Indonesia bakal menghadapi momen krusial dalam sejarahnya—setidaknya dalam 10 tahun terakhir—dan siap mendefinisikan ulang perannya di panggung global di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dengan populasi sekitar 270 juta, Indonesia adalah negara terbesar ketiga di Asia, hanya di belakang China dan India. Kekuatan demografis ini, ditambah dengan lokasi geografis strategisnya, menempatkan Indonesia secara unik dalam dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: Bagaimana pemerintahan Prabowo akan menavigasi jalinan rumit hubungan internasional untuk mengangkat status Indonesia dari kekuatan menengah menjadi kekuatan besar?
Kunjungan diplomatik terbaru Prabowo, yang mempertemukannya dengan para pemimpin dari Perancis, Serbia, Rusia, Turki, China, dan Jepang, memberikan gambaran tentang pendekatan kebijakan luar negerinya. Kunjungan ini menyoroti strategi yang disengaja untuk menyeimbangkan hubungan dengan negara-negara di berbagai kubu geopolitik. Perancis dan Turki, keduanya anggota NATO dengan pengaruh substansial di dalam dan luar Eropa, sangat kontras dengan Rusia dan China, yang sering dianggap sebagai penyeimbang hegemoni Barat. Jepang, sekutu setia Amerika Serikat, semakin memperumit matriks diplomatik ini. Campuran keterlibatan ini menegaskan kembali prinsip lama Indonesia tentang politik luar negeri bebas aktif, yang berusaha untuk menghindari terlibat dalam persaingan kekuatan global sambil mempromosikan kerja sama dan hubungan internasional yang damai.
Dilema China
Keberagaman keterlibatan diplomatik Prabowo dapat dilihat melalui lensa teori interdependensi kompleks dalam hubungan internasional. Teori ini berpendapat bahwa negara-negara dan nasib mereka terkait erat melalui berbagai saluran interaksi, mencakup hubungan ekonomi, politik, dan sosial. Pendekatan Indonesia di bawah Prabowo mencerminkan pemahaman tentang interdependensi ini, berusaha membangun hubungan multifaset yang dapat bertahan dari tekanan pergeseran geopolitik global.
Namun, pergeseran signifikan dari pendahulunya, Joko Widodo (Jokowi), adalah sikap Prabowo terhadap China. Pemerintahan Jokowi ditandai dengan hubungan yang pragmatis dan kooperatif dengan China, didorong oleh investasi substansial di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) serta kolaborasi ekonomi yang luas. Prabowo, di sisi lain, tampaknya sedang menjalankan jalur yang lebih hati-hati, menjauhkan diri dari China sambil mencari untuk mendiversifikasi portofolio hubungan luar negeri Indonesia.
Implikasi dari Hubungan yang Berjarak dengan China
Pendekatan yang lebih hati-hati dari Prabowo terhadap China tidak tanpa risiko dan implikasi. China adalah mitra dagang terbesar Indonesia, dengan perdagangan bilateral mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah pemerintahan Jokowi. Investasi China telah menjadi penting dalam pembangunan infrastruktur, termasuk proyek kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Dengan menjauh dari China, Prabowo berisiko memperlambat proyek-proyek penting ini, yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ambisi infrastruktur Indonesia.
Selain itu, pengaruh China di Laut China Selatan menimbulkan dilema strategis bagi Indonesia. Sengketa maritim di wilayah ini telah meningkatkan ketegangan, dengan China mengklaim wilayah teritorial yang luas yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di dekat Kepulauan Natuna. Pemerintahan Jokowi menavigasi masalah ini dengan perpaduan antara keterlibatan diplomatik dan kesiapan militer. Namun, Prabowo menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan sikap tegas terhadap kedaulatan Indonesia tanpa meningkatkan ketegangan ke titik yang dapat membahayakan stabilitas regional.
Menavigasi Lanskap Geopolitik
Pertemuan Prabowo dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyoroti pengakuan Indonesia terhadap pengaruh abadi NATO. Perancis, dengan peran signifikan di dalam Uni Eropa, dan Turki, yang berada di antara Eropa dan Timur Tengah, mewakili titik-titik kritis dalam jaringan keamanan global. Kerja sama militer Indonesia dengan Perancis, yang ditandai dengan akuisisi jet tempur Rafale, menandakan komitmen untuk memperkuat kemampuan pertahanannya melalui kemitraan strategis. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kekuatan militer Indonesia tetapi juga menyelaraskannya dengan teknologi pertahanan canggih, yang berpotensi berfungsi sebagai pencegahan terhadap ancaman regional.
