Titimangsa 17 Agustus 1949. Kemerdekaan Indonesia untuk pertama kalinya dirayakan di seluruh Pulau Jawa. Enam hari kemudian diselenggarakan pembukaan Konferensi Meja Bundar di Ridderzaal, Den Haag, Belanda.
Wakil Presiden Mohammad Hatta memimpin delegasi yang terdiri 57 anggota. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Tahi Bonar Simatupang turut untuk mengawasi kepentingan tentara. Walaupun beberapa tokoh politik ikut serta, sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh Hatta dan, sebagian kecil pekerjaan lainnya oleh ekonom Sumitro Djojohadikusumo.
Delegasi Bijeenkomst voor Federale Overleg, Majelis Permusyawarahan Federal (BFO) terdiri dari setidaknya 90 orang yang terdiri dari semua negara bagian. Sultan Hamid memimpin delegasi itu. Namun, di delegai BFO itu Anak Agung Gde Agung lah yang memiliki pengaruh paling besar karena dia ialah sosok yang dihormati oleh Republik. Mohammad Roem hadir sebagai asisten delegasi BFO, tetapi terkesan dia sangat berhati-hati dan tidak memberi banyak pengaruh.
Delegasi Belanda dipimpin oleh Menteri Van Maarseveen, namun negosiator utamanya adalah Van Roijen. Sementara Perdana Menteri Drees juga ikut serta dalam perundingan pada saat-saat kritis.
United Nations Commission for Indonesia (UNCI) yang dipimpin oleh Merle Cochran berperan sebagai ketua konferensi.
Delegasi Indonesia bermalam di Palace Hotel di bulevar Scheveningen yang saat itu tampak kurang cerah. Di Belanda, sedang pasca-perang, daerah itu masih tampak nyenyat dan cuaca musim gugur dengan hawa dingin menusuk juga semakin tidak menyamankan suasana.
Sebenarnya ada beberapa restoran yang bagus di Den Haag, namun di Scheveningen yang letaknya agak jauh itu, orang-orang Indonesia harus senang dengan warung gerobak penjual ikan haring milik Jan Pronk–Menteri Belanda dan Politikus Partij van den Arbeid (PvdA)–sementara di hotel mereka harus puas dengan sarapan semenjana ala Belanda. Mereka bertemu dengan anggota delegasi Belanda hanya pada saat sesi formal.
Di luar itu, mereka hampir tidak saling berhubungan. Mereka tetap menjadi orang asing satu sama lain.
Penutupan konferensi diagendakan pada 1 November. Jadi, masih ada waktu yang cukup untuk meratifikasi persetujuan di kedua negara dan untuk melakukan transisi kedaulatan sebelum akhir 1949. Semula, pembicaraan dalam pertemuan berjalan lambat, tapi ketika tenggat waktu semakin dekat, mereka bekerja terus dari pagi hingga larut malam.
Seperti dalam pidato pembelaannya tahun 1928, pada 23 Agustus 1949 Hatta merujuk Eduard Douwes Dekker alias Multatuli dalam pidato pembukaannya. Kata Hatta, Belanda telah salah menilai Indonesia. ‘Het zachtste volk op aarde is opstandig geworden’ (Bangsa yang paling lembut di dunia ini telah berubah menjadi pemberontak).
Pernyataan Hatta segera terbukti ketika perundingan dimulai dan Republik serta BFO bersama-sama mendedahkan bahwa mereka tidak menginginkan adanya Uni dengan Belanda yang kuat. Belanda memang memperoleh Uni-nya, tetapi hanya sebatas pemberian konsultasi yang diadakan dua kali setahun.
Tatkala hubungan ekonomi dan penyelesaian masalah keuangan terkait penyerahan kedaulatan memasuki agenda pembicaraan, delegasi Indonesia harus membuat konsesi besar. Posisi ekonomi Indonesia ringkih.
Indonesia membutuhkan pinjaman dari Belanda dan harus setuju dengan sistem moneter melalui Javasche Bank di bawah pengawasan Belanda. Hanya setelah berembuk dengan Belanda, Indonesia diizinkan untuk membuat perubahan undang-undang perekonomian, dan perusahaan-perusahaan besar Belanda di Indonesia dapat terus beroperasi dengan bebas.
Utang Perang
Belanda menentukan aturan keras untuk menyelesaikan utang nasional Hindia Belanda. Hingga tahun 1949, utang itu mencapai 6,1 miliar gulden, termasuk 3,5 miliar gulden yang dikeluarkan untuk membiayai perang. Belanda menuntut Indonesia yang menanggung keseluruhan utang tersebut. Tentu saja Indonesia menolaknya.
Sumitro Djojohadikusumo mengajukan perhitungannya yang menunjukkan bahwa Belanda masih berutang 500 juta gulden kepada Indonesia. Indonesia kemudian menyatakan bersedia mengambil alih sebagian (2,6 miliar gulden) dari utang sebelum perang, namun Belanda menyampaikan vetonya. Ketika negoisasi terancam macet, Merle Cochran mengusulkan kompromi sebesar 4,5 miliar gulden yang harus dibayarkan Indonesia kepada Belanda.
Kepada delegasi Indonesia, Cochran menjanjikan bahwa Amerika Serikat akan memberikan kredit yang besar kepada Indonesia setelah kemerdekaan.
Hatta pun setuju, tetapi sansai dengan perubahan haluan Cochran. Alih-alih memberikan dukungan penuh kepada Indonesia seperti yang dia janjikan pada awal tahun, diplomat Amerika tersebut secara bertahap mulai mengutamakan kepentingan Amerika Serikat. Karena pada waktu itu juga sedang berlangsung Perang Dingin, maka aliansi antara Amerika Serikat dan Belanda mempunyai prioritas yang lebih tinggi dan kepentingan Indonesia berada di bawahnya.
Saat masuk agenda pembicaraan tentang militer, Republik dapat meraih keuntungan penuh. Republik dan BFO sepakat bahwa militer Belanda harus angkat kaki secepatnya. Lantas, Republik juga menginginkan agar Koninklijke Nederlands(ch)-Indische Leger, Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) segera dibubarkan, dan setelah itu tentara KNIL dapat bergabung dengan TNI.
Delegasi BFO masih berupaya agar KNIL ditempatkan di negara-negara bagian untuk sementara waktu, sementara TNI tetap berada di Jawa dan Sumatra, tetapi upaya itu sia-sia. Pada akhir 1948 Letnan-Jenderal Spoor masih merasa percaya bahwa KNIL harus menjadi inti tentara federal, kiwari Belanda siap untuk membubarkan KNIL dengan cepat.
Tekanan untuk melakukan perundingan semakin meningkat bersamaan dengan meningginya ketegangan militer di Jawa selama bulan Oktober. Satuan-satuan TNI merangsek maju untuk menguasai lebih banyak wilayah dan pasukan Belanda mengancam akan melakukan pembalasan.
Sebagai reaksi, TNI menuntut kepergian pasukan Belanda dengan segera dan Hatta menyampaikan tuntutan itu tanggal 16 Oktober. Menanggapi hal ihwal itu, A.H.J. Lovink–selaku diplomat dan pegawai tinggi, wakil Belanda dalam upacara penyerahan kedaulatan dari Belanda ke RI di Jakarta, 27 Desember 1949–di Jakarta mengusulkan agar pasukan Belanda dikonsentrasikan di beberapa daerah perkotaan, dan dari sana mereka akan diberangkatkan ke Belanda. Karena menyerah pada tekanan TNI, maka konfrontasi yang fatal dapat dihindari dan semakin banyak wilayah di Jawa yang jatuh ke tangan pasukan Indonesia.
Titimangsa 29 Oktober, konstitusi baru Republik Federal Indonesia ditandatangani di gedung Kurhaus, Schveningen, Belanda. Isinya merupakan perluasan dari kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dalam Konferensi Inter-Indonesia. Secara eksplisit, konstitusi ini menetapkan status perlindungan bagi pemerintahan swapraja nan bersifat otonom.
Delegasi Republik tampaknya kurang menaruh kepercayaan terhadap konstitusi ini, tulis Sekretaris Urusan Umum delegasi BFO: “Tidak seorang pun percaya bahwa ada bagian dari Struktur Federal yang bakal terwujud, tak ada negara-negara lagi, bahkan Negara Indonesia Timur pun akan maherat.”
Di sela-sela konferensi, dua organisasi regional, yakni Twapro (Twaalfde Provincie, Provinsi Kedua Belas) dari Minahasa dan Persatoean Timur Besar (aliansi terdiri dari Minahasa, Maluku, dan Timor), berusaha mempertahankan hubungan dengan Belanda. Upaya tersebut gagal karena hanya negara bagian saja yang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, sedangkan daerah-daerah kecil tidak.
Polemik Irian Barat
Pokok pembicaraan konferensi yang paling kontroversial ialah Irian Barat (tetapi orang Belanda tetap menyebutnya Nieuw-Guinea). Bagi pemimpin Katholieke Volkspartij (KVP) Romme, Nieuw-Guinea adalah imbalan politik yang ia tuntut atas persetujuan pengalihan kedaulatan. Pendapatnya itu mendapat dukungan dari Anti-Revolutionaire Partij (ARP), Christelijk-Historische Unie (CHU), dan Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).
Delegasi Belanda juga mengemukakan argumen resmi tentang alasan Nieuw-Guinea tidak dapat menjadi bagian dari Indonesia. Dari segi budaya wilayah itu sangat berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya, penduduknya belum bisa mengatur dirinya sendiri dan harus dimajukan terlebih dahulu. Selain itu, wilayah itu nantinya akan menjadi tujuan migrasi kalangan Indo-Eropa yang ingin meninggalkan Indonesia.
