New York, Arina.id – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan ancaman krisis pangan global seiring kenaikan harga energi dan pupuk yang meningkatkan biaya produksi pertanian serta distribusi pangan. Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) mencatat harga komoditas pertanian global melonjak 13 persen pada kuartal III tahun ini.
Kenaikan harga energi dipicu konflik di Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga bahan bakar dan pupuk sepanjang tahun ini. Kondisi tersebut meningkatkan biaya produksi dan transportasi hasil pertanian, sehingga berpotensi membuat harga pangan semakin mahal.
Presiden IFAD Alvaro Lario mengatakan, kenaikan harga pangan diperkirakan berlanjut dalam enam hingga sembilan bulan mendatang. Dampaknya akan paling dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan daya beli.
“Dalam enam hingga sembilan bulan ke depan, kita akan melihat kenaikan harga pangan yang berlanjut. Saya juga memperkirakan inflasi pangan akan meningkat, yang berdampak pada sebagian besar penduduk yang paling tidak mampu menanggungnya,” kata Lario kepada AFP dalam wawancara pada Selasa (13/10/2026).
Menurut Lario, hampir satu dari tiga orang di dunia saat ini tidak mampu membeli makanan sehat.
Kenaikan harga bahan pangan bergizi, seperti kacang-kacangan, sayuran, dan daging, semakin membatasi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.
Data PBB menunjukkan, sekitar 260 juta orang di seluruh dunia mengalami kerawanan pangan. Lario mengatakan, lonjakan harga pangan sangat terasa di negara-negara berkembang karena belanja makanan mengambil porsi besar dari anggaran rumah tangga.
Ia menyampaikan hal tersebut di sela-sela pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Bangkok.
Petani Kecil Paling Terdampak
Menurut IFAD, petani kecil menjadi kelompok yang paling terdampak oleh lonjakan harga energi. Kelompok ini menyumbang sekitar sepertiga produksi pangan global, bahkan hingga 70 persen di sejumlah negara berkembang.
Kenaikan harga pupuk menjadi tantangan tersendiri bagi petani kecil karena meningkatkan biaya produksi dan berpotensi mengurangi kemampuan mereka untuk mempertahankan hasil panen.
Dalam jangka pendek, pemerintah dapat membantu menekan beban tersebut melalui subsidi pupuk dan bahan bakar. “Dalam jangka sangat pendek, hanya sedikit yang dapat dilakukan pemerintah. Mereka dapat memberikan subsidi, misalnya, untuk harga pupuk atau bahan bakar,” ujar Lario.
Pada Kamis (15/10/2026), negara-negara anggota G7 berkomitmen mengerahkan dana sebesar 2,5 miliar dolar AS untuk membantu negara-negara yang berisiko mengalami kerawanan pangan, dengan perhatian khusus pada kebutuhan pupuk.
Meski demikian, Lario menilai bantuan jangka pendek perlu disertai langkah yang lebih berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan sistem pangan.
“Pelajaran pentingnya adalah guncangan seperti ini akan terus terjadi. Karena itu, kita perlu membangun ketahanan untuk tiga hingga lima tahun ke depan,” katanya.
Ia juga mendorong negara-negara untuk mendiversifikasi rantai pasok dan jenis tanaman pangan yang dibudidayakan. Menurutnya, ketahanan pangan kini menjadi persoalan keamanan nasional bagi banyak negara.
Perubahan Iklim Perburuk Kerentanan Petani
Selain lonjakan harga energi, perubahan iklim turut memperbesar kerentanan petani kecil. IFAD menyoroti bahwa petani skala kecil menerima kurang dari satu persen dari total pendanaan iklim global yang dialokasikan.
Lario mengatakan, kesehatan tanah dan ketersediaan air merupakan faktor mendasar dalam kegiatan pertanian. Namun, keduanya sangat terdampak oleh perubahan iklim.
Karena itu, ia mendorong peningkatan investasi untuk membantu sektor pertanian beradaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk melalui pengelolaan tanah dan air yang lebih baik.
Menurut Lario, penguatan ketahanan pertanian menjadi penting agar petani dan negara-negara yang rentan tidak terus mengalami dampak besar setiap kali terjadi guncangan harga energi maupun gangguan pasokan pangan global.
Editor:
