Kabut Asap dan Sunyinya Mimbar Keagamaan

Satu jam sebelum salat Jumat berlangsung, saya menelepon seorang teman asal Kalimantan. Saya bertanya, bagaimana situasi di Kalimantan. Sebelumnya, saya juga bertanya kepada teman yang tinggal di Sumatera. Keduanya mengatakan hal serupa: rumah dan lingkungan mereka tidak baik-baik saja.

"Di sini susah membedakan mana malam, mana siang," sebut Baik, nama sengaja saya samarkan kerena dia belum berani speakup.

Baik, anak Kalimantan ini, bercerita bagaimana kondisi rumahnya. Ibunya yang sudah tua sering batuk-batuk. Padahal, sebelumnya, tidak pernah batuk. Menurut Baik, ini karena asap begitu pekat lebih parah daripada hari-hari dan bulan-bulan sebelumnya.

Sementara Iqromah, dia bercerita kalau di rumahnya, Sulawesi Tenggara, asapnya juga naik. Meski tidak separah di Palangka Raya, tapi sesak nafas dan bau apek sudah mulai dia terima. Berhari-hari.

"Di belakang rumah saya, terjadi kebakaran. Aku tiap berangkat ngajar ke kampus, harus pakai masker. Sudah di tahap menyarah ini," katanya.

Ini masalah lama. Namun, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menjadi persoalan serius sejak peristiwa 1982–1983. Tragedi kebakaran paling besar dalam sejarah Indonesia terjadi 1997–1998. Asapnya menyebar ke Asia Tenggara. Tapi karhutla ini selalu menjadi masalah baru bagi Indonesia.

Pada 2026 ini kebakaran masih terjadi, dan mengerikan. Api menyulut lahan-lahan gambut. Membakar semua hutan yang bisa dijangkau api. Langit menjadi pucat. Udara dikelilingi asap tebal. Dan asap beracun mereka hirup setiap hari. Sekujur tubuh bau apek. Mereka rasakan bukan cuma sehari. Tapi sudah berbulan-bulan.

Di tengah situasi gelap itu, masyarakat Kalimantan, seperti Palangka Raya, Banjarmasin, Pontianak, dan di wilayah Sumatera, serta Papua, masyarakatnya tertatih dalam menjalankan hidup. Memang aktivitas masyarakat masih hidup. Tapi itu pun sekadar hidup. Semua aktivitas tercekat karena kabut asap.

Matahari yang biasanya terang, kini pucat. Jalan-jalan di desa dan pegunungan biasanya semerbak dengan bau alam, kini kusam dan berbau racun. Di kota, jarak pandang menyusut, jalan-jalan tebal dengan kabut asap. Semua diisi asap kebakaran hutan secara sempurna.

Uniknya, masalah asap itu tidak menjadi alasan masyarakat mengeluh. Mereka masih pergi ke kebun, ke sekolah, dan ke masjid. Empat bulan hidupnya diselimuti asap, azan masih terus berkumandang. Salat berjemaah lima waktu tetap berdiri, saf tetap rapat, dan salat Jumat tetap berlangsung. Bahkan beberapa tradisi dan pengajian masih dilakukan.

Yang absen dari semua ritual keagamaan itu justru pembahasan tentang "mengapa asap ini tak kunjung pergi, dan terus menyesakkan dada" di bilik-bilik rumah ibadah itu?

"Belum ada di sini ulama yang khutbah Jumat membahas tentang kebakaran hutan. Tidak tahu mengapa. Takut paling, ya. Soalnya ulama sini, jadi tukang ceramah di perusahaan-perusahaan tambang di sini," jawab Iqromah, saat saya tanya tentang bagaimana suara ulama perihal peristiwa kebakaran hutan di Sumatera maupun Kalimantan.

"Sebenarnya suara ulama di sini sangat dibutuhkan. Minimal untuk nenangin kita. Masyarakat nurut kalau ulama yang ngimbau soal apa pun," sebut Baik.

Sebagian ulama sebagai penjaga otoritas moral hilang dari peredaran masalah. Padahal, masalah kebakaran hutan adalah masalah kemanusiaan. Masalah bersama. Ulama memang tidak bisa seratus persen memadamkan api. Tapi suara ulama dapat menjadi suntikan moral dan kekuatan di tengah masyarakat yang mulai menyerah.

