Seratus dua puluh anggota DPR dari delapan fraksi mendukung langkah politik terhadap Gibran Rakabuming Raka. Sebelas di antaranya berasal dari Gerindra, partai Presiden Prabowo Subianto. Dalam koalisi luas, anggota partai presiden ikut membuka jalan untuk mempersoalkan kedudukan wakil presiden. Setelah Gibran mundur pada 12 November, agenda paripurna DPR mengenai usulan Hak Menyatakan Pendapat dibatalkan. Tekanan parlemen berhenti tepat saat jabatan itu ditinggalkan. Kecepatan pembatalan agenda DPR itu patut dibaca sebagai fakta politik yang menentukan arah koalisi. Urutan ini memperlihatkan cepatnya perubahan solidaritas koalisi.
Gibran memasuki pemerintahan sebagai bagian dari kesepakatan politik Pemilu 2024. Prabowo membutuhkan dukungan elektoral dan jaringan kekuasaan Joko Widodo. Jokowi berkepentingan mempertahankan pengaruh setelah sepuluh tahun mengendalikan pemerintahan. Kursi wakil presiden menyediakan jaminan kelembagaan bagi hubungan keduanya. Di balik retorika keberlanjutan, terdapat dua pusat kekuasaan. Prabowo menguasai jabatan presiden dan keputusan eksekutif, sedangkan Jokowi masih memiliki jaringan birokrasi, relasi partai, serta pengaruh terhadap sebagian elite pemerintahan. Kehadiran Gibran membuat kepentingan kedua pihak harus terus diperhitungkan.
Pengunduran diri Gibran mengubah perhitungan itu secara mendasar. Jokowi telah menyatakan tetap mendukung Prabowo. Pernyataan tersebut justru penting dibaca sebagai posisi tawar seorang mantan presiden yang kehilangan saluran formal paling strategis dalam pemerintahan. Dukungan Jokowi mungkin tetap berharga bagi Prabowo, untuk menjaga jaringan politik dan ekonomi pemerintahan sebelumnya. Akan tetapi, tanpa seorang putra di kursi wakil presiden, kemampuan Jokowi mempertahankan kepentingannya akan semakin bergantung pada kesediaan Prabowo mengakomodasinya. Hubungan dua tokoh itu kini lebih mudah bergerak dari tawar-menawar antarmitra menuju hubungan dengan kedudukan yang tidak seimbang.
Perubahan terpenting berikutnya terjadi di dalam mekanisme penggantian wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberi presiden kewenangan mengajukan dua calon kepada MPR. Prabowo akan menentukan siapa saja yang boleh dipilih, sementara partai-partai di MPR menentukan pemenang dari pilihan yang sudah dibatasi. Saat koalisi mendominasi parlemen, kewenangan mengusulkan calon menjadi instrumen perundingan yang luar biasa kuat. Ketua umum dapat melobi, tetapi Presiden memegang pencalonan. Perbedaan antara hak mengusulkan dan hak memilih inilah yang menentukan siapa paling diuntungkan oleh pergantian Gibran.
Perhatikan juga perilaku fraksi-fraksi menjelang pengunduran diri. PKS menyumbang 28 penandatangan usulan Hak Menyatakan Pendapat, NasDem 19, PKB dan Demokrat masing-masing 18, PDI Perjuangan 14, Golkar dan Gerindra masing-masing 11, serta PAN satu. Komposisi itu mempertemukan partai dengan posisi dan sejarah persaingan yang berbeda. Mereka tak lagi berkepentingan mempertahankan Gibran. Meski demikian, tanda tangan untuk mempertanyakan kelayakan wakil presiden belum membuktikan adanya kehendak untuk mengawasi presiden dengan intensitas serupa. Biaya politik menekan Gibran berbeda jauh dari biaya menentang Prabowo.
DPR sekarang menghadapi insentif yang tidak simetris. Anggota parlemen dapat memperoleh pengakuan publik dengan mengambil jarak dari Gibran tanpa harus kehilangan hubungan dengan pusat pemerintahan. Sebaliknya, menolak prioritas anggaran Presiden atau menentang penempatan orang dekatnya dalam jabatan strategis berpotensi memengaruhi akses partai terhadap kekuasaan. Sikap terhadap anggaran makan bergizi gratis, Danantara, dan pertahanan akan menjadi ukuran yang lebih berguna untuk membaca independensi parlemen. Perdebatan tentang anggaran dan pengawasan menyentuh kepentingan material pemerintahan. Di situlah kemampuan DPR membatasi Prabowo sesungguhnya dapat dilihat.
