Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Tiongkok pada 8—10 November 2024 adalah langkah strategis yang berupaya memposisikan Indonesia dalam tatanan global yang semakin multipolar. Lawatan ini bukan hanya menandai hubungan bilateral yang lebih erat dengan Beijing, melainkan juga bagian dari strategi diplomasi yang bertujuan untuk memanfaatkan rivalitas kekuatan besar demi keuntungan nasional. Dengan penandatanganan tujuh nota kesepahaman bernilai lebih dari USD 10 miliar, kunjungan ini menunjukkan ambisi Indonesia untuk mengintegrasikan ekonomi domestik ke dalam arus besar geopolitik global, terutama di sektor-sektor strategis seperti mineral hijau, ekonomi biru, dan teknologi keberlanjutan.
Namun, langkah ini harus dipahami dalam konteks yang lebih luas: Indonesia saat ini berada di tengah persaingan geopolitik yang memanas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dengan AS tetap sebagai mitra penting dalam bidang keamanan dan teknologi, dan Tiongkok sebagai mitra ekonomi utama, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan hubungan. Data menunjukkan bahwa Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama lima tahun terakhir, dengan total perdagangan bilateral pada 2023 mencapai USD 133 miliar. Selain itu, investasi langsung dari Tiongkok mencapai USD 8,2 miliar sepanjang 2023, hampir dua kali lipat dari lima tahun sebelumnya. Angka-angka ini menegaskan dominasi Tiongkok dalam perekonomian Indonesia, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang potensi ketergantungan yang berlebihan.
Proyek infrastruktur besar seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang didanai oleh Tiongkok, telah menjadi simbol dari hubungan ini. Namun, proyek tersebut juga mengungkap berbagai masalah, mulai dari pembengkakan biaya hingga keterlambatan yang terus-menerus. Biaya awal proyek yang diproyeksikan sebesar USD 6 miliar kini membengkak hingga lebih dari USD 8 miliar, dengan tambahan dana yang harus ditanggung pemerintah Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun investasi Tiongkok membawa keuntungan besar, ada risiko signifikan jika proyek tidak dikelola dengan baik.
Dalam konteks ini, teori Middle Power Diplomacy menjadi relevan untuk memahami langkah Indonesia. Sebagai negara dengan kekuatan menengah, Indonesia memiliki kapasitas untuk memainkan peran strategis di antara kekuatan besar. Diplomasi Prabowo bertumpu pada kemampuan untuk menjaga hubungan baik dengan kedua belah pihak, AS dan Tiongkok, tanpa terjebak dalam persaingan mereka. Kunjungan ke Tiongkok ini, diikuti oleh rencana pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden dan presiden terpilih Donald Trump, mencerminkan strategi diversifikasi yang cerdas. Prabowo tampaknya berupaya menunjukkan bahwa Indonesia bukan sekadar pion dalam permainan geopolitik global, melainkan aktor independen yang mampu memanfaatkan persaingan untuk kepentingan nasional.
Namun, strategi ini tidak tanpa risiko. Tiongkok dikenal menggunakan kekuatan ekonominya untuk memperluas pengaruh politik di negara-negara mitranya. Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa ketergantungan pada investasi Tiongkok sering kali disertai dengan tekanan politik yang halus namun signifikan. Di Sri Lanka, misalnya, pelabuhan Hambantota harus diserahkan kepada Tiongkok setelah negara itu gagal membayar utang proyek. Indonesia perlu belajar dari kasus-kasus semacam ini dan memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai oleh Tiongkok diawasi dengan ketat, baik dari segi biaya, dampak lingkungan, maupun manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal.
Dari perspektif domestik, langkah Prabowo memperkuat hubungan dengan Tiongkok juga memiliki implikasi politik. Di satu sisi, investasi besar di sektor-sektor strategis dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Sektor mineral hijau, misalnya, menawarkan potensi besar untuk mendukung transisi energi Indonesia sekaligus memperkuat daya saing global. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa proyek-proyek ini dapat meningkatkan ketergantungan pada tenaga kerja dan teknologi Tiongkok, mengurangi manfaat bagi tenaga kerja lokal dan industri nasional.
Secara geopolitik, kunjungan ini juga harus dilihat dalam konteks persaingan di Laut Tiongkok Selatan. Meskipun Indonesia bukan pihak dalam sengketa wilayah, kepentingannya sebagai negara maritim terbesar di kawasan tidak dapat diabaikan. Dalam pertemuannya dengan Xi Jinping, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas kawasan. Namun, stabilitas ini tidak dapat dicapai hanya melalui retorika. Indonesia perlu memperkuat kehadiran militernya di perairan Natuna dan secara aktif mendorong kerja sama multilateral melalui ASEAN untuk memastikan bahwa kepentingannya terlindungi.
Di luar aspek bilateral, Prabowo juga memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kehadiran Indonesia di forum global. Dengan bergabung sebagai mitra dalam BRICS, Indonesia memperluas jangkauan diplomatik dan ekonominya ke negara-negara seperti Brasil, Rusia, India, dan Afrika Selatan. Langkah ini memberikan Indonesia akses ke pasar dan teknologi baru, sekaligus memperkuat posisi tawar dalam negosiasi global. Namun, keberhasilan dalam memanfaatkan keanggotaan BRICS akan sangat bergantung pada sejauh mana Indonesia mampu mengintegrasikan strategi nasionalnya dengan agenda kelompok ini.
Ke depan, implementasi dari kesepakatan yang ditandatangani selama kunjungan ini akan menjadi ujian penting bagi pemerintahan Prabowo. Apakah investasi ini benar-benar akan memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi Indonesia, atau justru menambah beban utang dan ketergantungan? Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proyek memiliki mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan, serta melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan.
Di tengah sistem internasional yang semakin multipolar, Indonesia memiliki peluang besar untuk memainkan peran sebagai penengah dan penjaga stabilitas di kawasan Asia-Pasifik. Namun, untuk mencapai ini, diperlukan diplomasi yang cerdas dan strategi yang terukur. Kunjungan Prabowo ke Tiongkok adalah langkah penting dalam perjalanan ini, tetapi keberhasilannya akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mampu mengelola hubungan bilateral dan multilateral dengan cermat. Jika dikelola dengan baik, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai kekuatan menengah yang dihormati, tidak hanya di kawasan tetapi juga di panggung global.
Editor: Kendi Setiawan