Jakarta, Arina.id—Siapa yang tak geram melihat kondisi kabut asap tebal menyelimuti Palangka Raya hingga mengubah warna langit menjadi kuning dan oranye pekat. Jarak pandang di Jalan Trans-Kalimantan bahkan dilaporkan kurang dari 50 meter, sehingga membahayakan pengendara yang melintas.
Di tengah kondisi tersebut, warga yang menggantungkan hidup dari penghasilan harian tetap harus bekerja meski terpapar asap. Pilihan itu diambil karena kebutuhan keluarga tidak bisa ditunda.
Olan, karyawan Rumah Makan Marajaki Palangka Raya, mengatakan kepungan asap memengaruhi pendapatan usaha. Kenaikan harga kebutuhan pokok turut menambah tekanan ekonomi masyarakat.
"Dampaknya itu bisa jangka panjang kayak ke orang-orang pelaku usaha kayak kita pedagang segala macam tuh, karena yang mempengaruhi itu bukan hanya kesehatan tapi harga-harga naik, pokoknya akhirnya semuanya juga pendapatan kita juga turun," ujar Olan.
Tak bisa dibayangkan warga berhadapan dengan risiko paparan asap sekaligus penurunan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Kota Palangka Raya memperpanjang sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi para pelajar di sana.
Di tengah persoalan karhutla yang belum tuntas, KPK mengumumkan lima orang tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB. Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan penyidik tengah mendalami dugaan pengondisian penyaluran dan penggunaan anggaran yang melibatkan pejabat BNPB serta pihak swasta. Sebagian dana tersebut diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi sejumlah oknum.
"Dari dana siap pakai itu kan melibatkan ada perusahaan-perusahaan swasta. Ini yang sedang kemudian didalami, yang terindikasi bahwa ada kerja sama, ada semacam pengkondisian, ya terutama dalam penyaluran anggaran, kemudian pemanfaatan, penggunaannya, yang sebagian disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk keuntungan dirinya sendiri," ujar Setyo.
Salah satu tersangka adalah Bima Setiawan, tenaga ahli BNPB yang merupakan adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1,4 miliar dan logam mulia emas. Penyidik menduga terdapat kesepakatan antara pejabat BNPB dan pihak swasta dalam pengadaan barang dan jasa tersebut.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan masih terdapat 639,23 hektare lahan yang terbakar dan dalam proses pemadaman di enam provinsi. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan menjadi dua provinsi yang masih menjadi fokus penanganan.
Dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/10/2026) malam, Suharyanto menyampaikan perkembangan penanganan karhutla tersebut. Berlangsungnya kebakaran selama berbulan-bulan mendorong desakan agar pemerintah memperkuat penanganan, termasuk perlindungan kesehatan warga, pemadaman, pencegahan kebakaran, dan penegakan hukum.
Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Dalam pernyataan pada Selasa (13/10/2026) malam, gerakan yang diinisiasi sejumlah tokoh bangsa itu menilai penetapan status diperlukan agar penanganan bencana lebih serius dan pemenuhan hak dasar warga terdampak dapat dipercepat.
"Negara harus segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai Bencana Nasional sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sehingga hak-hak dasar warga negara terdampak bisa cepat terpenuhi," demikian pernyataan GNB.
GNB juga meminta pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak, khususnya perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan. Selain itu, pemerintah didesak menegakkan hukum secara adil dan transparan terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran, termasuk korporasi besar.
GNB turut meminta pemerintah pusat dan daerah memperbaiki komunikasi publik serta tidak semata-mata menyalahkan faktor alam. Pemerintah juga didorong membuka akses bagi negara sahabat dan lembaga bantuan internasional yang ingin membantu penanggulangan karhutla.
Editor:
