Komunikasi adalah cerminan pola pikir. Kalimat sederhana, membawa perenungkan lebih dari sekadar kata-kata, justtu menyingkap bagaimana diri berbicara bukan sebatas menyampaikan pesan, namun merepresentasikan cara berpikir di hadapan realita yang lebih luas dan kompleks. Cara seseorang berkomunikasi bisa jadi lubang kecil guna melihat kedewasaan emosional dan menengok empati yang ada, juga dapat dilihat sebagai cara memahami realitas.
Dalam keseharian, entah di lingkar pertemanan atau media sosial termutakhir, bahkan ruang pemerintahan, diri ini sering menyaksikan bentuk komunikasi yang terasa anyep, untuk tidak menyebutnya sebagai kosong karena hanya penuh suara, tapi minim isinya. Ada beberapa pola yang acap kali timbul. Nomor wahid adalah selalu merasa paling benar. Dalam percakapan remeh temeh, sikap ini bisa terjadi dalam bentuk kalimat, “Pokoknya gue yang benar.” Dalam politik, bentuknya lebih besar, pernyataan yang lebih dulu menolak kritik, pembelaan diri yang menutup rapat ruang dialog. Komunikasi yang sehat seharusnya membuka kemungkinan pemahaman, bukan mak greg menutupnya. Sebagian dari diri ini, termasuk pemerintah yang seharusnya menjadi teladan komunikasi publik, justrulebih sering jatuh pada jebakan ego di atas.
Contoh nyata tertampilkan, ketika pemerintah terlambat merespons isu krisis atau salah bicara di depan publik, reaksi yang muncul bukan refleksi apalagi permintaan maaf, melainkan pembelaan diri. “Maksud kami tidak begitu,” “media yang memainkan,” “ini hanya salah paham.” Semua kalimat yang intinya menolak kemungkinan bahwa mereka bisa salah. Padahal inti komunikasi publik bukan siapa yang jago dan menang dalam debat, tapi siapa yang bisa membuat masyarakat merasa didengar.
Pola selanjutnya adalah keinginan debat untuk mengalahkan orang lain. Ini sama saja bahwakomunikasi yang berorientasi ego, tujuan berbicara tidak lahi bertukar perspektif, melainkan menjatuhkan lawan bicara. Kita sering melihat ini di forum politik, di acara debat publik, atau bahkan dalam cara pejabat menjawab pertanyaan wartawan. Kalimat-kalimat yang sinis dan menegaskan kuasa justru lebih berseliweran.
Hasilnya, komunikasi yang seharusnya membangun kepercayaan justru menciptakan jarak. Masyarakat merasa dihadapkan bukan dengan pemimpin yang mau mendengar, melainkan dengan seseorang yang hanya sak karepe atau ingin menang sendiri. Padahal, jika ditengok, komunikasi pemerintah dapatlah menjadi panggung kepercayaan. Ketika yang tampil di sana adalah suara yang tak mau kalah, maka pesan terbaik pun terdengar kosong melompong.
Pola selanjutnya adalah asal jeplak alias asal ngomong. Di era media sosial, kebiasaan ini menjalar selayaknya penyakit. Tapi kita tahu, pemerintah pun sering terjebak di dalamnya. Pernyataan tergesa, tanpa pertimbangan konteks dan sensitivitas publik, bisa berubah jadi blunder nasional dalam hitungan jam. Dari komentar soal bencana yang tidak empatik, hingga candaan di tengah krisis. Di saat publik menunggu kepastian dan rasa aman, yang muncul justru lelucon yang kehilangan lucunya. Komunikasi macam ini bukan sebatas salah tempat, tapi juga menunjukkan kurangnya kedewasaan dalam membaca suasana dan konteks yang ada.
Kemudian, ada pola keempat, berbicara demi validasi. Banyak orang berbicara hanya agar disukai, bukan agar dipahami. Pemerintah pun sering tergoda hal serupa, membangun citra positif dengan narasi pencapaian, sambil berlihai menutupi bagian yang belum selesai. Akibatnya, komunikasi publik lebih tampak seperti panggung promosi, bukan lagi ruang tanggung jawab. Padahal, masyarakat bukan butuh kata-kata yang menyenangkan, melainkan kejujuran yang membuat mereka bisa percaya.
Terakhir, bercanda tanpa batasan. Seolah humor bisa jadi jalan keluar dari semua ketegangan. Tapi bercanda tentang hal yang menyentuh luka sosial bukanlah bentuk keakraban, melainkan ketidakpekaan. Dalam konteks komunikasi pemerintahan, candaan sering dijadikan alat meredam kritik, seakan dengan tertawa bersama, persoalan selesai. Padahal, tidak semua tawa menyembuhkan, sebagian justru menutupi luka yang belum diakui.
Jika melihat keseluruhan pola yang telah tertuliskan, satu benang merah dapat ditarik, tentang komunikasi yang berangkat dari ketidakmauan untuk belajar mendengar, apalagi menanggung tanggung jawab atas kata-kata yang keluar dari mulut sendiri. Hal itu muncul dari pola pikir yang masih menempatkan percakapan sebagai ajang pembuktian diri, bukan upaya saling memahami.
Menjadi ironi yang tampak nyata, karena pola komunikasi semacam ini bukan sebatas terjadi pada individu, tapi juga terlembaga dalam cara negara berbicara kepada rakyatnya. Pemerintah sering bereaksi bukan dengan mendengar, tetapi bersilat lidah membela diri. Dalam bahasa yang dingin dan kaku, kadang terselip ketakutan untuk mengakui kesalahan, justruu di situ komunikasi berhenti tumbuh.
Maka, ketika kita mendengar kabar bahwa Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional, kita seperti kembali menyaksikan pola komunikasi yang sama, ego yang ingin benar sendiri, debat yang tak mau kalah, dan keinginan untuk mendapat validasi sejarah. Alih-alih mengakui luka masa lalu, negara lebih memilih untuk bercanda tanpa batasan terhadap ingatan kolektif bangsanya.
Pemberian gelar pahlawan bukan sekadar upacara simbolik, namun bahasa resmi negara tentang siapa yang layak dikenang. Ketika bahasa itu dipakai tanpa kehati-hatian moral, komunikasi pemerintah dengan rakyat berubah menjadi monolog semata, negara berbicara, rakyat mendengar tapi tanpa ruang untuk menanggapi.
Komunikasi yang matang selalu berangkat dari kesadaran akaan setiap kata punya tanggung jawab. Ia tidak lahir dari rasa ingin menang, melainkan dari niat memahami. Bila pemerintah ingin kembali dipercaya, mungkin langkah pertama bukan membuat slogan baru, melainkan belajar berbicara dengan lebih jujur dan mendengarkan dengan lebih rendah hati. Karena di ujungnya, kedewasaan bangsa bukan diukur dari seberapa keras pemerintah berbicara, tapi dari seberapa tulus mau mendengar.
Editor: Kendi Setiawan