Donald Trump mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil alih Gaza. Trump tidak hanya ingin menguasai Gaza, lebih dari itu, ia ingin merelokasi penduduknya dan membangun kembali tanah yang hancur itu untuk "penduduk dunia." Ide sembrono Trump melampai batas, memperkuat sinyal terang-terangan bahwa imperialisme Amerika belum mati.
Gagasan eksentrik dari seorang taipan realestat yang memandang wilayah konflik seperti proyek properti Manhattan berikutnya. Ini adalah pernyataan kebijakan yang secara terbuka mengabaikan hak asasi manusia, hukum internasional, dan keseimbangan geopolitik global. Bahkan dalam lingkaran politik Israel sendiri, gagasan ini lebih ekstrem daripada ambisi sayap kanan yang selama ini hanya berani berbisik soal "transfer" warga Palestina. Trump mengatakannya dengan lantang.
Dalam sejarah, pengusiran massal suatu populasi dari tanahnya sendiri bukan hanya tindakan kolonialisme, tetapi juga bentuk kekerasan struktural yang melanggengkan supremasi satu kelompok atas kelompok lainnya. Usulan Trump melanggar hukum internasional secara terang-terangan. Konvensi Jenewa secara eksplisit melarang pemindahan paksa penduduk dari wilayah yang diduduki. Bahkan jika Trump tidak menggunakan terminologi "pengusiran paksa," gagasannya mengasumsikan bahwa warga Palestina harus "didorong" untuk meninggalkan Gaza demi pembangunan kembali ala Amerika. Ini adalah logika supremasi klasik: tanah Palestina hanya dianggap berharga jika mereka yang berhak atasnya diusir dan digantikan oleh orang-orang yang dianggap lebih pantas menikmati sumber daya yang ada.
Secara logistik, gagasan ini sama sekali tidak masuk akal. Gaza telah menjadi salah satu zona konflik paling brutal dalam sejarah modern, dengan lebih dari dua pertiga infrastrukturnya hancur akibat serangan Israel. Rakyatnya mengalami krisis kemanusiaan yang luar biasa, dengan kelangkaan pangan, obat-obatan, dan air bersih yang semakin memburuk setiap harinya. Bagaimana Trump membayangkan pembangunan ulang Gaza sebagai proyek "untuk penduduk dunia" tanpa mengakomodasi kepentingan utama warga Palestina sendiri? Bahkan dalam skenario pembangunan ulang yang paling ideal, tidak ada justifikasi yang bisa diterima bagi pengusiran massal demi kepentingan geopolitik dan ekonomi Amerika.
Namun, dampak terbesar dari pernyataan Trump ini bukan hanya menunjukkan kedangkalan pikirannya, tetapi juga memperjelas arah kebijakan luar negeri Amerika yang semakin tidak berkomitmen terhadap perdamaian. Dengan secara terang-terangan mempertimbangkan pengambilalihan Gaza, Washington mengirimkan pesan bahwa mereka tidak akan mendukung gencatan senjata tahap ketiga yang sedang dibahas. Bahkan lebih dari itu, AS menegaskan bahwa mereka tidak lagi bisa dianggap sebagai mediator yang dapat dipercaya dalam konflik ini—bahkan oleh sekutu-sekutunya sendiri. Sementara dunia berusaha mencari jalan menuju perdamaian, Trump justru menciptakan lebih banyak ketidakpastian dan memfasilitasi lebih banyak kekerasan.
Dalam konteks geopolitik global, langkah ini juga memperjelas bahwa dominasi AS di Timur Tengah bukan hanya soal Israel dan Palestina, tetapi juga bagian dari upaya lebih luas untuk mempertahankan kontrol imperialnya di kawasan ini. Namun, perbedaan mencolok muncul ketika kita melihat respons China terhadap konflik ini. Tidak seperti AS yang terus menggunakan Palestina sebagai alat tawar-menawar dalam politik regionalnya, China telah secara konsisten mendukung hak-hak Palestina dengan mengacu pada hukum internasional.
China, dalam pernyataan terbarunya, menolak gagasan bahwa Gaza bisa diambil alih oleh kekuatan asing. Beijing secara tegas menyatakan bahwa masa depan Gaza hanya bisa ditentukan oleh rakyat Palestina sendiri. Ini bukan sekadar pernyataan retoris, tetapi bagian dari strategi jangka panjang China dalam menantang dominasi AS di Timur Tengah. China telah mengambil langkah yang lebih konkret untuk membangun kepercayaan dengan negara-negara Arab, termasuk memainkan peran kunci dalam normalisasi hubungan antara Iran dan Arab Saudi. Kini, dengan Trump secara terang-terangan mendorong agenda neokolonial terhadap Gaza, China memiliki peluang lebih besar untuk mengukuhkan dirinya sebagai kekuatan global yang lebih berpihak pada keadilan dan keseimbangan geopolitik.