Sebaliknya, interaksi Prabowo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan tindakan penyeimbangan diplomatik yang bernuansa. Rusia, yang terlibat dalam konflik berkepanjangan dengan Ukraina dan menghadapi sanksi luas dari Barat, mewakili sekutu yang kontroversial. Namun, keterlibatan Indonesia dengan Rusia menekankan pendekatan pragmatis, mengakui ikatan budaya dan sejarah yang menghubungkan Rusia dengan beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Peran ASEAN dan Diplomasi Regional
Aspirasinya untuk menjadi pemain signifikan dalam urusan global membutuhkan sikap proaktif terhadap isu-isu internasional yang mendesak. Perubahan iklim, misalnya, menimbulkan ancaman eksistensial bagi Indonesia, dengan kepulauan yang luas sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem. Pemerintahan Prabowo harus memperjuangkan keberlanjutan lingkungan dan mengadvokasi aksi iklim global yang lebih kuat. Dengan memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam diplomasi iklim, Indonesia dapat memanfaatkan kerentanannya yang unik untuk mendorong kerja sama internasional dan inovasi dalam pembangunan berkelanjutan.
Selanjutnya, peran Indonesia dalam organisasi regional, seperti ASEAN, akan sangat penting. Sentralitas ASEAN dalam arsitektur keamanan regional menyediakan platform bagi Indonesia untuk menjalankan kepemimpinan dan pengaruhnya. Pemerintahan Prabowo harus bekerja untuk memperkuat kohesivitas ASEAN dan kapasitasnya untuk mengatasi tantangan keamanan regional, seperti sengketa maritim di Laut China Selatan dan terorisme transnasional.
Menyeimbangkan Kepentingan Ekonomi dan Strategis
Kerja sama militer terbaru dengan Perancis, yang ditandai dengan latihan simulasi yang melibatkan jet tempur Rafale, menunjukkan langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia. Kemitraan ini tidak hanya memperkuat kesiapan militer Indonesia tetapi juga melambangkan penyelarasan strategis yang lebih luas dengan teknologi pertahanan Barat. Namun, ini harus diseimbangkan dengan mempertahankan hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan menghindari persepsi agresi militer.
Sementara strategi Prabowo untuk menjauh dari China bertujuan untuk mengurangi ketergantungan dan mendiversifikasi mitra, penting untuk mengakui interdependensi ekonomi yang telah berkembang selama dekade terakhir. Ekonomi Indonesia yang berorientasi ekspor, yang bergantung pada pasar China, memerlukan navigasi yang hati-hati untuk mencegah dampak ekonomi yang merugikan. Prabowo harus memastikan bahwa sambil mendiversifikasi mitra, Indonesia tetap terbuka terhadap keterlibatan ekonomi yang menguntungkan dengan China, terutama dalam perdagangan dan investasi.
Pendekatan Prabowo Subianto terhadap kebijakan luar negeri mencerminkan pemahaman yang kompleks tentang lanskap geopolitik saat ini. Dengan berhubungan dengan beragam negara, Prabowo memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci potensial dalam hubungan internasional. Namun, tantangan sebenarnya terletak pada pelaksanaan strategi ini dan menjaga keseimbangan antara kepentingan yang bersaing. Seiring Indonesia berupaya bertransisi dari kekuatan menengah menjadi kekuatan besar, Indonesia harus tetap berkomitmen pada nilai-nilai inti demokrasi, pembangunan berkelanjutan, dan stabilitas regional.
Kepemimpinan Prabowo akan sangat penting dalam menavigasi periode kritis ini, dan komunitas internasional akan mengamati dengan cermat bagaimana Indonesia menegaskan perannya di panggung global, terutama terkait dengan sikap bernuansa terhadap China.
Virdika Rizky Utama, Peneliti PARA Syndicate dan Alumni Pascasarjana Ilmu Politik, Shanghai Jiao Tong University.
Editor: Muhammad Zunus