Jakarta, Arina.id— Pengamat politik Indonesia Dr. Fachry Ali mengatakan Nahdlatul Ulama (NU) yang memasuki abad kedua menunjukkan proses pemudaan yang terlihat dari kemunculan Kiai Yahya Cholil Staquf menggantikan Kiai Said Aqil Siradj.
Ia mencontohkan jajaran Rais Aam pada masa kepemimpinan Kiai Said yang diisi oleh tokoh-tokoh senior. Mulai dari Kiai Sahal Mahfudz, kemudian sementara digantikan Kiai Mustafa Bisri, lalu Kiai Ma’ruf Amin yang selanjutnya menjadi Wakil Presiden, hingga akhirnya digantikan oleh Rais Aam saat ini.
"Pergantian dari Kang Said ke Yahya itu juga memperlihatkan sesuatu yang sangat jelas, terjadi pemudaan dari aktor-aktor utama Nahdlatul Ulama,” ujarnya dalam diskusi Transformasi Nahdlatul Ulama Memasuki Abad Kedua di Aula Kantor PKB Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Menurutnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dipahami sebagai lembaga yang mengakomodasi aktor-aktor utama NU, maka yang tampak adalah aktor-aktor tersebut semakin muda.
"Pemudaan tersebut juga berarti NU semakin jauh dari struktur agraria," katamya.
Ia merujuk pada tesis Clifford Geertz dalam The Religion of Java yang membagi struktur sosial masyarakat Jawa: santri berada di pasar, priyayi di birokrasi, dan abangan di sawah.
Dalam konteks historis, ia menyebut basis material NU sejak 1926 hingga Kongres Semarang 1979 adalah ekonomi bazar, yakni ekonomi pasar tradisional dengan intervensi negara yang masih minim.
Mengacu pada catatan personal Mito Nakamura, hubungan antara negara Orde Baru dan NU dinilai tidak memiliki simbiosis yang intens seperti yang terlihat saat ini.
Sebab, NU pada masa lalu didominasi para senior. Namun kini, ia melihat para pengurus dan aktor di PBNU semakin muda.
"Saya ini agak sedikit bersifat subjektif karena semakin lama saya lihat para pengurus, aktor-aktor di dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu lebih muda dari saya. Jadi memang betul-betul mengalami pemudaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketika pemudaan terjadi, dunia agraria tidak lagi menjadi struktur utama yang menopang NU. Secara keseluruhan, kondisi ini mendorong terjadinya egalitarianisasi kepemimpinan di tubuh organisasi.
Menurut Fachry, egalitarianisasi tersebut dipengaruhi faktor politik nasional, terutama sejak gerakan Reformasi. Hal itu menyebabkan aktor-aktor terbaik NU masuk ke lembaga yang didirikan NU sendiri, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Jadi antara aktor-aktor NU yang ada di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan aktor-aktor NU yang ada di dalam PKB itu posisi spiritualnya sama-sama mengalami ''sekularisasi,” katanya.
Selain itu, faktor demografi juga berperan. Keanggotaan NU dinilai semakin jauh dari aktor-aktor bazari atau para pedagang pasar tradisional yang secara turun-temurun tidak mengalami perubahan signifikan dalam kepemilikan kekayaan.
"Mereka semakin lama semakin tidak bisa lagi dilacak akar sawahnya, akar agrarisnya. Mereka adalah orang-orang yang telah mengalami modernisasi,” jelasnya.
Ia mencontohkan bahwa pada dekade 1980–1990-an, tokoh NU dengan kualitas akademik seperti A.S. Hikam masih jarang ditemukan. Namun kini, pertumbuhan tokoh dengan kualitas serupa semakin terlihat dan menjadi bagian dari keanggotaan NU. Akibatnya, pandangan mereka harus terakomodasi dalam struktur kepemimpinan yang juga semakin muda.
Fachry kemudian mempertanyakan nilai yang dapat mempersatukan massa NU seperti pada masa lalu. Ia menilai konsep sami’na wa atha’na (Kami dengar, kami patuh/taat) perlu dicari penggantinya.
Mengutip pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf bahwa konsep cultural broker atau peran kiai sebagai penghubung dengan negara dan kekuatan eksternaltidak lagi dominan.
Kini, kalangan di bawah kiai, termasuk para santri, juga bisa bertindak cultural broker.
"Jadi otoritas untuk memberikan keabsahan kepada kekuatan-kekuatan eksternal tidak lagi didominasi oleh kiai itu sendiri,” katanya.
Di sisi lain, pemudaan juga terlihat di PKB. Kepemimpinan partai tersebut semakin muda, meskipun sempat mandek pada Muhaimin Iskandar karena kemampuannya bertahan di posisi strategis.
Menurutnya, saat ini simbol-simbol lama tidak lagi efektif memengaruhi pandangan dan perilaku sosial aktor-aktor utama NU.
Misalnya ketika terjadi konflik muncul pertanyaan mengapa tidak mengikuti Rais A'am sebagai pemimpin tertinggi. Namun, bahasa yang kini digunakan adalah bahasa Anggaran Dasar, bukan lagi kepatuhan kultural.
"Konsep sami’na wa atha’na itu kemudian sudah berubah sama sekali karena proses pemudaan. Proyeksi otoritas-otoritas lama tidak lagi bisa digunakan, sementara otoritas baru masih dinegosiasikan di antara aktor-aktor baru,” ujarnya.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Media, IT, dan Advokasi Mohamad Syafi' Alielha (Savic Ali) menambahkan bahwa tantangan yang dihadapi Nahdlatul Ulama (NU) dalam memasuki abad kedua salah satunya pergeseran dunia digital yang membawa perubahan pada norma generasi muda.
Ia menilai generasi baru lebih egaliter, terbuka, dan rasional sehingga pola kepemimpinan karismatik yang menuntut kepatuhan tanpa kritik tidak lagi relevan.
"Di dunia digital bukan hanya dalam konteks dunia pekerja, tapi juga norma-norma. Generasi yang terpapar dengan apa pun yang ada pada orang lain akan cenderung lebih terbuka, lebih egaliter juga,” jelasnya.
Savic mencontohkan pola relasi anak dan orang tua yang berubah, sehingga kepemimpinan berbasis figur karismatik tidak lagi bisa sepenuhnya diandalkan.
"Saya kira di NU sekarang tidak bisa mengandaikan PBNU dipimpin oleh sebuah figur kebapakan, kemudian di bawahnya sami'na wa atho'na,” ujar Savic.
Editor:
