Arina.id - Pernikahan adalah salah satu syariat penting dalam Islam untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam pelaksanaannya, syariat pernikahan memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi, termasuk keberadaan wali bagi calon mempelai wanita.
Namun, bagaimana hukum menikahi seorang janda tanpa wali dalam pandangan Islam?
Urgensi Keberadaan Wali dalam Pernikahan
Dalam Islam, keberadaan wali merupakan salah satu rukun pernikahan yang harus dipenuhi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
Artinya: “Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)
Berdasarkan hadis tersebut, keberadaan wali menjadi syarat mutlak untuk sahnya akad nikah. Wali dalam hal ini bertugas memberikan izin dan mewakili calon mempelai wanita dalam akad nikah.
Ditambah lagi dengan sebuah hadits yang menyebutkan bahwa perempuan tidak bisa menikah tanpa seizin wali:
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهَا.
Artinya: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.” (HR. At-Tirmidzi, no. 1102)
Atau dengan kata lain, perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri:
لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِيْ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا
Artinya: “Wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan tidak boleh pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Sebab, hanya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri.” (HR. Ibnu Majah, no. 1882)
Pernikahan Janda: Apakah Memerlukan Wali?
Banyak orang beranggapan bahwa seorang janda tidak memerlukan wali karena statusnya sebagai wanita yang sudah pernah menikah. Namun, pandangan ini memerlukan penjelasan lebih lanjut. Salah satu hal penting terkait masalah ini ialah pemahaman seputar hadits yang menjelaskan bahwa janda berhak atas dirinya sendiri:
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
Artinya: “Janda itu lebih berhak atas dirinya, ketimbang walinya” (HR. Malik)
Perbedaan pemahaman terkait hadits tersebut kemudian menciptakan dua pandangan berbeda tentang urgensi keberadaan wali dalam pernikahan janda.
1. Pendapat Jumhur Ulama
Dalam pandangan mayoritas ulama (Jumhur), baik gadis maupun janda tetap membutuhkan wali dalam pernikahan. Ini didasarkan pada hadits Nabi SAW yang menyatakan pentingnya wali dalam setiap akad nikah.
Adapun mengenai hadits yang menyebutkan bahwa janda berhak atas dirinya sendiri, Imam Haramain menjelaskan dalam kitab Nihayatul Mathlab, j. XII, h, 42 menjelaskan:
والثيب لا تجبر؛ فإن كانت بالغة عاقلة لا تزوج إلا بإذنها، ولو كانت صغيرة، لم تزوج حتى تبلغ وتأذن.
Artinya: “Seorang janda tidak bisa dipaksa nikah (oleh walinya) meskipun ia sudah baligh dan berakal sehat. Ia tidak boleh dinikahkan kecuali atas seizinnya meskipun ia masih anak kecil. Lagi pula ia tidak boleh dinikahkan sampai baligh dan mengizinkan dirinya.”
Artinya, menurut jumhur ulama, seorang janda memiliki hak lebih besar atas dirinya. Ia berhak memiliki keinginan, tidak bisa dipaksa jika ia memang tidak menginginkannya meskipun menurut hemat wali, calon suaminya sudah se-level (kafaah) dan akan memberikan kemaslahatan.
Kesimpulannya, jumhur ulama tetap berpendapat bahwa keberadaan wali mutlak diperlukan dalam pelaksanaan akad nikah bagi janda.
2. Pendapat Mazhab Hanafi
Menurut mazhab Hanafi, seorang wanita entah dia perawan atau janda, boleh dinikahi meskipun tanpa keberadaan seorang wali. Asalkan ia sudah baligh dan berakal serta rela dengan pernikahan tersebut. Dalam kitab Mukhtashar Al-Qadrawi disebutkan:
وينعقد نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة بكر كانت أو ثيبا وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينعقد إلا بولي
Artinya: “Dan sah menikahi perempuan merdeka (bukan budak) yang sudah baligh dan berakal dengan ridlanya si perempuan tersebut, meski tidak diakad oleh walinya, baik perempuan yang masih perawan atau yang sudah janda. Dengan syarat ada dua saksi. Sementara Abu Yusuf dan Muhammad berkata: ‘tidak sah kecuali dengan keberadaan wali’”.
