Pada 10 November 2026, sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi dilaporkan menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat mengenai kedudukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Malam harinya, demonstran di Yogyakarta masih berhadapan dengan aparat yang menembakkan gas air mata hingga kawasan UGM. Laporan dari lapangan juga menyebut penggunaan gas air mata di sekitar RS Panti Rapih dan terganggunya akses pertolongan medis.
Di Jakarta, mahasiswa yang pulang dari demonstrasi Tugu Tani dihadang polisi di kawasan Sarinah. Demonstrasi berlangsung pula di Surabaya dan Solo. Dalam sehari, kita menyaksikan bagaimana dua kelompok menggunakan hak menyampaikan pendapat, dengan konsekuensi yang sangat berlainan.
Anggota DPR dapat mempersoalkan kelangsungan jabatan wakil presiden melalui prosedur konstitusional. Mereka berunding, mengumpulkan tanda tangan, lalu menunggu pimpinan parlemen menentukan kelanjutannya. Sementara itu, warga yang mempersoalkan kebijakan pemerintah harus berhadapan dengan risiko penangkapan dan kekerasan. Perbedaan ini tentu tidak berarti setiap demonstrasi berlangsung tanpa pelanggaran hukum.
Polisi memiliki kewenangan menangani tindakan kekerasan. Persoalannya terletak pada bagaimana keberatan politik masyarakat begitu mudah dipindahkan menjadi urusan pengamanan, sementara perselisihan di lingkungan kekuasaan tetap memperoleh perlakuan sebagai persoalan politik. Perbedaan tersebut memberi petunjuk tentang siapa yang memiliki keleluasaan untuk menentang kekuasaan tanpa terlebih dahulu mempertaruhkan keselamatannya.
Polemik Gibran memperlihatkan sesuatu yang jarang muncul secara terbuka dalam hubungan Prabowo dan Joko Widodo. Persoalan dokumen pendidikan yang sebelumnya berkaitan dengan proses pencalonan kini berpotensi menentukan kelangsungan jabatan wakil presiden. Pertemuan Prabowo dan Gibran pada 10 November bahkan disertai penyampaian niat mundur, meskipun Gibran kemudian menyatakan akan terus memperjuangkan persoalannya melalui jalur hukum.
Di parlemen, sejumlah anggota mulai menggalang dukungan untuk menempuh mekanisme pemberhentian. Seluruh perkembangan tersebut membuka kemungkinan perubahan hubungan politik antara Prabowo, Jokowi, dan partai-partai pendukung pemerintahan. Setiap perubahan akan membawa konsekuensi bagi pembagian pengaruh di sekitar presiden.
Kedudukan Gibran selama ini memiliki arti yang melampaui kewenangan formal seorang wakil presiden. Pencalonannya pada 2024 merupakan bagian penting dari pertemuan kepentingan politik Prabowo dan Jokowi. Melalui Gibran, keberlanjutan pengaruh Jokowi memperoleh tempat dalam pemerintahan baru. Jika posisi tersebut hilang, hubungan di antara keduanya perlu dirundingkan kembali.
Partai-partai juga akan menghitung peluang mereka dalam pengisian jabatan wakil presiden. Di tengah kemungkinan itu, persoalan masyarakat memperoleh tempat yang sangat terbatas. Perdebatan mengenai pengganti Gibran dapat berlangsung panjang tanpa menyentuh keputusan mengenai upah, lapangan pekerjaan, atau penggunaan kekuatan oleh polisi.
Di sini terlihat satu ciri hubungan kekuasaan Indonesia. Konflik di antara elite dapat berlangsung tajam tanpa mengharuskan mereka mempersoalkan aturan dan kebijakan yang selama ini menguntungkan kedudukan bersama. Prabowo dan Jokowi mungkin menghadapi perbedaan kepentingan mengenai masa depan Gibran. Akan tetapi, keduanya pernah berada dalam susunan kekuasaan yang saling menopang.
Sebagian besar partai di DPR juga merupakan bagian dari koalisi pemerintahan, dengan akses terhadap jabatan dan proses pengambilan keputusan. Jika perselisihan tersebut selesai melalui perubahan susunan kekuasaan, kelompok yang merundingkan hasilnya masih berasal dari lingkungan politik yang sama. Kemampuan mereka menyelesaikan konflik internal tidak memberikan gambaran memadai tentang kesediaan mengubah hubungan negara dengan masyarakat.
Apa yang berlangsung di jalanan pada 10 November memperlihatkan persoalan berbeda. Mahasiswa di Surabaya menuntut perubahan prioritas anggaran, penanganan kebakaran hutan, dan kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat. Di Yogyakarta, demonstran membawa persoalan upah, kriminalisasi, dan perluasan peran militer dalam urusan sipil. Tuntutan tersebut berkaitan langsung dengan keputusan pemerintah yang sudah berjalan.
Harga kebutuhan pokok menentukan pengeluaran rumah tangga setiap hari. Kesulitan memperoleh pekerjaan layak membatasi pilihan hidup jutaan orang. Kebakaran hutan menimbulkan kerugian kesehatan dan ekonomi yang ditanggung warga jauh setelah perhatian pemberitaan mereda. Persoalan semacam ini sulit diselesaikan melalui kesepakatan mengenai pembagian jabatan.
Menariknya, kepentingan elite dapat segera diterjemahkan menjadi persoalan kelembagaan. Dalam kasus Gibran, pernyataan politik berkembang menjadi pengumpulan dukungan lintas fraksi, pembicaraan tentang kewenangan DPR, dan kemungkinan proses konstitusional. Hasilnya memang belum pasti, tetapi jalur untuk memperjuangkannya sudah tersedia. Tuntutan masyarakat memiliki perjalanan berbeda.
Aspirasi dapat disampaikan dalam demonstrasi, diterima oleh pejabat, lalu menghilang di antara rapat dan janji tindak lanjut. Bahkan persetujuan terbuka seorang pejabat terhadap tuntutan demonstran belum tentu menghasilkan keputusan anggaran atau perubahan kebijakan. Kesenjangan itu berkaitan dengan posisi para penuntut dalam hubungan kekuasaan. Elite mempunyai kemampuan menjadikan perselisihan mereka sebagai urusan negara. Masyarakat harus terlebih dahulu berusaha membuat negara menganggap persoalannya layak diurus.
Penggunaan kekerasan aparat membuat hubungan tersebut semakin timpang. Gas air mata dan penangkapan tidak hanya berdampak pada demonstran yang berada di lokasi. Tindakan itu juga memengaruhi perhitungan warga lain yang hendak menyampaikan keberatan. Seorang pekerja dengan penghasilan harian mempunyai risiko kehilangan pendapatan jika ditahan.
Mahasiswa dapat menghadapi ancaman pidana, cedera, atau tekanan terhadap pendidikannya. Apabila petugas medis turut terhalang memberikan pertolongan, konsekuensinya bahkan menjangkau orang yang sedang membutuhkan perlindungan paling mendasar. Dengan biaya partisipasi sebesar itu, kemampuan masyarakat memengaruhi keputusan politik akan semakin ditentukan oleh sumber daya yang mereka miliki.
Peristiwa tersebut juga menunjukkan mengapa persoalan kekuasaan tidak selesai dengan mengganti pemegang jabatan. Siapa yang memerintahkan penggunaan gas air mata, bagaimana keputusan pembubaran diambil, serta apa dasar penangkapan demonstran merupakan pertanyaan tentang pelaksanaan kewenangan negara. Jawabannya berada dalam struktur komando, prosedur pengawasan, dan hubungan antara pejabat sipil dengan aparat keamanan.
Kasus dugaan penyadapan terhadap Prabowo menambah perhatian terhadap persoalan pengendalian kepolisian, meskipun tidak terdapat bukti bahwa perkara itu berkaitan langsung dengan demonstrasi. Persoalan serupa akan tetap relevan siapa pun yang menduduki jabatan wakil presiden. Bahkan perubahan hubungan Prabowo dan Jokowi tidak serta-merta mengubah pihak yang mengendalikan institusi keamanan ataupun praktik penggunaan kewenangannya.
Ada alasan mengapa perbedaan perlakuan terhadap dua hak menyampaikan pendapat itu penting. Hak Menyatakan Pendapat di DPR membuka kemungkinan memeriksa pejabat yang legitimasi jabatannya dipersoalkan. Di luar parlemen, hak menyampaikan pendapat memungkinkan warga mempersoalkan kebijakan dan tindakan pejabat yang sama.
Keduanya dapat menjadi sarana membatasi kekuasaan, tetapi kedudukan para penggunanya sangat berbeda. Anggota DPR dapat mengubah tuntutan politik menjadi proses kelembagaan melalui kewenangan yang melekat pada jabatannya. Warga membutuhkan tekanan kolektif untuk memperoleh perhatian, bahkan sebelum pembicaraan mengenai perubahan kebijakan dimulai. Perbedaan ini menjelaskan mengapa perhatian besar terhadap polemik Gibran dapat berlangsung bersamaan dengan tindakan represif terhadap masyarakat.
Gibran mungkin bertahan, mengundurkan diri, atau menghadapi proses pemberhentian. Setiap kemungkinan akan menghasilkan perhitungan baru di antara Prabowo, Jokowi, dan partai-partai. Tetapi pada malam 10 November, warga yang berada di jalanan sedang menghadapi persoalan yang tidak menunggu selesainya perundingan tersebut. Mereka menuntut perubahan terhadap keputusan pemerintah dan menghadapi aparat yang menjalankan kewenangan negara.
Di parlemen, puluhan politisi telah menemukan cara untuk mempersoalkan masa depan seorang wakil presiden. Di luar parlemen, masyarakat masih menghadapi risiko kekerasan untuk mempersoalkan cara kekuasaan dijalankan. Kedua peristiwa itu memperlihatkan siapa yang selama ini lebih leluasa mengubah ketidakpuasan politik menjadi urusan negara.
Editor: Muhammad Zunus