Menapak Tilas Gerakan Politik Gus Dur Menghadapi Soeharto

Dalam sejarah Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tercatat sebagai presiden dengan masa kepemimpinan tersingkat. Gus Dur memimpin Indonesia tidak sampai dua tahun. Gus Dur menjadi presiden terhitung sejak 20 Oktober 1999 hingga akhirnya diturunkan MPR secara politis pada 23 Juli 2001. Meski singkat, pemerintahan Gus Dur dianggap penting karena berada di masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi.

Gus Dur terpilih sebagai presiden dengan latar belakang identitas yang paling rampak dibandingkan dengan presiden Indonesia lain. Gus Dur bisa disebut sebagai intelektual, aktivis, budayawan, penulis, dan tentunya kiai besar yang mengasuh pesantren. Gus Dur adalah putra dari Menteri Agama pertama Indonesia KH Wahid Hasyim, sekaligus cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hadratussyekh KH Muhammad Hasyim Asy’ari.

Meski berasal dari kalangan santri tradisional, tetapi pergaulan dan wawasan pengetahuan Gus Dur sangat luas melampaui identitas kultural tempat ia dibesarkan. Gus Dur berteman dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dengan dirinya. Gus Dur juga sangat terbuka dengan rupa-rupa pemikiran yang tidak hanya berkaitan dengan isu-isu keislaman. Hal itulah yang membentuk Gus Dur menjadi tokoh publik yang berpengaruh. 

Gus Dur dan Orde Baru

Gus Dur adalah presiden Indonesia yang merintis karier politik dari bawah. Gus Dur tidak seperti elite politik hari ini yang baru dua hari jadi anggota sebuah partai, lalu tiba-tiba ditetapkan sebagai ketua umum. Gus Dur tidak melalui jalur politik demikian. Karier politik Gus Dur ditempuh dengan merangkak dari bawah.

Pengalaman berpolitik Gus Dur pertama kali adalah ketika ia menjadi pengurus NU sepulangnya dari sekolah di Timur Tengah pada periode 70an. NU waktu itu masih berupa partai politik, belum menjadi organisasi sosial kemasyarakatan seperti sekarang. Kiprah Gus Dur bersama NU berada dalam situasi ketegangan antara pemerintah Orde Baru dengan kelompok islam. Menurut Andree Feillard dalam NU vis-à-vis Negara (2017), Orde Baru cenderung tidak suka dan curiga terhadap kelompok Islam karena memiliki basis massa yang besar. Ketidaksukaan itulah yang membuat berbagai kelompok Islam mengalami peminggiran, diskriminasi, hingga intimidasi selama Orde Baru berkuasa. Mereka dianggap kekuatan yang bisa mengancam eksistensi pemerintah ke depannya.

Dari situ kemudian tidak aneh jika selama Orde Baru berdiri tegak, NU terkesan berada pada posisi yang saling berhadapan dengan pemerintah. Tidak jarang NU mengambil posisi berseberangan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Puncak ketegangan antara Orde Baru dan kelompok Islam mengkristal ketika keluar maklumat mengenai asas tunggal Pancasila. Pemerintah waktu itu mewajibkan semua organisasi sosial politik kemasyarakatan untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Kebijakan ini ditentang banyak kelompok Islam. Mereka menganggap kebijakan tersebut otoriter dan menindas kebebasan berpendapat. Pemerintah tidak bergeming dengan berbagai protes ini. Penolakan terhadap asas tunggal justru seperti memberi legitimasi kepada pemerintah untuk semakin menindas berbagai kelompok Islam itu.

NU pun mengalami dilema atas situasi tersebut. Di tubuh NU ada kiai-kiai yang tidak setuju dengan asas tunggal, tapi tidak sedikit pula yang setuju. Pergolakan mengenai asas tunggal ini yang menjadi salah satu batu loncatan karir Gus Dur di NU. Gus Dur berhasil menerobos kebuntuan untuk mengakomodasi kepentingan kiai-kiai yang menolak dengan yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal. 

Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama di Situbondo tahun 1983, Gus Dur mengusulkan agar dibentuk komisi khusus yang mengkaji mengenai posisi NU terhadap Pancasila. Komisi itu kemudian dibentuk dengan KH. Achmad Siddiq sebagai ketua dan Gus Dur menjadi sekretarisnya. Komisi ini selanjutnya menghasilkan keputusan untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal.

Penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal, membawa NU keluar dari lubang jarum. Niat awal pemerintah untuk melindas siapa pun yang menolak asas tunggal, tidak berlaku untuk NU. Penerimaan NU atas asas tunggal justru malah membuka babak baru hubungan NU dengan pemerintah.

Setahun setelah Munas 1983, tepatnya pada Muktamar NU 1984, NU menyatakan untuk melepaskan diri dari kepentingan politik praktis. NU menyatakan untuk kembali kepada khittah 1926 ketika awal organisasi ini didirikan. Keputusan tersebut membuat NU sepenuhnya menjadi organisasi kemasyarakatan.

Posisi NU yang demikian berimplikasi pada aktivitas NU yang semakin fleksibel dan leluasa dalam mengembangkan organisasi sekaligus melakukan koreksi atas berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sejalan. Sebelum Muktamar 1984, posisi NU berada di dalam PPP sebagai bentuk kebijakan fusi kelompok Islam. Pasca NU keluar dari politik praktis, NU menjadi organisasi mandiri yang otonom dari campur tangan politik pemerintah. Gus Dur yang pada Muktamar 1984 didaulat sebagai Ketua Umum PBNU pun kemudian menjadi salah satu orang yang keberadaannya diawasi oleh pemerintah. Gus Dur dinilai bisa menjadi ancaman atas pemerintahan Orde Baru dengan NU di belakangnya.

Penilaian Orde Baru masuk akal karena sebelum menjadi Ketua Umum PBNU, Gus Dur memang kerap melakukan kritik terbuka terhadap Orde Baru, baik lewat tulisan maupun pernyataan langsung. Dengan posisi Ketua Umum PBNU yang diembannya, wajar kalau Gus Dur semakin dianggap sebagai ancaman Orde Baru. Basis massa yang dimiliki NU lebih dari cukup untuk membayangi kekuatan politik Orde Baru.

Fordem dan Politik Anti Sektarian

Selama Gus Dur menjadi Ketua Umum PBNU, ia tetap bermanuver secara terbuka untuk mengoreksi kebijakan Orde Baru. Salah satu koreksi besar Gus Dur yang membuat Orde Baru berang adalah ketika ia menolak bergabung dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tahun 1990. 

Saat itu, Soeharto sedang ingin menarik simpati dari kekuatan Islam yang sebelumnya kerap dipinggirkan dan didiskriminasi untuk bisa mendukung kebijakan pemerintah. Keinginan Soeharto disambut dengan ide pembentukan kumpulan intelektual muslim di Indonesia dalam rupa ICMI. Soeharto merestui dan mendukung pembentukan ICMI karena beriringan dengan kepentingannya. Maka ditunjuklah salah satu orang dekat Soeharto, BJ. Habibie sebagai ketua ICMI pertama.

Gus Dur diminta oleh pengurus ICMI untuk bergabung. Tapi Gus Dur menolak. Ia bukan hanya menolak, tapi juga malah mengkritik pembentukan ICMI. Greg Barton dalam The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid (2002), menjelaskan bahwa Gus Dur menolak ICMI karena pembentukan perkumpulan elite intelektual Islam ini akan mendorong tumbuhnya sentimen sektarian di tengah masyarakat. Bagi Gus Dur, pembentukan ICMI merupakan langkah mundur untuk kembali pada perjuangan primordial berbasis golongan atau agama. Gus Dur juga menilai keterlibatan Orde Baru yang dominan dalam tubuh ICMI adalah bentuk kepanjangan tangan Soeharto untuk memanipulasi kalangan Islam demi kepentingannya sendiri.

Menurut Bondan Gunawan dalam Hari-Hari Terakhir bersama Gus Dur (2018), penolakan Gus Dur terhadap ICMI berangkat dari pandangan Gus Dur dalam memaknai hakikat dari seorang intelektual Islam. Bagi Gus Dur kualitas seorang intelektual Islam tercermin dari sejauh mana keikutsertaan dan sumbangannya terhadap pemikiran dan percaturan pemikiran yang melampaui lingkungan muslim. Jika seorang intelektual Islam masih berpolemik dengan mendaku bahwa hanya Islam yang paling benar, itu bukanlah sikap intelektual. Islam bisa memberi sumbangan terhadap jalannya kehidupan, tapi tidak lantas mengklaim bahwa yang paling benar hanya dari Islam.

Gus Dur menolak sikap para intelektual yang sibuk membawa bendera Islam dan atribut-atribut formal yang lebih mementingkan kulit atau formalisme keislaman ketimbang substansi dan nilai-nilai Islam itu sendiri yang bersifat universal untuk seluruh umat manusia. Dalam pandangan Gus Dur, ICMI tidak mencerminkan intelektual Islam yang sesungguhnya lantaran sifatnya yang eksklusif karena mementingkan label dan sikap beragama yang formal. Hal itu berimpilkasi kepada tertutupnya pintu intelektual non Islam untuk turut serta di dalamnya. Itulah yang ditolak Gus Dur.

Penolakan Gus Dur terhadap ICMI nyatanya berdampak luas. Menurut Andree Feillard (2017), penolakan Gus Dur seperti mencabut legitimasi penuh yang ingin diambil oleh Soeharto dan ICMI dari umat Islam. Pasalnya, latar belakang Gus Dur sebagai ketua organisasi Islam terbesar di Indonesia membuat suaranya menjadi menentukan. Penolakan Gus Dur seperti memberi kesan bahwa umat islam Indonesia tidak setuju dengan ICMI. Orde Baru semakin tidak senang dengan Gus Dur karena ia justru membentuk perkumpulan tandingan yang diberi nama Forum Demokrasi (Fordem) pada tahun 1991.

Fordem didirikan untuk mengimbangi lembaga-lembaga seperti ICMI yang mendorong tumbuhnya pemikiran sektarian. Fordem menentang keras politik bersifat aliran karena dinilai tidak sehat dan tidak demokratis. Anggota Fordem berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Kebanyakan dari mereka bukan dari NU dan malah bukan pula muslim. Banyak di antaranya beragama katolik dan protestan, dan sebagiannya mempunyai latar liberal sekular. Beraneka ragamnya latar belakang anggota Fordem seperti memberi sinyal bahwa kelompok ini adalah perkumpulan yang terbuka, demokratis, dan tidak sektarian. Hal ini penting sebagai kritik terhadap ICMI yang anggotanya cenderung eksklusif dan berbasis golongan. Beberapa tokoh penting Fordem di antaranya ialah Gus Dur, Marsillam Simanjuntak, Bondan Gunawan, Rahman Tolleng, Rocky Gerung, dll.

Sejak awal dibentuk, Fordem tidak diniatkan untuk menjadi organisasi formal. Fordem dibentuk sebatas forum perkumpulan siapa pun yang peduli terhadap demokrasi di Indonesia. Karena itu kerja-kerja yang dilakukan Fordem lebih banyak berkaitan dengan diskusi dan perumusan rekomendasi atas keadaan demokrasi Indonesia.

Aktivitas Fordem ditangkap pemerintah dengan negatif. Kehadiran Fordem dianggap sebagai ancaman dan pengganggu, sehingga tidak jarang aparat keamanan membubarkan diskusi-diskusi Fordem dengan alasan tidak memiliki izin. Walaupun tidak disenangi rezim yang berkuasa, tapi pemerintah tidak bisa bertindak lebih jauh terhadap Fordem. Paling-paling hanya intimidasi saja yang bisa ditempuh pemerintah kepada Fordem. Posisi Gus Dur sebagai ketua Fordem sekaligus ketua PBNU membuat pemerintah kesulitan untuk membungkam perkumpulan ini. Gus Dur seperti menjadi tameng untuk mementahkan serangan Orde Baru kepada Fordem.

Tindakan Gus Dur membentuk Fordem semakin menegaskan posisinya yang berseberangan dengan Orde Baru. Lahirnya Fordem secara simbolik bisa diartikan sebagai kritik terhadap kehidupan politik Indonesia yang brandingnya demokrasi padahal otoriter. Apa yang dicita-citakan Fordem untuk menciptakan kehidupan yang demokratis akhirnya terwujud dengan lengsernya Soeharto dari kursi presiden pada tahun 1998. Gus Dur kemudian terpilih sebagai presiden Indonesia dalam sidang istimewa MPR tahun 1999. Fordem kini telah tiada. Tapi namanya tercatat abadi dalam sejarah sebagai perkumpulan orang-orang yang berjuang bukan untuk kepentingan golongan atau aliran, melainkan untuk kepentingan universal seluruh manusia.

---

Willy Vebriandy
Alumni UIN Sunan Kalijaga. Penulis lepas. Salah satu penulis dalam Antologi Esai berjudul, Menatap Lukisan Gus Dur (Yogyakarta: 2021).