Arina.id. Sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sempat menimbulkan kontroversi. Berbagai kalangan pun berharap penerapan sistem zonani dihapuskan dalam PPDB.
PPDB merupakan sebuah proses penerimaan peserta didik baru untuk pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Salah satu jalur PPDB adalah sistem zonani. Skema ini diterapkan bagi calon siswa dengan jarak radius tertentu dari sekolah. Artinya, peserta didik yang tidak tinggal di radius yang sudah ditetapkan, maka bisa jadi tidak bisa mengenyam pendidikan di sekolah tersebut.
Kendati demikian, sistem zonasi menimbulkan kontroversi hingga menyebabkan pro kontra terkait pelaksanaannya. Bahkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pernah meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, agar sistem zonasi sekolah dihilangkan selama PPDB.
"Kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, ‘pak ini zonasi harus dihilangkan'," beber Gibran, pada Kamis, 21 November 2024, seperti diwartakan Antaranews.
Kata Ahli Jika Sistem Zonasi PPDB Dihapus
Masalah utama sistem zonasi dalam PPDB adalah ketimpangan kualitas dan distribusi sekolah. Hal ini dikatakan oleh Prof Tuti Budirahayu Dra MSi, seorang ahli alias pakar sosiologi pendidikan Universitas Airlangga (Unair).
"Selama ini, kualitas sekolah seringkali ditentukan oleh kemampuan dan harapan kelompok masyarakat," bebernya, seperti dikutip situs web Unair.
Secara sosiologis, katanya, sekolah berkualitas berada di lingkungan kelas menengah ke atas. Mereka disebut bermodalkan sumber daya besar.
Di lain sisi, kalangan menengah ke bawah kerap memperoleh sekolah dengan fasilitas seadanya. Hal ini bisa dilihat dari sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik.
Sistem zonasi memang memiliki tujuan pemerataan akses pendidikan. Akan tetapi, justru lebih banyak membikin kontroversi.
Rencana kembali lagi ke sistem rayonisasi diyakini bakal semakin membuat semangat pemerataan pendidikan menjadi hilang.
"Jika kita kembali ke rayonisasi, kita mundur dalam upaya memberikan akses pendidikan yang adil dan merata," lanjutnya.
Oleh sebab itu, ia berharap agar terjadi peningkatan kualitas sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Negara, katanya, wajib berpihak pada peningkatan kualitas sekolah dan guru.
Prof Tuti Budirahayu menyarankan agar pemerintah memperkuat kebijakan dengan fokus pemerataan kualitas sekolah alih-alih menghentikan sistem zonasi.
Contohnya adalah revitalisasi sekolah inklusi. Siswa yang memiliki berbagai macam karakteristik nantinya bisa belajar bersama di lingkungan yang sama dengan menerapkan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan.
Hal ini disebut sudah sejalan dengan konsep education for all alias pendidikan untuk semua versi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
"Sekolah inklusi tidak hanya menyatukan siswa dari latar belakang sosial-ekonomi yang beragam, tetapi juga memberikan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu," sambung Prof Tuti.
Ia juga menambahkan sistem zonasi wajin dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Tujuannya adalah berjalan efektif dan memiliki dampak positif dalam rangka pemerataan pendidikan.
Sumber PilihanEditor: Abdul Fatah
