Makassar, Arina -- Perencanaan kebijakan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) perlu langkah inovasi dan kejelasan. Kebijakan di PTKIN juga jangan asal-asalan sehingga kurang produktif karena perencanaan sering kali hanya copy paste dari program sebelumnya.
Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Kementerian Agama (Kemenag), Ahmad Zainul Hamdi mengatakan hal itu saat menjadi narasumber pada Rembuk Nasional Forum Perencana PTKIN di Hotel Aryaduta, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/6/2024).
"Tolong jangan lagi melakukan perencanaan yang itu copy paste, jangan! Jangan! Saya tahu bahwa Kawan-kawan Kabiro itu biasa dan perencanaan ambil alih yang semestinya tidak seperti itu," tegasnya.
Menurutnya, pimpinan memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan kebijakan untuk satu tahun ke depan. Kebijakan itu kemudian diperinci menjadi program dan aktivitas oleh para Wakil Rektor, Dekan, hingga ke unit-unit lain.
"Jadi Pimpinan ini membuat blue print kebijakan apa yang dilakukan ke depannya. Karena Kabiro tidak memiliki arah kebijakan, karena Kabiro dan seluruh tendiknya adalah supporting sistem yang diputuskan Pimpinan," jelasnya.
Jika copy paste program dari tahun ke tahun masih terjadi, dirinya memastikan PTKIN akan mandek.
"Kalau tidak PTKIN kita mandek tidak ada progres apapun, sehingga saya tegaskan lagi pimpinan harus membuat kebijakan, arah kedepan seperti apa setidaknya ada renstra menjadi acuan," paparnya.
Ia menuturkan, visi misi dari Rektor terpilih tidak boleh melenceng dari renstra sekalipun memiliki distingsinya dalam setiap masa periode.
Rektor terpilih harus menargetkan di akhir periode akan menghasilkan apa. Target-target itu di-break down menjadi kerja tahunan. "Sehingga di akhir tahun milestone-nya apa, dan ini di-break down menjadi rencana program. Rencana program itulah kemudain dikawal secara teknis pembiyayaan pelakaksanaan teknisnya oleh Kabiro dan Tendiknya," pungkas Prof Inung.
Sumber PilihanEditor: Kendi Setiawan
