Setiap kali pergantian kepemimpinan mendekat, publik disuguhi hitung-hitungan elektabilitas, tawar-menawar koalisi, dan daftar janji program. Nyaris tak ada yang menagih hal yang paling mendasar: dengan cara apa calon pemimpin itu berpikir, dan atas dasar nilai apa ia kelak memutuskan nasib orang banyak. Padahal di situlah mutu sebuah pemerintahan ditentukan, jauh sebelum anggaran disahkan.
Filsafat kerap dicibir sebagai menara gading, hobi orang yang pandai berdebat tentang hal yang tak bisa dimakan. Cibiran itu lahir dari kemalasan berpikir, dan kemalasan itu mahal harganya. Setiap kebijakan publik bertumpu pada asumsi filosofis, disadari penyusunnya atau tidak. Memilih antara pertumbuhan dan pemerataan berarti menjawab pertanyaan tentang keadilan. Mengatur kebebasan berpendapat berarti menjawab pertanyaan tentang hakikat manusia dan batas kekuasaan. Pemimpin yang tak pernah berfilsafat tidak lantas steril dari filsafat. Ia hanya memakai filsafat warisan yang tak pernah ia periksa, dan sering kali itu filsafat yang dititipkan pihak yang paling berkepentingan.
Gagasan bahwa kepemimpinan menuntut kearifan setua filsafat itu sendiri. Plato dalam Republik menegaskan bahwa negara hanya selamat bila dipimpin oleh orang yang paling mengerti tentang kebaikan. Gagasan raja-filsuf itu memang berbahaya bila dibaca harfiah, sebab mudah dibajak menjadi dalih bagi kekuasaan otoriter. Namun intinya tak bisa kita buang: kekuasaan yang tidak dituntun kearifan akan menjadi alat bagi nafsu pemegangnya, dan kearifan tidak tumbuh dari kecakapan teknis semata.
Tradisi intelektual Islam memikul gagasan ini dengan serius. Al-Farabi, yang digelari guru kedua setelah Aristoteles, menggambarkan al-madinah al-fadilah, kota utama yang dipimpin oleh orang dengan kualitas akal dan akhlak yang tinggi. Pemimpin dalam bayangannya bukan pengelola urusan harian, melainkan orang yang memahami hakikat kebahagiaan manusia dan mampu menuntun warganya ke sana. Ibn Rushd menegaskan bahwa merenungkan realitas dengan akal adalah tuntutan yang justru didorong wahyu. Dalam tradisi ini, hikmah bukan perhiasan penguasa. Ia syarat keabsahan moral sebuah kepemimpinan.
Alasan pertama mengapa pemimpin wajib belajar filsafat adalah kemampuan berpikir jernih. Filsafat melatih kita membedakan argumen dari retorika, membongkar premis tersembunyi di balik sebuah klaim, dan mengenali sesat logika yang dibungkus kefasihan. Di zaman ketika informasi membanjir dan hoaks menyamar sebagai fakta, kemampuan ini adalah benteng terakhir. Pemimpin yang tak terlatih berpikir akan mudah terseret opini yang paling nyaring, atau dikelabui penasihat yang pandai bicara tetapi dangkal bernalar. Dan negara yang dipimpin orang semacam itu akan membayar kesalahannya dengan nasib rakyatnya.
Alasan kedua menyangkut etika. Hannah Arendt, setelah mengikuti pengadilan Adolf Eichmann, sampai pada kesimpulan yang mengusik: kejahatan besar sering tidak dikerjakan oleh monster, melainkan oleh orang biasa yang berhenti berpikir. Mereka patuh pada prosedur, menjalankan perintah, dan tak pernah bertanya apakah yang mereka kerjakan benar. Arendt menamainya banalitas kejahatan. Peringatan itu menampar setiap birokrasi modern, tempat tanggung jawab mudah diencerkan menjadi “saya hanya menjalankan aturan”. Pemimpin yang terbiasa bertanya “apakah ini adil?” di samping “apakah ini sesuai prosedur?” akan jauh lebih sulit dijadikan roda penggerak ketidakadilan.
Alasan ketiga adalah kerendahan hati intelektual. Sokrates menjadi bijak karena menyadari betapa sedikit yang ia ketahui. Sikap itu sangat langka di lingkaran kekuasaan, yang biasanya dipenuhi orang-orang yang pandai mengiyakan. Pemimpin yang tak pernah belajar meragukan dirinya akan mengira kritik sebagai permusuhan dan perbedaan sebagai pembangkangan. Filsafat mengajarkan yang sebaliknya: keyakinan kita bisa keliru, lawan bicara mungkin memegang sebagian kebenaran, dan pertanyaan yang baik lebih berharga daripada kepastian yang terlalu cepat.
Alasan keempat, filsafat adalah vaksin terhadap populisme. Pemimpin yang miskin gagasan bergantung pada slogan, dan slogan hidup dari kemarahan, bukan dari pemahaman. Ia menyederhanakan persoalan rumit menjadi “kita” melawan “mereka”, lalu menjual kemarahan itu sebagai visi. Pemimpin yang terlatih berfilsafat tahu bahwa masalah publik jarang punya penjahat tunggal dan obat tunggal. Ia sanggup menjelaskan, bukan hanya menghasut, dan itulah beda antara memimpin dan sekadar memobilisasi.
Alasan kelima adalah tantangan zaman. Kecerdasan buatan, rekayasa genetika, krisis iklim, dan disrupsi pasar kerja bukan sekadar soal teknis. Semuanya memunculkan pertanyaan lama dalam wujud baru: apa artinya menjadi manusia, siapa yang bertanggung jawab atas keputusan sebuah mesin, bagaimana keadilan antargenerasi ditegakkan. Para teknokrat dapat menyodorkan data dan simulasi, tetapi memilih jalan di antara berbagai kemungkinan adalah kerja nilai. Pemimpin tanpa bekal filosofis akan menyerahkan pilihan-pilihan itu kepada pasar, kepada algoritma, atau kepada kepentingan yang paling kuat.
Tentu akan muncul keberatan: pemimpin harus bertindak, bukan merenung, dan negara butuh kecakapan manajerial, bukan kutipan Aristoteles. Keberatan ini benar soal pentingnya kompetensi teknis, tetapi keliru bila mengira keduanya bertentangan. Belajar filsafat tidak berarti pemimpin harus menjadi filsuf profesional atau menghafal nama dan aliran. Yang dituntut adalah kebiasaan berpikir: menguji asumsi, merumuskan masalah dengan tepat, menimbang nilai yang bertabrakan, dan mempertanggungjawabkan keputusan dengan alasan yang bisa diperiksa orang lain. Tindakan yang lahir dari kebiasaan itu jauh lebih kokoh daripada tindakan yang lahir dari refleks dan kepentingan sesaat. Merenung bukan lawan bertindak. Merenung adalah cara agar tindakan tidak menjadi kecelakaan.
Sejarah bangsa kita memberi pelajaran. Para pendiri republik ini adalah pembaca yang rakus. Soekarno bergulat dengan pemikiran Barat dan Timur di masa pengasingan. Hatta membawa berpeti-peti buku ke tempat pembuangan. Sjahrir dan Tan Malaka menulis dengan kedalaman yang masih dibaca hingga kini. Pancasila sendiri bukan produk rapat teknis, melainkan buah perenungan panjang tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk. Bangsa ini berdiri di atas fondasi gagasan sebelum berdiri di atas fondasi infrastruktur. Maka patut kita bertanya, ketika kampanye kini lebih sibuk memproduksi slogan ketimbang gagasan, apakah kita sedang merawat warisan itu atau menghabiskannya.
Karena itu, keharusan belajar filsafat bagi pemimpin tak boleh lagi dianggap urusan kampus. Lembaga pendidikan kepemimpinan, partai politik, dan institusi pemerintahan perlu menempatkan pembacaan teks filsafat, etika, dan sejarah pemikiran sebagai bagian inti pembentukan calon pemimpin, bukan hiasan seremonial. Masyarakat pun berhak menagih. Jangan berhenti pada “apa programmu?”, tanyakan juga “bagaimana engkau berpikir, dan atas dasar nilai apa engkau memutuskan?” Pemimpin yang gagap menjawab pertanyaan kedua tak layak dipercaya menjawab pertanyaan pertama.
Kekuasaan tanpa kompas hanya akan berputar-putar, atau lebih buruk, melaju kencang ke arah yang salah. Filsafat tidak menjamin lahirnya pemimpin yang sempurna, tetapi ia membekali pemimpin dengan kebiasaan bertanya, keberanian menguji diri, dan kesadaran bahwa setiap keputusan menyangkut nasib manusia. Di tengah dunia yang kian kompleks, bekal itu bukan kemewahan. Ia syarat minimum bagi siapa pun yang berani memikul tanggung jawab atas hidup orang banyak.
![$data['detail']->authorKontri->kontri](https://www.arina.id/images/author/1_1/img-3365_1793677689.webp)
Kholid Al Walid
Guru Besar Filsafat Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ketua Asosiasi Aqidah dan Filsafat Islam (ASAFI) Indonesia
Editor: Muhammad Zunus