Jakarta, Arina.id—Jaringan Gusdurian mengecam tindakan represif aparat kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi pada 10 November 2026 di Yogyakarta. Aparat diduga melakukan penangkapan paksa, kekerasan terhadap peserta aksi, hingga menembakkan gas air mata ke kawasan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM).
Kecaman tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian yang diterima pada Rabu (11/11/2026).
Dalam pernyataannya, Gusdurian menjelaskan bahwa ribuan masyarakat Yogyakarta turun ke jalan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Isu yang disuarakan meliputi pelestarian lingkungan, perbaikan ekonomi, dan penegakan hukum.
Aksi tersebut disebut berlangsung damai dan tertib hingga pukul 19.30 WIB. Namun, kericuhan kemudian terjadi di sejumlah titik ketika sebagian massa tengah membubarkan diri.
Situasi tersebut berujung pada tindakan represif aparat. Gusdurian menyebut polisi menembakkan gas air mata, melakukan penangkapan paksa disertai kekerasan, serta melibatkan tentara dalam penanganan aksi.
Bahkan, tindakan pengejaran dan penembakan gas air mata disebut berlanjut hingga kawasan kampus UGM. Aparat juga tetap menembakkan gas air mata meski berada tidak jauh dari kompleks Rumah Sakit Panti Rapih.
Atas kejadian tersebut, Gusdurian menyampaikan lima poin sikap. Pertama, mengecam keras tindakan represif dan pengerahan kekuatan secara berlebihan (excessive power) oleh aparat dalam menangani massa aksi.
Gusdurian juga menyoroti keterlibatan tentara dengan kendaraan taktis dalam pengamanan demonstrasi. Menurut mereka, pengerahan kekuatan tersebut tidak semestinya dilakukan untuk menangani kegiatan masyarakat sipil.
Kedua, Gusdurian menilai kehadiran tentara dalam pengamanan aksi mencerminkan cara negara memandang peserta demonstrasi sebagai ancaman.
“Di negara demokrasi, kritik adalah bentuk kecintaan warga terhadap situasi berbangsa dan bernegara yang harus diberikan ruang,” demikian bunyi pernyataan sikap tersebut.
Ketiga, Gusdurian mendesak kepolisian segera membebaskan warga yang ditahan secara paksa serta mengusut dugaan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap peserta aksi.
Keempat, Gusdurian meminta pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat dan merealisasikan tuntutan yang disampaikan dalam demonstrasi. Di antaranya, menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Editor:
