Joko Widodo meninggalkan kursi kepresidenan dalam keadaan yang jarang dinikmati seorang pemimpin setelah sepuluh tahun berkuasa. Dukungan publik tetap tinggi, calon presiden pilihannya menang dalam satu putaran, putra sulungnya menjadi wakil presiden, dan hampir seluruh kekuatan politik nasional telah bergerak ke orbit pemerintah. Gambaran tersebut sulit disandingkan dengan penilaian bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran serius sepanjang masa kekuasaannya.
Popularitas Jokowi biasanya dipakai untuk melunakkan penilaian itu. Demokrasi memang memburuk, demikian argumennya, tetapi masyarakat puas karena pemerintah membangun jalan, bendungan, pelabuhan, kawasan industri, dan berbagai infrastruktur lain.
Ruling Indonesia karya Marcus Mietzner memberi dasar empiris untuk membalik hubungan tersebut. Dukungan luas kepada Jokowi bukan fakta penyeimbang di sisi lain neraca kemunduran demokrasi. Popularitas justru memberi perlindungan politik bagi kooptasi elite, pelemahan lembaga pengawasan, penggunaan aparat penegak hukum, dan pengarahan suksesi. Kemunduran demokrasi tidak berlangsung meski Jokowi populer. Dukungan publik membuat proses itu dapat berjalan tanpa menghasilkan krisis legitimasi.
Mietzner membuka buku dengan memperhadapkan pujian Kishore Mahbubani terhadap "genius" Jokowi dan penilaian The Economist bahwa pemerintahannya meninggalkan "bau busuk". Posisi Mietzner tidak berhenti pada kompromi di antara keduanya. Jokowi mewariskan Indonesia yang lebih kuat secara ekonomi, tetapi lebih lemah secara kelembagaan dan demokratis.
Pembangunan sosial-ekonomi menjadi pusat pemerintahannya, sementara pemeliharaan institusi, proses demokrasi, kebijakan luar negeri, bahkan pengelolaan pandemi ditempatkan di bawah prioritas tersebut. Keberhasilan muncul pada bidang yang mendapat perhatian presiden. Pengabaian mengikuti bidang yang dinilai tidak mendukung tujuan utamanya secara langsung (hlm. 2-3).
Rumusan tersebut membuat Ruling Indonesia bukan sekadar pencatatan prestasi ekonomi dan kemerosotan politik. Mietzner mencari prinsip yang menyatukan keduanya. Jokowi tidak digambarkan sebagai pemimpin penuh kontradiksi yang membangun ekonomi sambil tanpa sengaja merusak demokrasi. Pelemahan institusi tumbuh dari pandangan pemerintahan yang menilai hampir semua bidang berdasarkan manfaatnya bagi pembangunan, stabilitas, dan kelangsungan agenda presiden.
Demokrasi tidak ditolak secara doktrinal. Demokrasi hanya tidak memperoleh kedudukan mandiri dalam susunan prioritasnya.
Judul Ruling Indonesia menemukan maknanya di sini. Buku ini tidak semata-mata menceritakan cara Jokowi menjalankan pemerintahan. Kata ruling menangkap perubahan seorang presiden yang semula dibatasi partai pengusung, parlemen, elite ekonomi, dan aparat negara menjadi penguasa yang mampu menata hubungan di antara semuanya.
Jokowi mengatur jarak antarpemimpin partai, membagi jabatan, menyeimbangkan tokoh kuat, memakai penegakan hukum sebagai tekanan, menentukan ukuran keberhasilan pemerintah, dan menyiapkan kondisi politik bagi penerusnya. Pokok buku ini bukan administrasi negara, melainkan penguasaan atas medan politik Indonesia.
Pembahasan tersebut melengkapi The Coalitions Presidents Make, buku Mietzner sebelumnya mengenai cara presiden Indonesia membangun koalisi untuk mengatasi keterbatasan sistem presidensial multipartai. Buku terdahulu memetakan arsitektur kekuasaan presidensial. Ruling Indonesia memasuki ruang kendalinya. Pertanyaan tidak lagi berhenti pada alasan presiden membutuhkan koalisi besar, tetapi bergerak menuju cara Jokowi menempatkan dirinya di atas koalisi dan memakai kekuasaan yang terkumpul untuk menjalankan prioritasnya.
Jokowi sempat mengira popularitas dapat menutup kelemahan koalisi minoritas pada awal pemerintahannya. Hambatan di parlemen segera membuktikan sebaliknya. Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional kemudian ditarik ke pemerintahan. Prabowo Subianto menyusul setelah Pemilu 2019. Koalisi tumbuh menjadi supermayoritas, tetapi Jokowi tidak mengelolanya melalui forum kolektif.
Presiden memilih menghadapi mitra politik satu per satu. Setiap partai mengetahui kepentingannya sendiri, sementara keseluruhan susunan kekuasaan hanya terbaca oleh presiden. Cara ini mencegah para mitra menyatukan tuntutan dan menjaga mereka tetap bergantung kepada satu pusat (hlm. 30-32).