Jika kita melihat lebih dalam, perbedaan antara AS dan China dalam menangani isu Palestina bukan hanya tentang kebijakan luar negeri, tetapi juga tentang visi dunia yang mereka wakili. AS, terutama di bawah Trump, terus menunjukkan bahwa mereka tidak tertarik pada stabilitas jangka panjang, tetapi lebih pada mempertahankan dominasi melalui kekerasan dan manipulasi politik. Sementara itu, China semakin memposisikan dirinya sebagai tantangan terbesar terhadap hegemoni AS, dengan menekankan prinsip kedaulatan dan non-intervensi.
Namun, bagi rakyat Palestina, pertanyaan utama bukan hanya siapa yang menentang AS dalam permainan geopolitik ini, tetapi siapa yang benar-benar dapat memberikan solusi nyata bagi penderitaan mereka. Jika China ingin mengambil peran yang lebih besar di Timur Tengah dan menantang dominasi AS secara efektif, maka dukungan terhadap Palestina harus lebih dari sekadar pernyataan diplomatik. China harus menggunakan pengaruhnya di Dewan Keamanan PBB, meningkatkan tekanan terhadap Israel melalui hubungan dagang, dan mendorong blok-blok regional seperti BRICS untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mendukung hak-hak Palestina.
Trump mungkin hanya seorang individu yang sering berbicara tanpa perhitungan, tetapi ide-ide yang ia keluarkan mencerminkan kecenderungan yang lebih luas dalam kebijakan luar negeri AS. Sejarah telah menunjukkan bahwa gagasan-gagasan yang awalnya tampak gila sering kali menjadi kebijakan resmi jika cukup banyak aktor politik yang mendukungnya. Itulah sebabnya dunia tidak boleh mengabaikan pernyataan Trump begitu saja. Jika dunia membiarkan wacana ini berkembang tanpa perlawanan yang serius, maka kita hanya akan menyaksikan lebih banyak tragedi di depan mata kita.
Sementara AS semakin memperjelas posisinya sebagai kekuatan imperialistik yang tanpa malu-malu mengabaikan hak-hak rakyat Palestina, China kini memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia adalah alternatif nyata terhadap tatanan dunia yang didominasi oleh Barat. Tidak cukup hanya mengecam AS; Beijing harus membuktikan bahwa ia benar-benar siap menjadi pemimpin dalam perjuangan global untuk keadilan dan hak asasi manusia. Jika tidak, tantangan terhadap hegemoni AS hanya akan menjadi retorika kosong yang tidak membawa perubahan nyata bagi mereka yang paling membutuhkan.
Dunia tidak bisa lagi menoleransi kebijakan AS yang berpura-pura menjadi penjaga demokrasi, tetapi justru berperan sebagai penjajah modern. Palestina bukanlah tanah kosong yang bisa diatur ulang oleh siapa pun yang merasa memiliki kekuatan untuk melakukannya. Gaza bukan real estat yang bisa diperdagangkan di meja negosiasi Washington. Dan rakyat Palestina bukanl pion yang bisa dikorbankan dalam skema geopolitik negara-negara besar.
Apa yang Trump usulkan bukan hanya penghinaan terhadap rakyat Palestina, tetapi juga ujian bagi dunia. Apakah kita akan membiarkan sejarah berulang, di mana bangsa yang lebih kuat terus mengusir dan menindas mereka yang lebih lemah? Ataukah kita akan berdiri melawan tirani dan membela hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki setiap manusia?
Saat ini, pertarungan bukan hanya antara Palestina dan Israel. Ini adalah pertarungan antara mereka yang percaya pada keadilan dan mereka yang ingin mempertahankan status quo kolonial. Ini adalah pertarungan antara dunia yang masih tunduk pada hegemoni Barat dan dunia yang berusaha membangun tatanan yang lebih adil. Jika China benar-benar ingin memainkan peran sebagai pemimpin global baru, ini waktunya untuk membuktikan bahwa mereka bukan hanya alternatif retoris, tetapi kekuatan nyata yang siap bertindak demi keadilan. Jika tidak, maka perbedaan antara mereka dan AS hanya akan menjadi perbedaan dalam gaya, bukan dalam substansi.
Editor: Muhammad Zunus