Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, China telah mengambil langkah besar menuju transformasi menjadi kekuatan teknologi global yang mandiri. Ambisi Xi tidak hanya mengubah struktur ekonomi dan teknologi di dalam negeri, tetapi juga menetapkan ritme untuk perubahan besar dalam tatanan ekonomi dan politik global. Dengan strategi yang dikenal sebagai tekno-nasionalisme, Xi berusaha menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan keamanan nasional melalui penguatan industri teknologi domestik. Kebijakan ini memiliki implikasi signifikan, tidak hanya bagi negara-negara seperti Indonesia yang merupakan mitra dagang penting China, tetapi juga bagi seluruh dinamika global.
Tekno-nasionalisme, seperti yang diuraikan oleh Neil Thomas dari Asia Society Policy Institute (Xi Jinping’s Three Balancing Acts), mencerminkan upaya Xi untuk memadukan kemakmuran ekonomi dengan keamanan nasional. Xi telah menekankan pentingnya menjadi mandiri dalam teknologi, yang tercermin dalam kebijakan seperti "Made in China 2025". Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas inovasi domestik China dan mengurangi ketergantungan pada teknologi asing, yang menimbulkan kekhawatiran global tentang potensi isolasi teknologi dan dampaknya terhadap kerjasama internasional.
Dalam laporan Kongres Partai ke-20, Xi menegaskan visi untuk meningkatkan "keamanan politik" dan "peremajaan nasional" melalui penguatan industri teknologi (Xi’s Gotta Have It: China’s 20th Party Congress). Ini termasuk prioritas pada pengembangan semikonduktor, AI, dan teknologi komunikasi canggih. Namun, pendekatan ini juga membawa risiko, seperti disoroti oleh Guoguang Wu, yang menyebut tekno-nasionalisme Xi sebagai "pemujaan terhadap kekuatan ajaib teknologi" (For Xi Jinping, the Economy Is No Longer the Priority). Pendekatan ini bisa mengurangi kolaborasi internasional yang penting untuk inovasi teknologi global.
Dampak global dari tekno-nasionalisme China sangat luas. Ketergantungan dunia pada teknologi dan manufaktur China berarti bahwa setiap perubahan kebijakan di China bisa memiliki efek gelombang yang signifikan. Contoh nyata adalah dalam industri semikonduktor, ketika China berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor dengan meningkatkan produksi domestik. Ini mendorong ketegangan dengan Amerika Serikat, yang melihat upaya China sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan keunggulan teknologinya (Tech Clash with the US).
Kebijakan Xi juga berdampak pada pasar global, termasuk negara-negara yang bergantung pada ekspor komoditas dan teknologi ke China. Indonesia, misalnya, merasakan dampak ini dalam penyesuaian kebijakan perdagangannya. Investasi China dalam sektor teknologi dan infrastruktur Indonesia adalah bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), tetapi ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang ketergantungan strategis (China’s GDI: Soft Power Play or Serious Commitment?).
Untuk Indonesia, tekno-nasionalisme China merupakan tantangan dan peluang. Di satu sisi, Indonesia bisa mendapat manfaat dari transfer teknologi dan investasi yang meningkat. Di sisi lain, ada risiko menjadi terlalu bergantung pada teknologi China, yang bisa mempengaruhi kedaulatan digital dan keamanan nasional Indonesia.
Menghadapi dinamika ini, Indonesia harus merumuskan strategi untuk menyeimbangkan hubungannya dengan China. Strategi ini bisa mencakup penguatan kerjasama teknologi dengan negara lain dan pengembangan kapasitas inovasi domestik. Indonesia juga perlu memperkuat kerjasama regional melalui ASEAN untuk menciptakan blok yang dapat menegosiasikan secara lebih efektif dengan China (Global South Breaks Away from US-led World Order).
Dalam konteks Laut China Selatan, Indonesia juga menghadapi tantangan keamanan yang berkaitan dengan kebijakan maritim agresif China. Respons Indonesia harus melibatkan peningkatan kapasitas pertahanan dan diplomasi multilateral untuk menjaga stabilitas regional.
Xi Jinping telah menerapkan langkah-langkah yang mungkin memberikan keuntungan jangka pendek bagi China, tetapi risiko jangka panjang dari tekno-nasionalisme tetap signifikan. Kebijakan ini bisa mengurangi kapasitas global untuk menghadapi tantangan bersama seperti perubahan iklim dan pandemi, karena mempromosikan isolasi daripada kolaborasi.
Untuk Indonesia, jalan ke depan adalah tentang membangun resiliensi dan kedaulatan teknologi sambil tetap terbuka untuk kerja sama internasional. Hal ini membutuhkan pendekatan yang seimbang dan proaktif untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh ekonomi global yang terus berubah, dan untuk membantu membentuk lanskap regional dan global yang lebih adil dan inklusif.
Tekno-nasionalisme Xi Jinping telah mengubah peta jalan teknologi dan ekonomi global. Untuk negara-negara seperti Indonesia, ini membutuhkan navigasi yang cermat untuk memanfaatkan peluang tanpa jatuh ke dalam jebakan ketergantungan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa memperkuat posisi strategisnya di Asia dan di panggung global, sambil menjaga kedaulatan dan kepentingan nasionalnya dalam menghadapi dinamika global yang baru.
Editor: Kendi Setiawan