Jakarta, Arina.id—Kementerian">Arina.id—Kementerian Koperasi mendorong penguatan koperasi pesisir agar nelayan kecil memiliki akses lebih baik terhadap modal melaut, bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, penyimpanan hasil tangkapan, hingga kepastian pasar. Langkah ini ditujukan untuk memperbaiki posisi tawar nelayan dalam rantai usaha perikanan.
Deputi Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi Panel Barus mengatakan, persoalan utama yang dihadapi nelayan saat ini bukan hanya peningkatan produksi, melainkan juga ketimpangan dalam rantai nilai perikanan yang berdampak pada kesejahteraan mereka.
“Namun, tantangan terbesar kita bukan lagi sekadar peningkatan produksi, melainkan keadilan rantai nilai dan tingkat kesejahteraan nelayan kecil yang masih rentan,” ujar Panel dalam sambutan pembukaan Seminar Peran Pedagang Pengumpul di Wilayah Pesisir bertema “Pengembangan Ekonomi Pesisir Berkeadilan Berbasis Koperasi”, Kamis (22/10).
Menurut Panel, kemiskinan masyarakat desa berkaitan dengan persoalan struktural, mulai dari mahalnya kebutuhan konsumsi dan produksi akibat distribusi yang tidak efisien, terbatasnya akses pembiayaan murah, hingga rendahnya harga jual hasil usaha.
Kondisi tersebut membuat masyarakat rentan bergantung pada ijon, rentenir, dan tengkulak untuk memenuhi kebutuhan modal maupun kebutuhan sehari-hari.
“Dan ketiga, di saat mereka menjual hasil kerjanya, harganya jatuh. Nah hal-hal ini menyebabkan mereka terjebak dalam siklus utang dan tetap miskin,” jelasnya.
Bagi nelayan di wilayah pesisir, Panel menyoroti kebutuhan terhadap solar bersubsidi, es, dan modal operasional melaut yang relatif besar. Karena itu, koperasi perlu hadir dengan layanan usaha yang terintegrasi agar nelayan tidak hanya bergantung pada satu sumber pembiayaan atau jalur pemasaran.
Pedagang Pengumpul Masih Berperan Penting
Kajian lapangan Kementerian Koperasi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Kabupaten Sukabumi, Indramayu, dan Lampung Timur menunjukkan bahwa akses nelayan kecil ke pasar yang lebih luas masih bergantung pada sejumlah terbatas pedagang pengumpul.
Ketergantungan tersebut membuat pedagang perantara memiliki posisi kuat dalam rantai usaha perikanan. Namun, keberadaan mereka tidak bisa dipandang semata-mata sebagai persoalan penguasaan pasar.
Pedagang pengumpul selama ini menyediakan layanan yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi lembaga ekonomi formal. Layanan tersebut mencakup modal operasional melaut, akses uang tunai, kepastian pembelian hasil tangkapan, serta bantuan ketika nelayan menghadapi musim paceklik.
Mereka juga menyediakan es, fasilitas penyimpanan dingin, dan jaringan pengiriman hasil perikanan. Hubungan usaha tersebut semakin kuat karena adanya kedekatan sosial dan kepercayaan yang telah terbangun dengan nelayan.
Di sisi lain, koperasi pesisir umumnya baru menjalankan satu atau dua fungsi, seperti pengelolaan tempat pelelangan ikan dan penyaluran BBM bersubsidi. Koperasi belum secara konsisten menyediakan pembiayaan melaut, menjamin penyerapan hasil tangkapan, maupun membantu nelayan menghadapi risiko usaha.
Karena itu, pengembangan koperasi pesisir diarahkan untuk menghadirkan alternatif layanan yang lebih adil dan transparan, bukan menyingkirkan pedagang pengumpul. Dengan layanan yang memadai, nelayan diharapkan memiliki lebih banyak pilihan dalam memperoleh modal dan menjual hasil tangkapan.
Koperasi Didorong Perkuat Kampung Nelayan Merah Putih
Kementerian Koperasi berharap seminar tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai peta jalan pengembangan ekonomi pesisir berbasis koperasi. Pembahasannya mencakup pembenahan tata kelola, penguatan kerja sama antarpemangku kepentingan, hingga pengintegrasian berbagai layanan usaha yang dibutuhkan nelayan.
Hasil pembahasan juga akan menjadi masukan bagi operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), terutama untuk memperkuat koperasi yang telah berjalan dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang mengelola KNMP.
Melalui dukungan kebijakan dan fasilitasi pemerintah, koperasi diharapkan mampu menghimpun hasil produksi nelayan, menyediakan pembiayaan melaut, serta mengelola fasilitas logistik dan rantai dingin untuk menjaga mutu hasil tangkapan.
Panel juga menilai jaringan koperasi dan KNMP idealnya dapat ditugaskan menyalurkan solar bersubsidi yang sangat dibutuhkan nelayan.
Ia mengajak kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, organisasi nelayan, serta pelaku usaha untuk merumuskan langkah konkret dalam memperkuat ekonomi pesisir.
Menurutnya, keberhasilan koperasi pesisir harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan nelayan, mulai dari tersedianya modal untuk melaut, terjaganya mutu hasil tangkapan, hingga kepastian pasar yang memberikan nilai ekonomi lebih baik.
Sumber PilihanEditor: Suci