Bisa kita pahami dari penjelasan ini bahwa bagi mazhab Hanafi, persoalannya bukanlah status perawan atau jandanya seorang perempuan, namun baligh dan berakal atau tidaknya. Jika ia adalah perempuan merdeka yang sudah baligh dan berakal maka ia bisa nikah dengan tanpa wali.
Namun demikian, hal ini dibantah oleh sesama ulama mazhab Hanafi sendiri yakni Syekh Abu Yusuf dan Syekh Muhammad yang justru mengatakan bahwa pernikahan tanpa wali itu tidak sah.
Dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dalam menyusun argumentasi mereka, selain dalil hadits janda berhak atas dirinya sendiri yang berbeda pemahaman dengan jumhur ulama, ialah juga ayat surat Al-Baqarah ke 232:
فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
Artinya: “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf”.
Namun argumentasi dalil mereka tetap ditolak oleh jumhur ulama dengan alasan bahwa ayat dan hadits ini hanya menyikapi soal kerelaan janda dalam pernikahan, tidak membahas soal keberadaan wali. Oleh karenanya, wali harus tetap ada dalam pernikahan tersebut.
Langkah Terbaik
Meskipun dalam persoalan ini ada pendapat mazhab Hanafi yang menganggap sah pernikahan tanpa wali, namun logika pendapat tersebut dianggap mentah oleh jumhur ulama. Oleh karena itu, sebaiknya pernikahan tetap dilakukan dengan keberadaan wali.
Pertimbangan lain ialah di Indonesia, orang masih tidak banyak yang memahami mazhab Hanafi sehingga dikhawatirkan hanya sekadar memahami bahwa keberadaan wali bukan rukun pernikahan, namun lengah dengan syarat dan rukun yang lainnya yang bisa jadi menjadi pertimbangan bagi mazhab Hanafi meski tidak bagi mazhab lainnya.
Oleh karena itu, kalaupun akan menggunakan pendapat mazhab Hanafi ini, maka terlebih dahulu harus memahami seluruh persoalan bab nikah dalam mazhab Hanafi.
Selain faktor tersebut, yang juga tidak kalah penting ialah, bagaimana dengan perasaan orang tua atau wali jika memang masih ada. Bukankah mereka akan merasa sakit hati karena keberadaan mereka seolah “ditiadakan” dalam keputusan besar kehidupan anaknya, yakni pernikahan.
Bagaimana Jika Wali Tidak Ada atau Menolak?
Dalam kasus di mana wali nasab (kerabat laki-laki yang berhak menjadi wali) tidak ada atau menolak tanpa alasan yang syar'i, maka kewenangan perwalian berpindah kepada wali hakim. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW:
لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.
Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.” (HR. At-Tirmidzi, no. 1102)
Wali hakim dapat ditunjuk melalui lembaga keagamaan atau pengadilan agama yang berwenang di wilayah setempat.
Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa hukum menikahi janda tanpa wali berbeda tergantung pada pandangan mazhab. Namun, menurut mayoritas ulama, pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah, baik untuk gadis maupun janda. Oleh karena itu, keberadaan wali tetap diperlukan dalam pelaksanaan akad nikah untuk memenuhi syarat sah pernikahan dalam Islam.
Bagi janda yang hendak menikah, penting untuk memastikan semua rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, termasuk adanya wali. Jika menghadapi kendala terkait wali, segera konsultasikan dengan tokoh agama atau pengadilan agama untuk mendapatkan solusi yang sesuai dengan syariat. Wallahu a’lam bish shawab.
Editor: Muhammad Faizin