelajar menghadapi ujian sesungguhnya. Pengakuan pemerintah terhadap perwakilan organisasi belum tentu mencerminkan persetujuan seluruh peserta demonstrasi. Sebaliknya, penolakan terhadap kepemimpinan formal dapat menyulitkan pengambilan keputusan ketika tawaran kebijakan mulai disampaikan. Gerakan membutuhkan organisasi agar tekanan kolektif dapat diterjemahkan menjadi perubahan konkret. Pada saat bersamaan, organisasi berisiko mempersempit keragaman aspirasi menjadi sejumlah tuntutan yang dapat dinegosiasikan. Persoalan siapa yang memutuskan suatu konsesi sudah memadai menjadi sama pentingnya dengan keberhasilan memperoleh konsesi itu sendiri.
Respons kepolisian menambahkan persoalan lain dalam pengalaman politik para pelajar. Menurut Le Monde, ribuan orang telah ditangkap sejak gerakan dimulai, dengan sebagian besar peserta yang menjalani penahanan polisi merupakan anak di bawah umur. Beberapa demonstrasi juga diwarnai perusakan fasilitas dan serangan terhadap petugas. Negara memiliki kewajiban menjaga keselamatan publik, tetapi penanganan terhadap demonstran remaja menuntut perhatian khusus pada proporsionalitas penggunaan kekuatan. Pilihan keamanan pemerintah dapat memengaruhi arah mobilisasi, terutama apabila pengalaman pertama siswa berhadapan dengan institusi politik berlangsung melalui penangkapan dan bentrokan.
Sejarah aktivisme Prancis menunjukkan bahwa pengalaman politik generasi muda sering terbentuk melalui konflik semacam ini. Gerakan mahasiswa Mei 1968, demonstrasi menentang reformasi Devaquet pada 1986, dan penolakan kontrak kerja pertama pada 2006 memperlihatkan keterlibatan pelajar dalam perubahan agenda politik nasional. Meski berbeda dalam konteks dan tuntutan, ketiganya menunjukkan kemampuan mobilisasi generasi muda melampaui saluran perwakilan yang tersedia. Gerakan 2026 memperlihatkan perkembangan tambahan, yakni peran siswa sekolah menengah sebagai penggerak awal dan kemampuan jaringan digital mempercepat penyebaran aksi sebelum organisasi mapan mengambil peran lebih besar.
Konsesi pemerintah pada 9 Oktober berupa rencana pengerahan sekitar 3.000 guru pengganti memberi gambaran awal mengenai pengaruh mobilisasi tersebut. Serikat pelajar menyebut langkah itu sebagai keberhasilan, tetapi tetap menyerukan demonstrasi berikutnya. Keputusan melanjutkan aksi menunjukkan perbedaan antara memperoleh perhatian pemerintah dan mengendalikan hasil perundingan. Konsesi dapat meredakan tekanan di sebagian sekolah sekaligus melemahkan kepentingan bersama yang sebelumnya menyatukan peserta. Keberlangsungan gerakan selanjutnya bergantung pada kemampuan pelajar menjaga koordinasi tanpa mengabaikan perbedaan tuntutan dan kepentingan di antara mereka.
Pengalaman Prancis menawarkan persoalan penting bagi demokrasi yang cenderung mengukur partisipasi anak muda melalui pemilu dan keterlibatan dalam organisasi resmi. Aktivisme pelajar memperlihatkan bahwa kewenangan politik juga diperebutkan melalui kemampuan menentukan agenda, menyusun tuntutan, dan memengaruhi keputusan publik. Hak memilih tetap penting, tetapi tidak mencakup seluruh bentuk tindakan politik generasi muda. Bagi pelajar Prancis, persoalannya sekarang melampaui kemampuan menggerakkan ribuan orang. Mereka harus mempertahankan hak menentukan arah gerakannya sendiri di tengah negosiasi pemerintah, kepentingan partai, tekanan keamanan, dan perbedaan kepentingan internal. Dari persoalan itulah kualitas otonomi politik mereka dapat dinilai.
Editor: Muhammad Zunus