Jakarta, Arina.id—Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) meminta pemerintah melibatkan organisasi serikat pekerja secara substantif dalam penyusunan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Keterlibatan buruh dinilai penting agar aturan pelaksana tidak justru mempersempit hak-hak pekerja yang telah dijamin undang-undang.
Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat mengatakan, pengesahan undang-undang tersebut menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat pelindungan hak pekerja dan membangun hubungan industrial yang lebih adil.
ASPIRASI menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, Badan Legislasi DPR RI, Panitia Kerja, serta Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat dalam proses pembentukan undang-undang tersebut.
“Bagi kami, terbitnya UU Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan momentum penting dalam perjalanan hubungan industrial dan perjuangan pelindungan hak-hak pekerja/buruh di Indonesia,” ujar Mirah dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Meski demikian, Mirah mengingatkan bahwa pengesahan undang-undang bukan akhir dari perjuangan pelindungan pekerja. Pemerintah masih memiliki pekerjaan penting untuk memastikan seluruh ketentuan dapat diterapkan melalui peraturan pelaksanaan.
Menurutnya, penyusunan aturan turunan harus membuka ruang partisipasi bagi serikat pekerja. Keterlibatan tersebut tidak boleh sebatas memenuhi formalitas konsultasi, tetapi harus memberikan kesempatan bagi buruh untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan pengalaman yang mereka hadapi di tempat kerja.
Ia menilai pekerja merupakan salah satu pihak yang paling memahami persoalan hubungan industrial karena berhadapan langsung dengan berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari pengupahan, status pekerjaan, pemutusan hubungan kerja (PHK), jaminan sosial, hingga keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
“Jangan sampai peraturan turunan justru mengurangi, mempersempit, atau mengaburkan semangat pelindungan yang telah dibangun melalui undang-undang ini,” tegasnya.
Minta Implementasi Diawasi
Selain mendorong pelibatan serikat pekerja, ASPIRASI meminta pemerintah memastikan seluruh ketentuan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan dijalankan secara konsisten.
Mirah menegaskan, pemerintah harus menjalankan fungsi sebagai regulator sekaligus pengawas. Sementara itu, pengusaha berkewajiban mematuhi ketentuan hukum dan memenuhi hak-hak pekerja.
Menurutnya, keberadaan regulasi baru tidak akan memberikan manfaat apabila tidak diikuti perubahan nyata dalam praktik hubungan kerja.
“Jangan sampai kita memiliki undang-undang yang baik di atas kertas, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan. Jangan sampai pekerja/buruh kembali harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak-hak yang sebenarnya sudah dijamin oleh undang-undang,” ungkapnya.
ASPIRASI juga mengajak pemerintah pusat dan daerah, DPR RI, organisasi pengusaha, serikat pekerja, akademisi, serta masyarakat untuk melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkelanjutan.
Pengawasan tersebut, antara lain, mencakup penerapan aturan di perusahaan, penanganan pelanggaran ketenagakerjaan, penyelesaian pengaduan pekerja, serta pemenuhan hak-hak buruh.
Sebagai bagian dari upaya pengawalan, ASPIRASI menyatakan akan menyerap laporan dan aspirasi pekerja di berbagai daerah. Organisasi tersebut juga akan menyampaikan temuan serta evaluasi kepada pemerintah dan lembaga terkait apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan undang-undang.
“Bagi ASPIRASI, perjuangan belum selesai hanya karena undang-undang telah diundangkan. Justru, perjuangan berikutnya adalah mengawal agar setiap pasal dan setiap ketentuan benar-benar dilaksanakan,” pungkas Mirah.
Editor:
