Pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh. Penganugerahan gelar pahlawan nasional itu telah dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 115-TK-TH-2023 tertanggal 6 November 2023, dan akan diumumkan pada saat peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2023.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam jumpa pers kemarin menyatakan, pemberian gelar pahlawan nasional tersebut diberikan sebagai anugerah bagi para pejuang yang telah mengusahakan kemerdekaan negara. Selain telah berperan dalam mengabdi dan memperjuangkan Indonesia, enam tokoh tersebut pun telah memenuhi syarat.
"Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 115-TK-TH-2023 tertanggal 6 November 2023, Presiden menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 6 orang pejuang-pejuang," kata Mahfud, Rabu (08/11/2023).
Adapun tokoh-tokoh yang akan dinobatkan sebagai pahlawan nasional yaitu:
- Ida Dewa Agung Jambe dari Bali
- Bataha Santiago dari Sulawesi Utara
- Mohammad Tabrani dari Jawa Timur
- Ratu Kalinyamat dari Jawa Tengah
- Kiai Haji Abdul Chalim dari Jawa Barat
- Kiai Haji Ahmad Hanafiah dari Lampung
Setelah melalui proses di Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Presiden Joko Widodo menyetujui untuk menetapkan keenam tokoh tersebut sebagai pahlawan nasional. Adapun syarat menjadi pahlawan nasional sebagaimana disebutkan oleh Menkopolhukam Mahfud MD yakni telah wafat, berjuang untuk tanah air, dan tidak pernah berkhianat.
Berikut sekilas kisah tentang mereka yang memenuhi syarat-syarat tersebut dan kini ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
Ida Dewa Agung Jambe, Bali
Ida I Dewa Agung Jambe adalah pendiri Kerajaan Klungkung tahun 1686. Ia merupakan penerus Dinasti Gelgel. Pada waktu itu, Kerajaan Gelgel merupakan pusat kerajaan di Bali dan masa keemasan kerajaan ini tercipta pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong. Raja Klungkung adalah pewaris langsung dan keturunan dari Dinasti Kresna Kepakisan. Karenanya, sejarah Klungkung berhubungan erat dengan raja-raja yang memerintah di Samprangan dan Gelgel.
Pada tahun 1650, terjadi pemberontakan oleh seorang Perdana Menteri Kerajaan bernama I Gusti Agung Maruti yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Gelgel yang pada saat itu diperintah Dalem Di Made. Gusti Agung Maruti mengambil alih Kerajaan tersebut dari tangan Dalem Di Made raja terakhir yang memerintah kerajaan Gelgel. Pada waktu itu Dalem Di Made menyelamatkan diri dengan mengungsi ke Desa Guliang di wilayah Kerajaan Bangli. Salah seorang Putranya, Ida I Dewa Agung Jambe, kemudian berhasil merebut kembali kerajaan Gelgel dari cengkraman I Gusti Agung Maruti pada tahun 1686 M.
Sejak itu Gelgel tidak lagi sebagai tempat kerajaan. Di daerah utara dari Gelgel, yang kemudian dinamai Klungkung, di situlah kemudian Ida I Dewa Agung Jambe mendirikan Istana tempat tinggal. Istana ini kemudian dinamakan Semarapura atau Semarajaya. Sejak itu gelar "Dalem" tidak lagi dipergunakan bagi raja- raja yang memerintah di Kerajaan Klungkung. Gelar yang disandang secara turun–temurun oleh raja – raja Klungkung disebut "Dewa Agung".
Selama pemerintahan Dinasti Kepakisan di Bali, terjadi dua kali perpindahan pusat kerajaan (tahun 1350-1908):
- Pertama: dari Samprangan ke Gelgel – Swecapura berlangsung secara damai (abad ke-14) dengan raja yang berkuasa: Dalem Ketut Nglesir, Dalem Waturenggong, Dalem Bekung, Dalem Segening, dan Dalem Dimade.
- Kedua: pusat kerajaan pindah dari Gelgel – Swecapura ke pusat Kerajaan Klungkung – Semarapura antara abad 17–20 dengan Raja Dewa Agung Jambe, Dewa Agung Made, Dewa Agung Di Madya, Sri Agung Sakti, Sri Agung Putra Kusamba, dan Dewa Agung Istri Kanya.
Kerajaan Klungkung Bali telah berhasil mencapai punjak kejayaan dan keemasannya dalam bidang pemerintahan, adat dan seni budaya pada abad ke 14 – 17 di bawah kekuasaan Dalem Waturenggong dengan pusat kerajaan di Keraton Gelgel – Swecapura memiliki wilayah kekuasaan sampai Lombok dan Blambangan. Terjadinya perang Puputan Klungkung ketika pusat kerajaan Klungkung sudah berada di keraton Semarapura.
Beberapa raja telah memerintah secara turun – temurun di Kerajaan klungkung, dan yang terakhir adalah Ida I Dewa Agung Gede Jambe (Ida I Dewa Agung Putra IV), nama yang sama dengan nama raja yang telah mendirikan Kerajaan Klungkung. Kerajaan Klungkung tidak bertahan lama, wilayah kerajaan terbelah menjadi kerajaan-kerajaan kecil seperti kerajaan Badung, Gianyar, Karangasem, Buleleng, Bangli, Tabanan, Jembrana, Denpasar dan kerajaan Klungkung sendiri.
Pada masa pemerintahan raja Klungkung terakhir yaitu Ida I Dewa Agung Gede Jambe, pada tanggal 28 April 1908, terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan di Kerajaan Klungkung. Serdadu Belanda di bawah Komando Jenderal M.B.Rost Van Tonningen telah melakukan serangan terhadap Kerajaan Klungkung. Raja Ida I Dewa Agung Jambe dengan disertai para Bahudanda (Pembesar Kerajaan) dan segenap rakyatnya yang setia berupaya melakukan perlawanan yang gigih terhadap serangan pasukan Belanda tersebut, namun sia–sia. Raja bersama dengan pengikutnya gugur di medan Puputan. Sedangkan di pihak Belanda walaupun ada juga beberapa yang tewas dan luka–luka, tapi tidak berarti apa–apa bagi keutuhan pasukan Belanda, namun cukup memberikan pukulan psikologis terhadap Belanda. Kejadian itu dikenal sebagai "Puputan Klungkung". Sejak itu Kerajaan Klungkung menjadi jajahan Belanda.
Raja Bataha Santiago, Sulawesi Utara
Bataha Santiago adalah raja ketiga dari Kerajaan Manganitu. Kerajaan itu terletak di pantai barat pulau Sangir Besar, Sulawesi Utara. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Tolongsang (1600-1645) dan kemudian diturunkan kepada ayah dari Baginda Raja Bataha Santiago, yakni Raja Tompoliu (1645-1670). Masa kepemimpinan Raja Bataha Santiago hanya berlangsung 5 tahun, yakni sejak tahun 1670 hingga 1675.
Dalam buku berjudul Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Utara, dikisahkan bahwa ketika berada di bawah kekuasaan Gubernur Padtbrugge, Belanda memiliki hubungan yang tidak baik dengan Kerajaan Manganitu. Kala itu, hanya bangsa Spanyol yang menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan tersebut. Belanda yang ingin menaklukkan Manganitu pun akhirnya meminta pihak kerajaan secara paksa untuk menandatangani kontrak politik dengan mereka. Namun Raja Bataha Santiago enggan patuh pada perintah penjajah itu. Terlebih ketika ia mengetahui apa isi dari kontrak yang harus ditandatanganinya. Adapun poin-poin dari kontrak tersebut adalah :
- Semua tanaman cengkih harus ditebangi;
- Tidak boleh ada agama lain selain aliran Gereformeerd (Kristen Protestan); dan
- Semua alat kebudayaan kerajaan harus dibakar.
Atas dasar penolakan Raja Bataha Santiago, Belanda pun menggunakan pengaruh para raja di Sangir Besar. Namun upaya tersebut tetap tidak berhasil. Akhirnya Gubernur Padtbrugge melakukan pemaksaan dengan menggunakan kekuatan militer. Ia memobilisasi sejumlah pasukan bantuan, seperti pasukan Tahuna, pasukan Kundahe, dan lain-lain. Serangan itu dilancarkan ke Kerajaan Manginatu sebanyak tiga kali pada tahun 1675.
Mengetahui rencana Belanda, Raja Bataha Santiago tentunya tidak tinggal diam. Ia menyusun strategi bersama rakyatnya untuk melakukan perlawanan. Baik laki-laki atau perempuan, semuanya terlibat dalam upaya perlawanan ini. Sayangnya, kekuatan pasukan yang tidak seimbang dan perlengkapan persenjataan yang tidak sebanding menjadikan pihak Belanda sebagai pemenangnya.
Setelah itu, Belanda melancarkan taktik barunya dengan menawarkan perundingan kepada Raja Bataha Santiago. Memang, Raja Bataha menyetujui tawaran tersebut, namun ia tetap berpegang teguh pada pendiriannya dengan berkata, "Saya lebih baih rela mati untuk suatu keyakinan. Karena keyakinan saya ialah lebih baik mati menentang penjajah atau hidup merdeka sebagai manusia yang berhak untuk melanjutkan keyakinannya." Mendengar ucapannya itu, Padtbrugge merasa telah gagal menaklukkan pemimpin Kerajaan Manganitu. Ia pun memutuskan untuk menjatuhinya hukuman mati. Pahlawan dari Kerajaan Manganitu itu kemudian diekseskusi di tiang gantung pada malam hari di atas bukit Tonggeng (tanjung), Tahuna.
Muhammad Tabrani, Jawa Timur
Muhammad Tabrani Soerjowitjitro atau M. Tabrani adalah seorang wartawan asal Madura kelahiran 10 Oktober 1908. Ia mulai menyelami dunia jurnalistik pada tahun 1926 dengan bekerja di surat kabar Hindia Baru. Dilansir Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, pada 10 Januari 1926, Tabrani memuat tulisan berjudul “Kasihan” dalam rubrik Kepentingan. Tulisan itulah yang kemudian menjadi gagasan awal untuk menggunakan bahasa Indonesia.
Dalam Pers Indonesia edisi Januari 1981, disebutkan bahwa pada masa pemerintahan Jepang, Tabrani pernah mendekam di penjara Sukamiskin, Bandung selama beberapa waktu. Penyebabnya adalah karena ia tidak patuh dan menentang pemerintah Jepang.
Selain aktif di kegiatan jurnalistik, Tabrani juga terlibat dalam pergerakan kepemudaan. Ia menjadi anggota Jong Java semasa berada di Jakarta. Tabrani bersama dengan Suwarto dan Suwarno (Jong Java), Bahder Djohan, Djamaludin (Adinegoro), Sarbaeni (Jong Sumateranen Bond), Jan Toude Soulehuwy (Jong Ambon), dan Paul Pinontoan (Jong Batak) menginisiai Kongres Pemuda I pada tahun 1926. Melalui kongres tersebut, diharapkan lahir ikrar yang kini disebut dengan Sumpah Pemuda.
Sayangnya, impian mereka pada saat itu belum bisa terwujud karena adanya perdebatan terkait poin ketiga Sumpah Pemuda. Adu argumen ini terjadi di antara Tabrani dan Mohammad Yamin. Kala itu, Yamin menuliskan dalam ikrar Sumpah Pemuda bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Melayu. Namun, Tabrani selaku ketua panitia Kongres I ingin agar bahasa persatuan diubah menjadi bahasa Indonesia. Peresmian ikrar Sumpah Pemuda pun ditunda. Setelah tulisan tersebut selesai direvisi, Sumpah Pemuda pun diresmikan pada Kongres Pemuda II.
Tabrani pernah menjadi anggota Partai Rakyat Indonesia (1931-1936) dan menjadi anggota Partai Nasional Indonesia. Setelah tanah air merdeka, ia kembali bekerja di surat kabar Pemandangan, setelah itu berpindah ke surat kabar Suluh Indonesia. Tabrani juga sempat menjadi anggota perancang Panitia Pers dan Undang-Undang Pers serta pegawai Tinggi Kementerian Penerangan. Wartawan senior ini wafat pada 12 Januari 1984.