Republik dan BFO menolak argumen tersebut dan menyatakan bahwa Irian Barat tak bisa dilepaskan dari Indonesia. Alasan utamanya karena wilayah ini selalu menjadi bagian gambaran visual Indonesia di peta Hindia Belanda yang tergantung di ruang-ruang kelas sekolah yang tidak terhitung jumlahnya di Nusantara. Ini berbeda dengan wilayah yang berbatasan dengan sebelah timur Nieuw-Guinea dan Timor (-Timur) Portugis, yang di peta tak diwarnai sama, karena itu tidak menimbulkan ada rasa keterkaitan.
Ketika tenggat waktu 1 November semakin dekat, jalan keluar permasalahan Irian Barat masih belum dicapai. Pada malam hari menjelang 1 November, Drees juga ikut serta dalam pembicaraan tersebut. Dia menjelaskan kepada Hatta dan Anak Agung Gde Agung bahwa sudut pandang KVP tidak tergoyahkan. Parlemen Belanda hanya akan menyetujui penyerahan kedaulatan jika Nieuw-Guinea tetap di bawah kekuasaan Belanda.
Cochran kembali turun tangan. Kompromi dari Cochran ialah bahwa permasalahan Nieuw-Guinea dicabut dari perundingan ini dan dalam waktu satu tahun harus dihasilkan solusi melalui kesepakatan bersama.
Hatta, yang saat itu sudah sangat lelah dengan perundingan yang berlangsung selama dua bulan, menyatakan setuju. Romme merasa puas, tetapi Anak Agung Gde Agung mengatakan bahwa hasil seperti itu akan sangat membebani hubungan masa depan antara Indonesia dan Belanda.
Titimangsa 2 November, penutupan konferensi berlangsung di Ridderzaal. Wakil Presiden Hatta, Sultan Hamid, dan Menteri Van Maarseveen menandatangani dokumen penyerahan kedaulatan. Inilah yang Hatta perjuangkan sepanjang hidupnya: Indonesia meraih kemerdekaan dan semua tentara Belanda pulang. Itulah yang paling penting.
Dalam perundingan itu Belanda juga meraih sukses untuk beberapa hal: untuk sementara waktu Nieuw-Guinea dapat dipertahankan, kepentingan perusahaan-perusahaan Belanda terjamin, dan secara finansial hampir semua tuntutan diterima. Akan tetapi, Belanda tetap mengalami kekalahan yang menyakitkan. Menurut Sekretaris Urusan Umum delegasi BFO, dengan bersikap tidak bermurah hati Belanda bertindak lebih seperti pedagang tinimbang negosiator. Dan keberhasilannya mempertahankan Nieuw-Guinea sebaliknya membuat Belanda mengalami kekalahan moral. Hasil keseluruhan konferensi ini adalah: kepercayaan terakhir kepada Belanda ikut langis.
Persetujuan atas perjanjian tersebut masih memakan waktu beberapa jam yang menegangkan di parlemen Belanda. Untuk persetujuan atas Undang-Undang Penyerahan Kedaulatan dibutuhkan dua pertiga mayoritas suara di Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Pada 8 Desember mayoritas tipis dua pertiga (71 tinimbang 29) dari Majelis Rendah menyetujui hasil-hasil Konferensi Meja Bundar. Tanggal 21 Desember Majelis Tinggi dengan suara tipis juga memberikan lampu hijau, dengan 34 dibanding 15 suara.
Di tanah air, titimangsa 28 November parlemen Negara Indonesia Timur menyetujui perjanjian yang dibuat di Den Haag. Di Yogyakarta, pada 14 Desember Parlemen Republik Komite Nasional Indonesia Pusat bersidang untuk perdana kalinya sejak Maret 1947. Parlemen ini mengkritik dilepaskannya Irian Barat dan diambilalihnya tiga persempat utang pemerintah kolonial, tapi KNIP menerima hasil perundingan tersebut dengan suara mayoritas nan besar.
Kalakian, dalam tempo yang tinggi terjadi beberapa hal berturut-turut. Dalam seminggu pada Desember 1949 Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk. Tanggal 14 Desember konstitusi ditandatangani oleh Republik dan negara-negara bagian lainnya.
Titimangsa 16 Desember 1949, Sukarno dan Hatta ditahbiskan menjadi Presiden dan Wakil Presiden RIS oleh enam belas suara elektorat yang mewakili negara-negara bagian. Pada 17 Desember 1949 mereka secara resmi dilantik di istana Sultan Yogyakarta.
![$data['detail']->authorKontri->kontri](https://www.arina.id/images/author/1_1/whatsapp-image-2023-08-11-at-092618_1691722901.webp)
Muhammad Iqbal
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Sejarah FIB Universitas Diponegoro Semarang. Sejarawan UIN Palangka Raya. Editor Buku Penerbit Indie Marjin Kiri.
Editor: Fajar WH