Paris, Arina.id — Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu mengatakan pemerintah akan memberlakukan jam malam baru di wilayah yang membutuhkan pada Selasa (20/10/2026). Kebijakan tersebut diambil setelah jam malam terbatas yang diterapkan di sejumlah kota dinilai membantu meredakan kerusuhan.
Prancis dilanda salah satu kerusuhan terburuk dalam beberapa tahun terakhir pada Sabtu (17/10/2026). Situasi ini terjadi sekitar enam bulan sebelum negara tersebut menggelar pemilihan presiden untuk menentukan pengganti Emmanuel Macron.
Pemerintah mendapat sorotan karena dinilai gagal mengantisipasi dan mengendalikan kekerasan di jalanan. Untuk memulihkan ketertiban, pemerintah sebelumnya mengumumkan penerapan jam malam terbatas di Paris dan sejumlah kota lainnya pada Senin (19/10/2026).
“Jam malam yang diterapkan secara terarah telah membantu menjaga situasi tetap kondusif sepanjang malam,” tulis Lecornu melalui akun X.
“Malam ini, jam malam baru akan ditetapkan di wilayah yang situasinya membutuhkan. Keputusan tersebut akan diambil langsung di daerah oleh para prefek, berkoordinasi dengan para wali kota,” ujarnya.
Kepolisian mengonfirmasi bahwa malam sebelumnya berlalu tanpa insiden besar di seluruh Prancis.
Sejumlah kota, termasuk Paris, Bordeaux di barat daya Prancis, dan Nice di pesisir Riviera Prancis, memberlakukan jam malam terbatas pada Senin. Kebijakan tersebut menyusul kerusuhan perkotaan yang terjadi setelah aksi demonstrasi pelajar selama beberapa pekan terkait buruknya kondisi pembelajaran di sekolah menengah atas.
Sebagian pembatasan, seperti di Paris, awalnya hanya berlaku pada malam Senin hingga Selasa. Sementara itu, pembatasan di Bordeaux dan Nice dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari.
Selama malam penerapan jam malam, sebuah helikopter terbang di atas Place de la République, Paris. Petugas menggunakan lampu sorot untuk memantau kepatuhan warga terhadap pembatasan di salah satu titik pusat kerusuhan tersebut.
Di Lyon, sekitar 500 orang berkumpul pada Senin malam di depan kantor pariwisata yang dibakar, meskipun pemerintah melarang demonstrasi. Menurut penyelenggara, aksi tersebut digelar untuk menunjukkan dukungan kepada para pemilik toko yang terdampak penjarahan.
Tulisan “LYON” dibentuk menggunakan lilin di tanah. Sebuah spanduk di pagar sekitar lokasi bertuliskan “Anti-Rioters Lyon” dan “Doucet Resign”, yang merujuk pada Wali Kota Lyon dari Partai Hijau, Grégory Doucet, menurut laporan jurnalis AFP.
Di tengah tekanan untuk memulihkan keamanan, pemerintah menjadwalkan serangkaian rapat darurat pada Selasa, termasuk pertemuan dengan perwakilan sejumlah platform media sosial besar.
Menteri Keuangan Roland Lescure juga menjanjikan bantuan bagi pemilik toko dan perajin yang terdampak kerusuhan.
Sementara itu, Patrick Martin, pimpinan organisasi pengusaha Prancis Medef, pada Selasa menuduh negara telah “gagal” menangani kerusuhan. Berdasarkan perkiraan awal, sedikitnya 3.000 usaha terdampak dalam rangkaian kerusuhan tersebut.
Sumber PilihanEditor: Kendi Setiawan
