Arina.id - Beragam cara masyarakat menilai bagaimana seorang pejabat membuat kebijakan dan mengelola lembaga pemerintahan, salah satunnya melalui survei. Oleh sebab itu banyak lembaga survei atau riset kemudian mengeluarkan penilaian kinerja menggunakan metodologi pengukuran yang bisa dipertanggungjawabkan.
Namun bagi Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, menilai kinerja pejabat, dalam konteks ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar tidak hanya mengukurnya berdasarkan hasil survei, namun juga harus mempertimbangkan capaian-capaian kebijakan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Langkah-langkah konkret seperti menjaga keterjangkauan harga BBM bersubsidi, membuka ruang bagi keterlibatan pengusaha lokal di daerah penghasil, serta konsistensi mendorong agenda hilirisasi nasional merupakan bukti fakta kerja yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
"Rakyat lebih suka melihat fakta daripada membaca survei. Kalau melihat langkah-langkah yang dilakukan Pak Bahlil, ada sejumlah kebijakan konkret yang patut diapresiasi," kata Ridwan dalam keterangannya, seperti dikutip dari Antara, Kamis 15 Oktober 2026.
Pembelaan Ridwan Bae ini terkait dengan hasil survei yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) pada Oktober 2026. Lembaga survei itu menempatkan Bahlil Lahadalia sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan perolehan skor terendah yaitu -159 (bersama Menteri HAM Natalius Pigai dengan skor -158).
Ridwan Bae menegaskan, Bahlil telah menunjukkan langkah-langkah konkret yang patut diperhitungkan, antara lain Menjaga harga BBM bersubsidi, memberikan ruang kepada pengusaha lokal, dan mendorong hilirisasi. "Jangan hanya melihat angka survei, tetapi lihat fakta dan hasil kerjanya bagi rakyat," ujarnya.
Ridwan menyoroti ketegasan pemerintah dalam menjaga harga BBM bersubsidi tetap terjangkau di tengah gejolak geopolitik global serta ketidakpastian harga energi dunia. Stabilitas harga energi ini sangat krusial untuk melindungi daya beli masyarakat lapisan bawah serta menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi nasional.
Selain itu, kebijakan yang memberi porsi lebih luas bagi pengusaha lokal dalam operasional pertambangan dinilai strategis agar pelaku usaha dan masyarakat di daerah penghasil tidak sekadar menjadi penonton, melainkan turut menikmati hasil pengelolaan sumber daya alam.
Lebih lanjut, Ridwan menekankan bahwa program hilirisasi merupakan tonggak strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nasional, memperkuat struktur industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong pemerataan manfaat ekonomi antarwilayah.
Oleh karena itu, ia mengimbau agar publik membaca hasil survei secara proporsional dengan melengkapi penilaian melalui evaluasi objektif atas kompleksitas tantangan, arah kebijakan, dan hasil nyata yang telah diwujudkan bagi kesejahteraan masyarakat.
Editor:
