Arina.id - Para pejabat senior dari Aliansi Pertahanan Mekkah (Mecca Joint Defence Agreement) bertemu dengan para pejabat dan para pemimpin tinggi Iran di Ibu Kota Teheran, Senin 26 Oktober 2026. Menurut Mohsen Rezaei, salah satu pejabat tinggi Iran, perbincangan dalam pertemuan menyinggung ancaman AS berdampak kecil pada diplomasi regional, dan akan menandai awal "transformasi nyata".
Anggota Aliansi Pertahanan Mekkah, yang mencakup: Arab Saudi, Turki, dan Pakistan, berkumpul di Kota Teheran untuk bernegosiasi di saat kekuatan kawasan tersebut berupaya mengakhiri perang antara Israel-AS melawan Iran. Pembicaraan ini penting ketika konflik kian genting dan terus mengancam kawasan serta ekonomi global, di tengah meningkatnya kekhawatiran serangan kembali Israel dan AS ke Iran.
Para pejabat yang hadir diantaranya adalah, Menteri Pertahanan Saudi Khalid bin Salman Al Saud, Kepala Militer Pakistan Asim Munir, dan Kepala Intelijen Turki Ibrahim Kalin. Mereka bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan membahas ketegangan dengan Kepala Keamanan Negeri Para Mullah, Mohsen Rezaei.
Pertemuan tersebut menjadi dialog paling bergengsi yang diadakan di Teheran dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun masih sedikit informasi tentang apa yang mungkin dibahas, pertemuan ini terjadi di tengah hiruk-pikuk aktivitas diplomatik untuk menangani eskalasi baru antara Amerika Serikat dan Iran.
Dikutip dari middleeasteye (MeE), dalam pertemuan tersebut, koalisi yang dipimpin Saudi juga mengatakan bahwa pertahanan udara kerajaan mencegat dan menghancurkan empat drone yang diluncurkan oleh Houthi ke arah selatan Arab Saudi.
"Kunjungan pakta Mekkah ke Teheran di menit-menit terakhir adalah upaya untuk mengubah keseimbangan menguntungkan mereka yang bersedia berkompromi sebelum senjata mulai menyala lagi," kata Ali Vaez, Wakil Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di International Crisis Group.
"Namun kecuali mereka datang dengan formula kredibel untuk menjembatani jurang AS-Iran, mereka mungkin hanya memiliki itikad baik dalam perlombaan melawan waktu."
Pertemuan ini terjadi selang dua hari setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut sejumlah negara Arab sebagai "negara shithouse" atau dalam bahasa sederhana berarti "toilet / negara kotor" pada Sabtu, 24 Oktober 2026.
Pernyataan bejat Trump tersebut sampai membuat belingsatan penasihat barunya untuk urusan Arab-Amerika, Amer Ghalib. Ia mengatakan presiden AS setelah itu berjanji tidak akan mengulangi makiannya lagi kepada sejumlah negara Timur Tengah.
"Libya, Yaman, Haiti, Somalia. Ingat apa yang aku sebut? Negara-negara kotor (shithouse)," kata Trump kepada kerumunan pendukung di sebuah rapat umum di Perry, Georgia, di mana ia sedang menggalang dukungan untuk kandidat Partai Republik menjelang pemilihan paruh waktu 3 November 2026.
Ia menambahkan bahwa negara-negara tersebut "dipenuhi teror". "Kenapa kita selalu harus mengambil orang dari negara yang kotor? Kenapa kita tidak bisa mengambil orang dari, Norwegia, Swedia? Kenapa tidak Denmark?"
Amer Ghalib, penasihatnya yang lahir di Yaman, menulis di halaman Facebook sehari setelahnya, bahwa ia telah "menghubungi presiden melalui pesan teks" untuk menyatakan "kekecewaan dan penolakannya terhadap pernyataan tersebut".
Ia kemudian mengatakan bertemu dengan presiden sebelum aksi unjuk rasanya di Port Huron, Michigan, pada hari Minggu, 25 Oktober 2026, dan menegaskan kembali permintaannya. "Ia menyatakan pengertian terhadap situasi dan berjanji akan menangani masalah ini serta memastikan masalah ini tidak terulang kembali," kata Ghalib.
Aljazeera kemudian mengutip analisis dari Umer Karim, Pengamat Kebijakan Luar Negeri Saudi dan implikasinya terhadap keamanan regional, mengatakan pertemuan di Teheran kecil kemungkinan akan mengurangi risiko perang yang diperbarui oleh AS, yang kemungkinan justru akan menyebabkan lebih banyak gejolak regional.
"Oleh karena itu, pembicaraan ini mungkin lebih memperhatikan keamanan Arab Saudi yang melibatkan upaya Turki dan Pakistan untuk memaksa Iran mencapai kompromi," katanya kepada Al Jazeera.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump dikabarkan sedang mempertimbangkan serangan baru untuk memecahkan kebuntuan diplomatik dengan Iran, yang menolak menyetujui perjanjian damai dengan Washington kecuali beberapa tuntutannya dipenuhi.
AS dan kekuatan regional ingin pengiriman internasional dan transit melalui Selat Hormuz dilanjutkan tanpa hambatan atau serangan. Washington di saat bersamaan ingin membatasi program nuklir Teheran dan mendatangkan inspektur internasional untuk menilai uranium Iran. Sementara Israel mengatakan ingin menggulingkan Republik Islam Iran.
Adapun Teheran berkukuh ingin mencabut blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan selatan Iran, yang telah menghentikan ekspor minyak mentah dan mengganggu sebagian besar perdagangan, serta kembali ke nota kesepahaman yang disepakati antara kedua negara pada bulan Juni. Namun AS menolak permintaan Teheran.
Imbas dari konflik ini, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan perintah pada 21 Oktober 2026 agar pegawai pemerintah AS dan anggota keluarga mereka agar meninggalkan Arab Saudi demi keselamatan mereka, mengingat ancaman Houthi. Seiring pertemuan di Teheran itu, para analis mengatakan mereka akan berusaha meminimalkan dampak terhadap Arab Saudi jika perang kembali pecah.
Editor:
