Oleh: Ade Yamin
"Berapa orang yang akan ikut dari Papua, Pak Ketua?”
Begitu kira-kira notifikasi pesan yang saya terima di layar ponsel saya. Terdeteksi pengirim adalah seorang kolega yang menjabat sebagai Kepala Pusat Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung. Pesan itu datang sekitar sebulan menjelang pelaksanaan KKN Moderasi Beragam di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat.
Tak teringat lagi apa jawaban yang saya berikan waktu itu. Namun, ada rasa enggan yang terbersit dalam benak untuk mengikutkan mahasiswa pada kegiatan tersebut.
Sebagai Penangungjawab LPPM IAIN FM Papua, selain membutuhkan biaya yang besar, rasanya masih banyak beban dan prioritas lain yang harus dikerjakan yang berkaitan erat dengan tugas pengabdian di Tanah Papua, selain sekedar yang penting ikut pada kegiatan Nasional itu.
Sebagai salah seorang yang memiliki kewajiban memajukan kampus, minimnya jumlah mahasiswa yang mendaftar masuk ke IAIN Papua tentu sangat merisaukan. Ditambah lagi eksodus sporadis para dosen yang merupakan sumber daya utama kampus yang entah karena alasan apa, dengan sangat sistematis merapuhkan tiang- tiang penyangga kokohnya keberadaan kampus.
Meskipun demikian, tampaknya sami’na wata’na harus tetap menjadi pedoman penting untuk dikerjakan bagi setiap warga negara yang memutuskan untuk mengabdi pada institusi dengan semboyan 'Ikhlas Beramal' itu. Dengan berbagai pertimbangan ekstra cepat dan syarat sederhana, LPPM memutuskan mengikutkan 2 mahasiswa mewakili kampus dengan kriteria utama: Mahasiswa tersebut haruslah orang asli Papua (OAP) dan wajib membuat catatan kecil tentang moderasi yang mereka ketahui. Pendek cerita, LPPM kemudian memilih Wandaruni Iha.
Wandaruni Iha, Mahasiswi Tarbiyah Prodi Matematika yang jika hanya membaca namanya saja bagi yang mengerti Papua, pasti akan paham bahwa “Iha” merupakan satu klan besar yang ada di Kokas, Fak-fak Papua Barat. Cerita tentang itu kami dengar dari Wandaruni Iha di atas kereta dalam perjalanan kami dari Jakarta menuju Cirebon, untuk mengikuti kegiatan.
Iha telah menghabiskan masa kecilnya di Kokas, satu distrik di kabupaten fak fak yang terletak di tepian Teluk Berau. Namun karena satu dan lain alasan, orangtuanya kemudian bermigrasi ke kota Jayapura, dan menetap di Distrik Muara Tami, Koya Barat.
Masih tentang Wandaruni, jika memperhatikan wajahnya, maka dipastikan kebanyakan orang akan mengatakan bahwa ia bukanlah Orang Asli Papua, sudah cantik, putih pula. Sungguh suatu pandangan sarkas yang selalu menempatkan orang Papua pada posisi inferior, atau di sisi yang “liyan” seakan jika ada orang Papua, cantik, putih, manis, gagah, wangi itu adalah sebuah keajaiban belaka.
Jauh lebih menarik dari pandangan superior di atas, pengakuan Wandaruni sungguh mengagetkan saya. “Bapak saya itu aslinya Samalo, tapi karena ketemu mama maka bapak masuk Islam dan menggunakan fam Iha dari nenek, yang marganya ada saya pakai ini.”
Sungguh suatu kebetulan yang tak terduga sama sekali, mahasiswa yang kami pilih ternyata memang telah mewakili nilai pluralis yang menjadi salah satu tujuan utama KKN Moderasi.
Mahasiswi berikutnya yang ditunjuk sebagai peserta mewakili kampus adalah Fifin Iba. Dia mahasiswi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Dari perawakan dan tampilan wajahnya tentu tak diragukan lagi, hitam manis, bulu mata lentik, hidung mancung. Ini adalah penampakan yang akrab dijumpai pada gadis-gadis kampung di Teluk Patipi Distrik Rumbati Kabupaten Fak Fak tempat ia dilahirkan.
Ketika kami bercerita tentang Wandaruni di atas kereta ia nyeletuk “Bapa...kalau saya ini tra diragukan lagi to...” sambil tertawa lepas yang dapat dimaknai sebagai sebuah penegas bahwa ia adalah orang asli Papua yang tak perlu ditanyakan lagi.
Ade Yamin, Penangungjawab LPPM IAIN Fattahul Muluk Papua.
Editor:
