Shenzhen akan menjadi tuan rumah APEC pada 18-19 November dengan agenda keterbukaan, inovasi, dan kerja sama ekonomi. Di sela forum tersebut, Gedung Putih mengumumkan rencana pertemuan Donald Trump, Xi Jinping, dan Vladimir Putin pada 19 November. Memimpin forum kawasan tidak selalu berarti mampu mengendalikan agenda di antara kekuatan besar. China dapat mengarahkan pembahasan ekonomi bersama 20 anggota APEC lainnya, tetapi belum tentu menentukan persoalan keamanan yang menyita perhatian internasional.
Reuters melaporkan bahwa format dan agenda pertemuan ketiganya masih dinegosiasikan. Ketidakpastian ini memperlihatkan persaingan Washington dan Beijing untuk menentukan persoalan apa yang dianggap mendesak di Shenzhen. Perhatian para pemimpin dan waktu perundingan terbatas. Isu yang tersisih sering kehilangan kesempatan memperoleh keputusan politik.
Bagi China, APEC mempunyai kepentingan politik yang konkret. Shenzhen tumbuh bersama perdagangan internasional, industri elektronik, dan investasi teknologi. Beijing ingin memperlihatkan bahwa ekonomi Asia-Pasifik masih membutuhkan keterbukaan pada saat Amerika membatasi akses China terhadap cip canggih dan sejumlah teknologi strategis. Dalam APEC, China dapat memperoleh dukungan negara yang tetap ingin berdagang dengan kedua kekuatan, termasuk Indonesia.
Dukungan itu tidak mensyaratkan kesamaan sikap terhadap sengketa keamanan. Negara anggota dapat menolak pembatasan ekonomi Washington tanpa harus mendukung seluruh kebijakan Beijing. Pengaruh tuan rumah bekerja melalui kemampuan menawarkan kepentingan yang dapat diterima banyak pihak. Keberhasilan APEC juga dapat menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi kawasan mempunyai kepentingan tersendiri meskipun Washington dan Beijing terus berselisih.
Rencana trilateral menimbulkan persoalan berbeda. Washington membawa isu pengendalian nuklir ke tengah agenda ekonomi APEC. Sejauh ini, belum ada kesepakatan tentang susunan pembicaraan, apalagi hasilnya. Perbedaan antara pengumuman Gedung Putih dan kehati-hatian Beijing perlu dibaca sebagai bagian dari tawar-menawar.
Trump berkepentingan menghadirkan China dalam pembicaraan mengenai persenjataan strategis setelah perjanjian New START dengan Rusia berakhir pada Februari 2026. Bagi Xi, menerima format tersebut dapat memperkuat pengakuan internasional terhadap kedudukan China, tetapi juga membuka pembahasan yang selama ini ingin dibatasi Beijing. Tuan rumah APEC tidak serta-merta menjadi penentu syarat diplomasi keamanan.
Keberatan China mempunyai dasar yang mudah dipahami. Perkiraan SIPRI untuk Januari 2026 menempatkan total inventaris hulu ledak Rusia pada 5.420, Amerika Serikat 5.042, dan China 620. Angka itu mencakup hulu ledak yang ditempatkan, disimpan, serta yang sudah dipensiunkan tetapi belum dibongkar. Perbandingan tersebut tidak sama dengan batas senjata strategis dalam New START, tetapi kesenjangannya besar.
Washington ingin memperhitungkan pertumbuhan kemampuan China sebelum persaingan nuklir menjadi semakin rumit. Beijing mempertanyakan mengapa negara dengan persenjataan jauh lebih kecil harus menerima kewajiban pembatasan bersama dua pemilik inventaris terbesar. Kesepakatan dapat mengurangi risiko perang sekaligus membuat satu pihak menanggung pembatasan lebih berat terhadap pengembangan kekuatannya.
Rusia memiliki kepentingan tersendiri. Persenjataan nuklir mempertahankan peran Moskwa dalam perundingan keamanan global, meskipun ekonominya jauh lebih kecil daripada Amerika dan China. Putin juga membawa kepentingan terkait Ukraina, sementara Gedung Putih menyatakan konflik tersebut akan dibahas melalui jalur lain. Perbedaan itu memperlihatkan bahwa para pemimpin belum tentu sepakat mengenai persoalan yang perlu mereka tangani bersama. Kehadiran tiga kekuatan dalam satu forum belum menjamin terbentuknya agenda bersama.
Di tengah APEC, pertarungan menentukan agenda mempunyai akibat yang lebih luas daripada perhatian media. Agenda ekonomi China bertumpu pada gagasan bahwa keterhubungan perdagangan memberi negara alasan mempertahankan kerja sama sekalipun ada perbedaan politik. Agenda keamanan Washington bertumpu pada anggapan bahwa pertumbuhan kemampuan strategis China perlu dimasukkan dalam suatu pengaturan.
Keduanya dapat berjalan beriringan, tetapi tidak bisa saling menggantikan. Beijing bisa memperoleh dukungan untuk kelancaran rantai pasok tanpa mendapat dukungan serupa untuk posisinya dalam perundingan nuklir. Washington bisa mendorong pembatasan militer tanpa berhasil mengurangi ketergantungan perusahaan Amerika dan mitranya pada produksi di China.
Perbedaan itu terasa bagi Indonesia. APEC memberi Jakarta tempat untuk membicarakan kelancaran perdagangan, akses teknologi, dan ketahanan pasokan bersama ekonomi lain. Indonesia membutuhkan hubungan dengan China dan Amerika karena perusahaan, pasar, dan komponen produksinya terhubung dengan keduanya.
Akan tetapi, keputusan yang meningkatkan biaya bisnis sering muncul di luar forum ekonomi. Pembatasan cip dapat memengaruhi pilihan industri, sementara pergeseran kehadiran militer di sekitar Laut China Selatan dapat menambah ketidakpastian pelayaran. Kesepakatan tentang nuklir, bila kelak tercapai, belum tentu mengubah dua sumber tekanan tersebut. Indonesia dapat menyaksikan hubungan strategis yang lebih terkendali bersamaan dengan persaingan ekonomi dan maritim yang tetap keras. Dampaknya tercermin dalam biaya pengiriman, pilihan pemasok, dan keputusan investasi industri.
Ada alasan untuk tidak menyamakan pertemuan tiga pemimpin dengan kesepakatan pembagian pengaruh. Kepentingan Washington, Beijing, dan Moskwa masih terlalu berbeda, termasuk dalam menentukan topik pembicaraan. Tetapi ada pula alasan untuk tidak meremehkannya sebagai pertemuan simbolis.
Jika pertumbuhan persenjataan nuklir China diterima sebagai persoalan bersama, Beijing menghadapi tekanan baru untuk menjelaskan penolakannya terhadap pembatasan. Jika kesenjangan inventaris dijadikan titik berangkat, Washington harus menjelaskan mengapa China perlu ikut memikul kewajiban setara. Perbedaan kerangka itu dapat menentukan arah diplomasi jauh sebelum kesepakatan ditandatangani.
APEC memperlihatkan kemampuan sekaligus batas diplomasi ekonomi China. Sebagai tuan rumah, Beijing dapat memimpin pembahasan keterbukaan kawasan, tetapi tidak dapat menjamin isu keamanan akan mengikuti prioritasnya. Washington dapat mengumumkan rencana trilateral, tetapi tidak dapat memaksa peserta lain menerima susunan agenda. Rusia dapat menuntut perhatian tanpa memastikan kepentingannya menjadi keputusan bersama.
Bagi Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya, persoalannya melampaui siapa yang tampil paling menonjol di Shenzhen. Ukuran pentingnya adalah apakah hasil diplomasi tiga kekuatan ikut mengurangi tekanan pada perdagangan, teknologi, dan keamanan kawasan. Kesepahaman di antara mereka belum tentu memperluas ruang gerak negara yang harus hidup dengan akibatnya.
Virdika Rizky Utama
Mahasiswa Doktoral Politik China, Nanyang Technological University, Singapura
Editor: Muhammad Zunus
