Arina.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri tersebut, Rabu (11/11/2026).
Budi Arie juga mengonfirmasi bahwa surat pengunduran diri Gibran telah diserahkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto ketika keduanya bertemu di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.
"[Gibran mundur] betul," kata Budi Arie saat dikonfirmasi, sebagaimana dikutip dari kumparan.com.
Ketika ditanya mengenai penyerahan surat pengunduran diri di Lanud Halim Perdanakusuma, Budi Arie kembali membenarkan informasi tersebut.
"[Diserahkan di Halim] betul," ujarnya.
Konfirmasi Budi Arie ini memperkuat kabar pengunduran diri Gibran yang sebelumnya mencuat setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).
Sehari sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden ketika bertemu Prabowo.
Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prasetyo mengatakan Prabowo tidak menolak keinginan tersebut. Namun, Presiden memberikan sejumlah saran, termasuk meminta Gibran memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran sendiri sebelumnya menyampaikan bahwa Prabowo memberikan banyak masukan agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.
Dihimpit Polemik Dokumen Pendidikan dan Desakan DPR
Pengunduran diri Gibran berlangsung ketika tekanan politik terhadap posisinya sebagai wakil presiden semakin menguat.
Persoalan bermula dari polemik dokumen pendidikan yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.
Mahkamah Agung sebelumnya mengabulkan kasasi terkait sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan tersebut turut memicu kembali perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan dalam pencalonannya.
Di parlemen, sejumlah anggota DPR juga mulai mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat untuk mempersoalkan kedudukan Gibran. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan partai politik telah menandatangani usulan yang dapat membuka jalan bagi proses pemakzulan.
Tekanan politik tersebut menambah kompleksitas posisi Gibran di tengah polemik yang berkembang.
Meski demikian, proses pengunduran diri wakil presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa kekosongan jabatan wakil presiden akan ditindaklanjuti melalui mekanisme di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki kewenangan memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diusulkan presiden. Pemilihan tersebut dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Hingga perkembangan informasi ini, pihak istana maupun pribadi Gibran belum pengumuman langsung pengunduran dirinya.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