Ratu Kalinyamat, Jawa Tengah
Dalam penjelasan de Graaf, berdasarkan cerita Jawa, bahwa nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana. Dia merupakan putri ketiga Sultan Trenggana atau cucu dari Raden Fatah. Setelah menikah dengan Pangeran Hadlirin, putra dari Syaikh Mughoyat Syah yang pernah berkuasa di Aceh, kemudian diberi tempat yang ada di sekitar Jepara dan Kudus yang bernama Kalinyamat, hingga kemudian disebut Ki Kalinyamat (Pangeran Hadlirin) dan Ratu Kalinyamat (Retna Kencana).
Dilansir Kompas.com, Retna Kencana menikah dengan seorang pangeran bernama Hadiri atau Hadlirin. Pangeran Hadlirin dikenal juga dengan sebutan Pangeran Kalinyamat sebab ia membangun sebuah kampung di suatu daerah yang kini disebut dengan kecamatan Kalinyamatan. Keduanya tidak memiliki anak kandung, namun memiliki beberapa anak asuh, salah satunya adalah Pangeran Arya, putra dari raja pertama Kerajaan Banten, Sultan Maulana Hasanuddin (1526-1570).
Retna Kencana pernah terlibat perang saudara karena menuntut kematian kakaknya, Sunan Prawoto dan suaminya yang dibunuh oleh utusan Arya Penangsang. Pembunuhan-pembunuhan tersebut merupakan imbas dari konflik perebutan takhta kekuasaan Kerajaan Demak. Arya Penangsang berhasil ditaklukkan oleh Sultan Hadiwijaya atau yang lebih dikenal dengan Joko Tingkir.
Setelah Pangeran Kalinyamat meninggal, kekuasaan Jepara pun dialihkan kepada Retna dengan menyandang gelar Ratu Kalinyamat. Penobatannya diresmikan dengan kronogram bertuliskan "Trus Karya Tataning Bumi" dengan tanggal 10 Aparil 1549. Ia menjabat sebagai penguasa Jepara hingga tahun 1579. Semasa memimpin Jepara, Ratu Kalinyamat mampu membangun kekuatan angkatan laut dan kekuatan maritim. Tidak hanya itu, ia juga memiliki empat kota pelabuhan, yakni Jepara, Juwana, Rembang, dan Lasem. Kesuksesan Ratu Kalinyamat dalam memimpin Jepara membuatnya disegani oleh rakyatnya.
Ketika Portugis menguasai Indonesia, Ratu Kalinyamat berkontribusi besar dalam upaya melawan bangsa tersebut. Bahkan, saat Portugis menduduki Malaka, dan Raja Johor meminta bantuan Ratu Kalinyamat, ia mengirimkan 40 armadanya yang terdiri dari kurang lebih 5000 prajurit. Walaupun serangan itu gagal, hal tersebut tidak mematahkan semangat Ratu Kalinyamat. Pada ekspedisi kedua, ia kembali mengerahkan pasukannya dan menggabungkannya dengan tentara Aceh. Jumlah prajurit kala itu mencapai 15.000 orang, dengan berkekuatan kapal sebanyak 300 kapal, 80 di antaranya adalah kapal-kapal besar. Upaya terebut pun tidak sia-sia, bangsa Portugis berhasil dikalahkan.
KH. Abdul Chalim, Jawa Barat
KH. Abdul Chalim adalah salah satu pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). Ia lahir pada 1898 di Leuwimunding, Majalengka, Jawa Barat. Kiai Chalim merupakan putra dari pasangan Mbang Kedung Wangsagama dan Nyai Suntamah.
Dalam buku berjudul Hikayat Ulama Nusantara disebutkan bahwa Kiai Chalim bersekolah di HIS kemudian melanjutkannya ke sejumlah pondok pesantren di Cirebon. Ketika usianya menginjak 16 tahun, ia berkesempatan untuk pergi haji sekaligus menuntut ilmu di tanah Hijaz. Di tempat itulah kemudian Kiai Chalim bertemu dengan banyak ulama Nusantara dari berbagai daerah, seperti K.H. Abdul Wahab Chasbullah. Ia juga sempat berguru pada sejumlah ulama kenamaan, salah satunya adalah Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani atau Imam Nawawi Banten.