Akibat kebakaran hutan, udara semakin buruk. Udara yang dihirup sudah tercemar. Penyakit ISPA memangsa. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), tercatat sebanyak 277.075 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan per 12 Oktober 2026 di 63 kabupaten pada tujuh provinsi terdampak.

Belum lagi penyakit lainnya. Aparatur negara semakin ngawur dalam memberikan pernyataan-tindakan. Mereka seperti tak berpihak kepadanya. Semua data ditutup-tutupi, seolah mereka terduduh pembakarnya. Kondisi ini, membuat masyarakat merasa, harapan hidup mereka menyempit. Mereka seperti bukan bagian dari rakyat Indonesia.

Menyempitnya Empati

Rasa keputusasaan masyarakat ini, harusnya ditanggapi secara baik nan serius oleh kaum agamawan. Ketika agamawan diam, masyarakat sudah tak memiliki siapa-siapa. Benteng terakhir yang mereka miliki berasa sirna. Padahal, agamawan, adalah aktor intelektual yang memiliki kemampuan membentuk kesadaran masyarakat. Setidak-tidaknya, menjadi tempat masyarakat mencari penguatan.

Pertanyaannya, mengapa sebagian ulama terkesan menghindari persoalan sosial (kebakaran hutan) akhir-akhir ini? Mengapa kaum agamawan sering tak mau membahas jika berurusan dengan kebijakan salah negara? Tetapi, mengapa ulama sangat getol ketika menyuruh mendukung untuk nyoblos pasangan calon dan hal-hal lain terkait kebijakan politik pemerintah?

Bukan sekadar karena ulama ini diberi "makan" di perusahaan tambang milik oligark cum politisi seperti pengakuan Iqromah di atas. Jauh dari itu, ulama hari ini paham masalah, tapi tampaknya memang kurang mau untuk bergelut dengan problem masyarakat sekitarnya.

Tensi empati sebagian ulama terhadap problem sosial di Indonesia hampir menipis. Ini karena, menurut hemat saya, kelompok agama terlalu dekat pada kekuasaan. Jadi, apabila ada masalah-masalah sosial, yang ada hubungannya dengan negara, komunitas agama cenderung mangkir. Paling banter, ulama ini menyuruh bersabar karena kejadian di dunia ini adalah ujian.

Dari sudut pandang sosiologi agama, kesenjangan antara tokoh agama sebagai praktik ritual dan agama (lived religion) sebagai sumber tindakan sosial ini terjadi manakala keduanya memiliki "kesepakatan kepentingan" seperti saya sebut di atas.

Dalam kondisi ini yang menjadi pertanyaan bukan ritual agamanya, tapi sejauh mana pengalaman penderitaan masyarakat telah diterjemahkan oleh agamawan dan menjadi bagian tindakan keagamaan. Kendati, agama tidak hanya hadir dalam ritual. Selebihnya, agama melalui keberanian agamawannya dalam merespons penderitaan umatnya.

Dalam konteks ini, kebakaran hutan di Papua, Kalimantan, Sumatera, Jawa, harusnya menjadi topik serius untuk lebih didalami dan disuarakan kendati menjadi persoalan nyata umat. Baiklah, jika ada relasi kekuasaan di antara mereka, jangan sampai membatasi kepedulian terhadap persoalan umat sekitarnya.

Komunitas ulama dipercaya sebagai aktor intelektual keagamaan. Karena itu, seyogianya kembali menjalankan fungsi sosialnya: membangun solidaritas, menyuarakan penderitaan, dan mendorong pertanggungjawaban otoritas negara atas kerusakan lingkungan.

Keheningan sebagian otoritas keagamaan di tengah penderitaan ekologis, berisiko kehilangan fungsi kritisnya. Parahnya, bisa juga, ikut menormalisasi keadaan yang merugikan masyarakat.

Bagi saya, masalah kebakaran hutan dan kabut asap bukan semata-mata persoalan kerusakan lingkungan. Tapi ini menguji independensi moral keagamaan Islam kita yang digadang-gadang terbesar di dunia.

Kita sebagai pemeluk agama tak harus hadir dalam bentuk kecaman. Namun, kita perlu kembali menumbuhkan roso, kepedulian dan kesadaran kritis sebagaimana layaknya manusia beragama Islam. Apakah kita masih cukup merdeka untuk berpihak kepada penderitaan Mustadh’afin?