Popularitas memberi Jokowi keunggulan atas anggota koalisinya. Dukungan kepada presiden jauh melampaui kepercayaan publik terhadap partai dan pemimpin partai. Setelah memahami bahwa popularitas tidak dapat menggantikan koalisi, Jokowi memakainya untuk memperluas sekaligus mendisiplinkan koalisi.
Perlawanan terhadap presiden membawa risiko elektoral, sedangkan kedekatan dengan pemerintah menawarkan jabatan, akses, dan perlindungan. Penguasaan atas polisi, kejaksaan, serta lembaga penegak hukum menambahkan tekanan ke dalam pertukaran itu.
Mietzner menempatkan pemeliharaan popularitas sebagai inti konsepsi stabilitas Jokowi dan modal politik utamanya. Instrumen koersif dapat diarahkan kepada lawan maupun elite pemerintahan tanpa menimbulkan kerusakan sebanding terhadap citra presiden. Dukungan publik tidak surut meski penggunaan perkara hukum dalam pengelolaan elite semakin terlihat. Popularitas tidak menggantikan paksaan. Popularitas menurunkan biaya politik penggunaannya. Perpaduan tersebut memberi presidensialisme koalisi Jokowi corak neo-otoritarian (hlm. 49-50).
Kekuasaan dan popularitas kemudian membentuk lingkaran yang saling memperbesar. Koalisi luas membuka jalan bagi agenda pembangunan. Hasil pembangunan menaikkan kepuasan publik. Dukungan tersebut memperkuat posisi presiden terhadap partai dan lembaga negara. Kekuasaan tambahan kembali dipakai untuk menyingkirkan hambatan berikutnya.
Pemindahan ibu kota menunjukkan pola itu secara terang. Keraguan elite, kesulitan pembiayaan, dan pertanyaan mengenai rasionalitas ekonominya tidak cukup menghentikan Nusantara setelah Jokowi menguasai sumber daya politik yang diperlukan.
Pembangunan dalam buku ini bukan sekadar kumpulan kebijakan ekonomi. Pembangunan membentuk cara publik mengenali keberhasilan negara. Jokowi menyukai jalan, rel, bendungan, bandara, pelabuhan, smelter, dan ibu kota baru karena hasilnya konkret, dapat dihitung, serta mudah dipertunjukkan.
Chatib Basri menjelaskan perbedaannya melalui pendidikan. Perbaikan mutu pendidikan membutuhkan waktu panjang dan tidak menyediakan kesempatan bagi presiden untuk memotong pita. Bangunan fisik memberi kepastian visual. Jalan dapat diresmikan, dipotret, diberitakan, lalu dilekatkan kepada figur pemimpin. Pembenahan institusi tidak menawarkan tontonan politik serupa (hlm. 79-80).
Manfaat material pembangunan tersebut tetap nyata. Jalan, elektrifikasi, bantuan sosial, layanan kesehatan, dan konektivitas mengubah kehidupan banyak warga. Dukungan kepada Jokowi tidak tepat direduksi menjadi kebodohan politik atau ketidakpedulian terhadap demokrasi. Kepuasan masyarakat mempunyai landasan konkret. Masalah muncul setelah kepuasan kepada pemerintah dipakai sebagai ukuran demokrasi itu sendiri.
Popularitas menunjukkan apakah masyarakat menyukai presiden. Demokrasi menyangkut apakah presiden dapat dibatasi, diawasi, dan digantikan melalui persaingan yang adil. Dua ukuran tersebut dapat bergerak ke arah berlawanan.
Penanganan pandemi menunjukkan bahwa popularitas juga lahir dari kemampuan menentukan ukuran keberhasilan. Respons awal COVID-19 ditandai keterlambatan, rendahnya kapasitas tes, pertentangan antarpejabat, dan kekhawatiran pemerintah terhadap dampak pembatasan bagi ekonomi. Jokowi tetap keluar dari krisis dalam posisi lebih kuat. Tingkat kepuasannya sempat turun menjadi 59 persen selama gelombang Delta, lalu mencapai 81 persen pada Juli 2023.
Setelah kasus mereda, tiga perempat responden menyatakan puas terhadap penanganan pandemi. Mietzner menilai keberhasilan Jokowi membangun narasinya sendiri mengenai COVID-19 sebagai pencapaian politik luar biasa. Pujian terbatas terhadap vaksinasi dapat diperluas menjadi pengakuan atas keberhasilan penanganan pandemi secara keseluruhan (hlm. 128-129).
Rekayasa suksesi membawa logika tersebut menuju puncaknya. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka menghubungkan kepentingan keluarga dengan keinginan menjaga proyek pembangunan setelah Jokowi lengser. Presiden memilih Prabowo sebagai calon yang dianggap mampu menjamin kelanjutan Nusantara, hilirisasi, dan agenda ekonomi jangka panjang. Jaminan serupa tidak diminta untuk melindungi infrastruktur demokrasi.
Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian membuka jalan bagi Gibran. Setelah para pollster menyampaikan bahwa kontroversi tersebut tidak menurunkan elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran, Jokowi memberi lampu hijau bagi pengumuman resmi mereka. Mietzner membaca rangkaian itu sebagai pertemuan antara kepentingan politik keluarga, perlindungan warisan pembangunan, dan subordinasi persoalan demokrasi (hlm. 163-164).
Epilog memperlihatkan bahwa Prabowo bukan pelaksana pasif kehendak pendahulunya. Presiden baru menghindari konfrontasi terbuka dan mempertahankan kesan hubungan istimewa dengan Jokowi. Di balik tampilan tersebut, Prabowo membongkar sejumlah unsur penting warisan pendahulunya sekaligus mempersempit ruang bagi Jokowi untuk terus melakukan intervensi politik. Pernyataan itu terdapat secara khusus pada hlm. 210. Halaman-halaman sebelumnya memberi konteks mengenai perubahan arah kebijakan dan upaya Jokowi mempertahankan pengaruh.
Perbedaan personal di antara keduanya tidak menghapus kesinambungan yang lebih penting. Prabowo menerima sistem dengan koalisi besar, oposisi tipis, lembaga pengawasan yang melemah, dan aparat yang semakin terbiasa berada di wilayah sipil. Revisi Undang-Undang TNI pada Maret 2025 memperluas ruang bagi perwira aktif untuk menduduki lebih banyak jabatan sipil.
Pendukungnya menyebut perubahan itu sebagai penyesuaian kelembagaan, sedangkan kelompok masyarakat sipil melihatnya sebagai pengikisan salah satu pagar utama pasca-1998. Pemerintahan Prabowo juga memperluas penggunaan militer untuk berbagai program sipil dan fungsi pemerintahan (Reuters).
Perkembangan tersebut belum menjadikan Indonesia rezim otoriter tertutup. Pemilu, media plural, organisasi masyarakat sipil, dan protes publik masih bertahan. Bahayanya justru lebih sulit dikenali. Prabowo tidak perlu membatalkan demokrasi untuk mempersempitnya. Perangkat konsolidasi telah tersedia, sementara perluasan kekuasaan dapat dijalankan atas nama efektivitas, stabilitas, dan mandat rakyat.
Kekuatan Ruling Indonesia terletak pada kemampuannya menyatukan pembangunan, koalisi, pandemi, pelemahan demokrasi, dan suksesi dalam satu potret kekuasaan. Akses Mietzner kepada Jokowi dan lingkaran pemerintahannya memungkinkan pembaca mengikuti cara presiden membaca elite, memilih prioritas, serta menerima kerusakan institusi sebagai biaya politik. Sumber kekuatan itu sekaligus menjadi batas buku. Popularitas cenderung hadir sebagai modal personal Jokowi.
Peran media, birokrasi, lembaga survei, bantuan sosial, kelas menengah, dan struktur ekonomi dalam memproduksi dukungan publik belum memperoleh bobot serupa. Jokowi memang memakai persetujuan masyarakat, tetapi persetujuan tersebut juga dibentuk oleh negara yang terus mengajarkan warga cara mengenali keberhasilan.
Warisan Jokowi bukan hanya sekumpulan proyek besar dan institusi yang melemah. Warisan itu berupa perubahan ukuran mengenai pemerintahan yang dianggap sah. Presiden dinilai dari apa yang dibangun, bukan dari batas yang bersedia dipatuhinya. Stabilitas lebih mudah dihargai daripada oposisi. Kecepatan lebih mudah dirayakan daripada prosedur. Keberlanjutan lebih mudah diterima daripada pergantian kekuasaan yang sungguh terbuka. Prabowo memasuki Istana setelah ukuran tersebut tertanam kuat.
Pertanyaan paling mengusik dari Ruling Indonesia bukan sekadar apakah demokrasi Indonesia sedang mundur. Persoalannya adalah apakah demokrasi masih dapat bertahan setelah berkurangnya pembatas kekuasaan diterima sebagai harga wajar bagi pemerintahan yang dianggap bekerja. Prabowo tidak perlu menghancurkan demokrasi dari luar. Cukup melanjutkan logika yang sudah dibuat masuk akal dari dalam. Ancaman terbesar terhadap demokrasi Indonesia bukan pemimpin yang kehilangan dukungan, melainkan kekuasaan yang tetap disukai justru saat ruang untuk mengoreksinya semakin sempit.
------
Marcus Mietzner. Ruling Indonesia. Jokowi’s Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition. Ann Arbor, University of Michigan Press, 2026. 282 halaman. ISBN 978-0-472-05807-5.
Editor: Muhammad Faizin
