Politik disusun dari kata-kata. Keberanian menulis kata-kata di selembar kertas menjadikan Indonesia tegak. Di selembar kertas bertahun 1945, urun kata Hatta dan tulisan tangan Soekarno mengubah sejarah. Indonesia pun bergerak dalam revolusi.
Soekarno memastikan politik itu kata-kata. Ia rajin berpidato di hadapan ribuan orang. Tulisan-tulisan dihasilkan memunculkan kata-kata pilihan demi kedaulatan. Soekarno pun menganjurkan orang-orang menulis kata-kata di tembok dan gerbong kereta api. Revolusi berkobar dengan kata-kata.
Pada masa berkuasa, Soekarno keranjingan berpidato dan menulis artikel. Ia memiliki kata-kata sakti untuk revolusi. Ia mengajukan kata-kata dalam “membasmi” atau “menghancurkan” kekuatan-kekuatan merongrong revolusi. Soekarno mudah lantang dalam menghadapi pihak-pihak melawan, suka protes, dan tebar kritik. Politik itu tegak dan runtuh gara-gara kata.
Kini, kita mulai memiliki kesibukan mencatat kata-kata diucapkan elite politik masuk dalam kamus politik mutakhir. Mereka memilih kata-kata sudah tersedia, belum ada kepentingan mencipta kata-kata baru. Publik dibuat kaget dan bingung saat mendapat kata-kata terucap dalam pidato resmi, pemberian keterangan di hadapan wartawan, atau sajian di media sosial. Kata-kata makin menentukan politik. Kita sadar kata-kata mengguncang dan memuliakan demokrasi selalu diangankan di Indonesia.
Di rezim Prabowo-Gibran, publik mau repot mengartikan kata-kata digunakan dalam pelbagai acara. Pembaca kamus-kamus cetak mungkin menduga bakal terjadi usaha “ralat” atas pengertian-pengertian lama. Ketabahan membuka halaman-halaman kertas berbeda dengan orang-orang mendapat arti melalui gawai. Peredaran kata dan pengertian terjadi cepat dan menimbulkan jutaan komentar.
Kita ingin mengingat masa lalu memiliki kaitan jalinan kata dan politik. Di majalah Editor, 29 Juli 1989, kita membaca berita berjudul Jangan Asal Ngomong Saja. Berita menguak politik dan kata berlatar Orde Baru. Kita kembali “menghidupkan” Soeharto dalam pilihan diksi dan selebrasi (semu) demokrasi.
Peneliti asing menuduh Soeharto melakukan “penjawaan” atau “jawanisasi” kekuasaan. Soeharto memiliki pijakan-pijakan Jawa dalam peran menjadi “tuan” atau “bapak” di Indonesia. Ia biasa tampil dengan santun dan mengucap kata-kata bijak. Sikap berbahasa itu menghasilkan buku berjudul Butir-Butir Budaya Jawa (1987). Semula, buku diniatkan sebagai bacaan keluarga. Soeharto tampil sebagai pemberi nasihat kepada anak dan cucu.
Pada saat berpidato, Soeharto jarang mahir menggerakkan kata-kata atau membarakan imajinasi publik. Tuturan sering kalem, tenang, dan “melelahkan”. Soeharto sengaja mencipta “sikap halus” berpolitik meski memiliki kekuatan besar dalam memberi tekanan, hukuman, dan peringatan.
Majalah lama membuka ingatan kata. Pada masa lalu, Indonesia sedang mengadakan “keterbukaan politik” tapi mengandung ilusi-ilusi. Kita mengutip ucapan Soeharto: “Masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan secara terbuka pelbagai gagasan dan usul.” Di situ, kita belum membaca kritik, protes, atau gugatan. Soeharto memastikan hak-hak itu dijamin dan diamanatkan dalam UUD 1945.
“Jadi, jangan asal jeplak, asal ngomong saja,” ucap Soeharto saat temu wicara dengan para petani di Jembrana, Bali, 1989. Ia memilih kata dalam bahasa Jawa untuk mengingatkan tata cara berdemokrasi di Indonesia. Orang-orang mungkin sudah lupa jika Soeharto pernah memasalahkan “jeplak”. Lupa itu wajar saat ingatan atas kata-kata pilihan Soeharto memang mengaburkan dan melinglungkan sejarah. Kini, “jeplak” mungkin bisa digunakan lagi saat elite politik berpidato atau bicara di hadapan publik. “Jeplak” membuat kita mengerti demonstrasi atau seminar-seminar politik di Indonesia.
Dulu, Soeharto merestui hasrat demokratisasi. Ia sekadar mengajukan pilihan diksi berpolitik agar kekuasaan tetap stabil. “Jeplak” menjadi kata sakti dalam menanggulangi sikap kritis dan perlawanan publik. Di Bausastra Jawa-Indonesia (1985) susunan S Prawiroatmojo, “jeplak” berarti “terbuka/tertutup dengan cepat.” Kita tak lekas mendapat pengertian “asal omong”. Berimajinasi tentang orang cepat membuka mulut mengucapkan kata dan mulut lekas tertutup (lagi). Konon, perbuatan itu membuktikan “keberanian” tanpa “argumentasi” atau “tanggung jawab”.
Kita terbantu mengerti masa lalu dengan membaca buku berjudul Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek (1989) garapan Dan Nimmo. Di situ, kita mendapat penjelasan tentang opini publik dan kepentingan-kepentingan para elite politik. Kata dan sikap menentukan demokrasi. Penciptaan peristiwa, penghadiran biografi, dan pemeliharaan citra menjadikan politik bergerak dalam “stabilitas” atau membentuk konflik-konflik. Kita mengingat rezim Orde Baru mahir dalam komunikasi politik. Peristiwa penting berdampak besar: “sambung rasa”. Dulu, komunikasi “sambung rasa” itu mengontrol dan “melembutkan” kritik, protes, dan gugatan. “Sambung rasa” menanggulangi “jeplak”.
Pada 1989, Soeharto dalam “permainan kata” membingungkan publik. Ia menggelar keterbukaan politik dengan pembatasan. Soeharto melarang “jeplak”. Publik boleh memberi kritik asal “rasional” dan “sehat”. Pemberi kritik wajib memikirkan kepentingan rakyat. Pihak-pihak mengajukan pendapat diharuskan menjaga persatuan dan kesatuan. Soeharto pun menggamblangkan agar pihak-pihak bersuara kritis secara terbuka harus mematuhi Pancasila, UUD 1945, dan GBHN. Kita mengerti publik masa lalu pasti sulit dalam mengajukan pendapat atau mengumbar kritik. Mereka mudah dicap “jeplak” atau asal omong. Soeharto tentu gampang jengkel dan marah.
Politik melawan “jeplak” diselenggarakan Soeharto mengakibatkan publik memilih diam atau “tutup mulut”. Mereka tak mau menanggung risiko besar jika bicara atau bersuara. Deddy Mulyana (1999) menafir diam itu sikap etis bukan berarti abai hak bersuara. Bicara memang telanjur dianggap mudah ketimbang ketabahan untuk diam.
Dulu, Soeharto berhasrat melanggengkan kekuasaan. Kata-kata menjadi penentu lakon Orde Baru. Soeharto terbukti mahir memilih diksi dengan lagak mengadakan demokratisasi di Indonesia. Sosok dan masa lalu itu teringat lagi saat Indonesia sekarang menghasilkan kata-kata mudah menimbulkan debat bahasa dan politik. Begitu.
Sumber PilihanEditor: Kendi Setiawan