Ketika tengah berada di Hijaz, Kiai Chalim bergabung dengan organisasi Sarekat Islam (SI). Hingga suatu ketika, para pengurus SI, termasuk dirinya bergabung ke dalam organisasi NU. Di organisasi barunya itu, Kiai Chalim menjabat sebagai wakil katib dalam kepengurusan pertama Pengurus Besar NU (PBNU). Ia juga secara aktif mengikut berbagai momen penting NU. Termasuk ikut bertempur dalam melawan penjajah pada 10 November 1945, pertempuran yang dipelopori dengan seruan Resolusi Jihad oleh K.H. Hasyim Asy'ari, seperti dikutip dari NU Online.
Pada tahun 1958, Kiai Chalim menjadi motor utama pembentukkan Persatuan Guru NU (Pergunu) dan Persatuan Petani NU (Pertanu). Selain itu, ia juga melahirkan banyak karya dengan beragam tema, mulai dari fiqih, tasawuf, hingga perjuangan kemerdekaan dan nasionalisme. Kiai Chalim bahkan memiliki 13 naskah berbentuk syi’ir yang ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Arab-Sunda. Ia berpulang ke rahmatullah pada 11 April 1972.
KH. Ahmad Hanafiah, Lampung
KH. Ahmad Hanafiah adalah seorang ulama sekaligus pejuang kemerdekaan asal Lampung kelahiran 1905. Ia merupakan putra sulung dari K.H. Muhammad Nur, Pimpinan Pondok Pesantren Istishodiyah Sukadana. Kiai Hanafiah sempat menuntut ilmu pendidikan pemerintahan di Sukadana dan belajar ilmu agama kepada ayahnya. Selain itu, ia juga bersekolah di sejumlah pondok pesantren di luar negeri. Kiai Hanafiah sudah mampu mengkhatami al-Quran sejak berusia lima tahun.
Dilansir NU Online, Kiai Hanafiah mewarisi kegemaran ayahnya yang suka menuntut ilmu. Ia pernah mengabdi menjadi guru agama Islam selama lima tahun, (1920-1925). Lima tahun setelahnya ia habiskan untuk melanjutkan pendidikannya di Pesantren Kelantan, Malaysia. Masih merasa haus akan ilmu, ia pun berangkat ke Tanah Suci. Namun, di tengah perjalanannya ia memutuskan mampir ke India untuk mempelajari ilmu Tarekat. Sesampainya di Tanah Suci, ia menuntut ilmu di Masjidil Haram selama enam tahun, tepatnya hingga tahun 1936. Selama di sana, ia tidak hanya belajar tapi juga mengajar.
Tidak hanya disibukkan dengan menuntut ilmu, Kiai Hanfiah juga menghabiskan waktunya untuk umat. Ia mendampingi penduduk sekitar dalam upaya menumbukan ekonomi dengan membuat perangkat teknologi pertanian. Kiai Hanafiah melahirkan sejumlah karya yang kini masih terjaga kelestariannya, yaitu kitab al-Hujjah dan kitab tafsir ad-Dohri.
Kiai asal Sukadana ini juga terlibat dalam upaya perjuangan melawan penjajah Belanda. Ketika agresi Belanda tahun 1947 dilancarkan, para penjajah memasuki wilayah Sumatera Selatan dan mulai menyerang Lampung. Serangan itu memicu perlawanan laskar rakyat yang tergabung dalam Hizbullah dan Sabilillah. Bersama dengan pasukan TNI, persatuan rakyat menyerang balik para penjajah. Dalam perkumpulan rakyat itu terdapat Kiai Hanafiah yang turut berperang mempertahankan wilayah Indonesia. Nahasnya, kekejian Belanda mengantarkan Kiai Hanafiah pada kematian yang hingga kini tidak diketahui keberadaan makamnya. Sebab dalam pertempuran itu ia dimasukkan ke dalam sebuah karung dan ditenggelamkan di sungai Ogan.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
