Integritas adalah prasyarat paling awal dari setiap penghargaan, tidak terkecuali dalam dunia sastra. Tanpa integritas, penghargaan berubah dari ruang apresiasi publik menjadi panggung legitimasi pribadi.
Polemik seputar rencana pengumuman daftar pendek penerima BRICS Literature Award dari Indonesia, sebagaimana dipertanyakan terbuka oleh Maman S. Mahayana menjadi cermin getir. Inisiatif kebudayaan lintas-negara yang semestinya mengangkat martabat ekosistem sastra justru tersendat prosedur yang kabur dan kesemrawutan komunikasi. Di sinilah kita perlu menata ulang percakapan. Apakah penghargaan sastra kita bertumpu pada standar etik yang bisa diuji, atau hanya pada karisma panitia dan lobi di balik layar.
Pertama-tama, konteksnya penting. BRICS, akronim dari Brazil, Russia, India, China, South Africa lahir sebagai poros negara-negara berkembang yang menegaskan reposisi kekuatan global di luar orbit Barat. Format kerja sama ini dimulai dari KTT BRIC pertama di Yekaterinburg pada 16 Juni 2009 dan kemudian berkembang menjadi BRICS dengan bergabungnya Afrika Selatan. Perluasan terbaru menambah Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan sebagaimana diumumkan Brasil selaku ketua, Indonesia sebagai anggota penuh pada 6 Januari 2025. Fakta ini meneguhkan signifikansi peran strategis BRICS bagi Indonesia. BRICS bukan cuma forum ekonomi, melainkan panggung diplomasi kultural yang akan, dan harus memantulkan mutu tata kelola kita sendiri.
Di ranah kebudayaan, BRICS menginisiasi Forum Nilai-Nilai Tradisional yang perdana diselenggarakan di Moskow pada 17–20 November 2024. Di forum inilah gagasan BRICS Literature Award dipresentasikan sebagai jembatan dialog antarperadaban. Bukan hanya mempromosikan karya lintas bahasa, tetapi juga mengafirmasi nilai-nilai yang “diyakini bersama” oleh negara-negara anggotanya. Agenda ini sudah diperkenalkan dalam konferensi pers di kantor berita TASS pada 30 Juni 2025, menampilkan figur-figur kunci seperti Sergey Stepashin (Serikat Buku Rusia) dan Dmitry Kuznetsov (Sekretariat Penghargaan), dengan bahasa cita-cita dan misi yang indah, sastra menghancurkan prasangka, menumbuhkan empati, dan memperdalam saling pengertian. Rumusan misi itu luhur, tetapi seperti semua pranata keluhuran gagasan diuji justru pada hal-hal teknis, yakni di dalam aturan, tata kelola, dan akuntabilitas.
Ketika kemudian beredar daftar nama kandidat dari berbagai negara dan disebut pula tiga nama dari Indonesia, pemberitaan resmi BRICS Literature Award dan sejumlah media kawasan mengonfirmasi komposisi itu. Namun di titik inilah kegaduhan bermula. Perubahan jumlah dan urutan nama yang dinominasikan, ketidakjelasan mandat perwakilan, sampai mekanisme kurasi yang tidak transparan. Fakta yang terverifikasi di kanal resmi penghargaan menunjukkan Indonesia tercantum bersama kandidat dari Mesir, Ethiopia, Iran, dan UEA, sebuah tonggak yang semestinya membanggakan. Tetapi tanpa penjelasan publik mengenai dasar seleksi, metodologi penjurian, dan siapa berwenang memutuskan, kebanggaan itu cepat menjelma jadi curiga.
Apa pelajaran etik yang mesti kita petik?
Setidaknya lima. Pertama, kriteria yang terpublikasi. Setiap pemberian penghargaan yang kredibel mengawali proses dengan dokumen kriteria yang spesifik. Cakupan genre, periode terbit, persyaratan keaslian, bobot pertimbangan (artistik, inovasi, pengaruh, kontribusi lintas budaya), termasuk klausul apakah tokoh yang sudah wafat dapat dinominasikan. Situs resmi BRICS Literature Award memang memuat “konsep” dan “tugas” penghargaan, tetapi itu belum setara dengan parameter teknis yang operasional bagi juri dan publik. Tanpa kriteria rinci, seleksi mudah dibaca sebagai selera panitia atau kalkulasi politik kebudayaan.
Kedua, komposisi juri dan konflik kepentingan. Nama-nama juri harus diumumkan di awal, beserta afiliasi dan potensi konflik yang mengharuskan recusal. Pada banyak penghargaan mapan, juri dilarang menilai jika terdapat relasi profesional tertentu (misalnya editor, penerbit, mentor langsung) dengan kandidat. Di kasus ini, justru debat “siapa mewakili siapa” dan “siapa sebenarnya berwenang” yang terdengar nyaring. Ketika mandat dan kewenangan tidak tunggal, ruang abu-abu melebar. Keputusan menjadi rawan digugat, dan penghargaan kehilangan wibawa epistemik.
Ketiga, metodologi kurasi yang dapat diaudit. Proses yang modern selalu meninggalkan audit trail. Bagaimana longlist disusun (siapa yang mengusulkan, apakah ada open call), bagaimana shortlist dipangkas (dengan scorecard apa), dan bagaimana pemenang diputuskan (musyawarah, suara mayoritas, atau juri ketua memiliki casting vote). Tidak semua detail harus dibuka, tetapi kerangkanya wajib tersedia. Tanpa itu, publik tidak punya pijakan untuk menilai fairness selain desas-desus.
Keempat, komunikasi publik yang konsisten. Pengumuman resmi harus satu pintu dan terdokumentasi (situs resmi, siaran pers), bukan lewat potongan pesan pribadi atau forward di grup. Perubahan daftar dari dua menjadi tiga nama, atau penggeseran urutan, tanpa penjelasan resmi adalah undangan terbuka bagi spekulasi. BRICS adalah merek geopolitik besar; setiap ketidakteraturan kecil segera membesar di ekosistem media, terlebih di Indonesia yang ekosistem sastranya sangat berjejaring.
Kelima, pertanggungjawaban pascakeputusan. Penghargaan yang sehat menyediakan jury notes atau “alasan putusan” yang ringkas dan argumentatif. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan pendidikan publik, yakni pembaca, kritikus, penerbit, dan penulis belajar melihat standar mutu yang disepakati. Di negara dengan industri penerjemahan yang sedang tumbuh, jury notes juga menjadi kompas bagi lembaga, perpustakaan, dan kampus untuk memetakan karya yang layak dipromosikan secara internasional.
Mengapa semua ini penting?
Karena penghargaan sastra, apalagi yang membawa nama blok geopolitik seperti BRICS, bukan hanya urusan gengsi personal. Ia adalah diplomasi kultural jangka panjang. Negara yang baru bergabung punya peluang strategis memantulkan best practice tata kelola. Indonesia bisa menunjukkan bahwa “Global South” bukan sinonim dari poor governance. Kita memiliki tradisi kritik sastra yang kuat, komunitas literasi aktif, dan jejaring penerbitan yang kian profesional. Jika BRICS ingin sungguh-sungguh menjadi “penyeimbang” tatanan dunia, keseriusan itu harus hadir pada detail, dari buku di meja juri sampai kalimat dalam siaran pers.
Harapan terhadap BRICS Literature Award sebenarnya besar dan masuk akal. Pertama, penghargaan ini bisa mempercepat sirkulasi karya lintas bahasa dengan paket dukungan penerjemahan dan partisipasi di festival buku. Kedua, ia dapat memperluas horizon kritik, mempertemukan tradisi realisme sosial Amerika Latin dengan fiksi spekulatif Asia, atau lirik sufistik Timur Tengah dengan prosa urban Afrika. Ketiga, ia berpotensi mengoreksi "bias market" selera pasar global yang lama terpusat pada penerbitan Anglo-Eropa dengan menghadirkan kanon alternatif dari Selatan Global. Semua itu hanya mungkin bila mekanisme dan proses seleksinya kredibel dan dapat dipercaya. Dan kredibilitas, sayangnya, adalah hal yang paling cepat menguap bila prosedur tidak jelas.
Kasus ini bisa dijadikan titik balik. Panitia BRICS perlu mengambil tiga langkah pemulihan kepercayaan. Satu, membekukan sementara proses di tingkat nasional untuk diaudit dengan memetakan titik lemah. Dua, menerbitkan rulebook lengkap yang menggambarkan kriteria, komposisi juri, mekanisme recusal, metodologi penilaian, dan timeline resmi dari open call hingga pengumuman. Tiga, menyiapkan jury notes dan post-mortem publik setelah penganugerahan pertama, apa yang berjalan baik, apa yang tidak, dan bagaimana perbaikannya. Langkah-langkah ini bukan dianggap beban melainkan investasi reputasi jangka panjang.
Kita juga perlu bercermin sebagai ekosistem. Kultur organisasi kita sering memaafkan kekosongan prosedur dengan alasan “waktu mepet” atau “yang penting gawe jalan dulu”. Padahal di lapangan sastra, reputasi butuh puluhan tahun dibangun, dan cukup satu kontroversi tidak produktif menggerogotinya. Penghargaan yang elok bukan yang “ramai”, melainkan yang membuat penulis, pembaca, dan kritikus pulang dengan satu perasaan sederhana. Keputusan ini bisa saya telusuri, meski saya tidak melulu sepakat. Itulah inti integritas. Memberi alasan yang dapat diuji dan rasional.
Akhirnya, BRICS dengan seluruh ambisinya sedang mengalami ujian di halaman tanah air. Indonesia telah resmi jadi bagian dari poros ini. Maka standar yang kita ajukan juga mesti resmi, jelas, konsisten, dan bertanggung jawab. BRICS Literature Award punya potensi jadi jembatan yang mempertemukan 3 miliar pembaca di negara-negara anggotanya. Namun jembatan, betapapun hebatnya, tetap bergantung pada mutu baut-baut kecil di bawahnya. Di dunia penghargaan sastra, baut-baut itu adalah kriteria, juri, metodologi, dan catatan putusan. Jika semuanya kuat dan terlihat, orang akan berani menyeberang. Kalau tidak, jembatan itu tinggal megah di poster kepercayaan yang rapuh.
Tetapi reputasi sebuah penghargaan justru diuji pada momen paling konkret, yakni alasan di balik nama-nama yang akhirnya keluar. Bila prosesnya buram, maka daftar pendek, sekalipun berisi penulis yang memiliki rekam jejak tetaplah problematis secara etis karena lahir dari metodologi yang tidak dapat diuji publik. Pada titik inilah pertanyaan mendasarnya bukan lagi perkara teknis, melainkan moral. Atas dasar apa tiga nama dari Indonesia, Denny JA, Intan Paramaditha, dan Iksaka Banu diajukan sebagai representasi BRICS Literature Award?
Maman S. Mahayana sebagai kritikus sastra menelanjangi nominasi Sastra BRICS melalui sejumlah pertanyaan: karya mereka yang mana yang sedang dinilai, dalam periode apa, oleh siapa persisnya keputusan itu diambil, dan bagaimana pertanggungjawabannya kepada khalayak pembaca yang lebih luas? Bila semua itu masih gelap, maka sedari awal yang dipertaruhkan bukan lagi sebuah nominasi, melainkan kredibilitas penghargaan itu sendiri, dan tentu saja, nama baik sastra Indonesia di mata dunia.
Editor: Muhammad Zunus