Di titik ini istilah oligarki mendapat makna politik yang lebih konkret. Kekuasaan oligarkis bekerja melalui kemampuan pemilik sumber daya dan perantara politik menjaga akses terhadap keputusan negara. Presiden dengan koalisi besar dapat menjadi pengatur distribusi akses itu, terutama melalui kementerian, perusahaan negara, proyek, dan keputusan investasi. Pengunduran diri Gibran memberi Prabowo kesempatan mengubah komposisi elite yang menikmati akses tersebut. Pemanfaatannya bergantung pada keputusan berikutnya. Menyebut Prabowo sebagai penguasa tunggal sekarang mengabaikan daya tawar partai besar, pemilik modal, aparat keamanan, serta jaringan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya.
Justru di situ letak persoalan yang lebih mengganggu. Oligarki Indonesia mampu mempertahankan pengaruh meskipun susunan para pemegang jabatan berubah. Seorang wakil presiden dapat tersingkir karena persoalan persyaratan pendidikan, sementara kelompok-kelompok yang memperoleh manfaat dari kekuasaan tetap bernegosiasi dengan presiden berikutnya. Pemilihan pengganti Gibran membuka kesempatan baru bagi partai besar untuk menukar dukungan dengan jabatan dan pengaruh kebijakan. Prabowo tidak harus memaksakan semua kehendaknya. Kemampuan menentukan pilihan yang tersedia bagi elite lain sudah merupakan sumber kekuasaan yang sangat besar.
Pergantian ini juga mengungkap kelemahan mandat elektoral 2024. Sekitar 96 juta suara diberikan kepada pasangan Prabowo-Gibran, dengan pertimbangan beragam. Kini satu unsur pasangan tersebut keluar, sedangkan penggantinya akan ditentukan melalui proses parlemen. UUD menyediakan prosedur itu demi kesinambungan pemerintahan. Akan tetapi, dari sudut politik, kandidat baru akan memperoleh jabatannya terutama melalui persetujuan presiden dan kompromi antarpartai, tanpa pernah diuji sebagai pasangan Prabowo di hadapan pemilih. Ketergantungan politik wakil presiden pengganti terhadap Presiden berpotensi lebih besar daripada posisi Gibran yang membawa jaringan kekuasaan ayahnya.
Pilihan calon wakil presiden berikutnya akan menunjukkan bentuk konsolidasi yang sedang berlangsung. Jika Prabowo mengutamakan ketua atau tokoh partai besar, jabatan tersebut dapat menjadi pembayaran atas dukungan koalisi. Jika yang dipilih figur dari lingkaran personalnya, kendali presiden atas eksekutif berpeluang semakin rapat. Setiap pilihan mengubah hubungan presiden, parlemen, dan jaringan ekonomi. Nama calon dengan demikian merupakan petunjuk tentang kelompok mana yang memperoleh tambahan pengaruh setelah Gibran pergi, serta kelompok mana yang harus menerima berkurangnya posisi tawar.
Kegembiraan atas berakhirnya karier Gibran sebagai wakil presiden dapat menutup pembacaan terhadap perubahan tersebut. Partai-partai yang kemarin menyuarakan pemeriksaan kelayakannya segera akan berunding mengenai pengganti dan pembagian pengaruh baru. Jokowi sudah memilih bahasa dukungan kepada Prabowo, sementara Presiden memegang hak menentukan dua kandidat. Semua aktor masih memiliki kepentingan untuk tetap berada dekat dengan kekuasaan. Pertanyaan tentang siapa yang membatasi Prabowo akan terjawab melalui keberanian mereka mempertaruhkan akses tersebut, terutama saat kepentingan Presiden berbenturan dengan fungsi pengawasan dan kepentingan masyarakat. Untuk sementara, kepergian Gibran justru memberi Prabowo posisi tawar lebih besar di hadapan mereka.
Editor: Muhammad Zunus