Jakarta, Arina.id-Musyawarah besar (Mubes) warga Nahdlatul Ulama (NU) mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana ekologi nasional di Sumatra. Seruan ini disampaikan oleh putri Gus Dur, Inaya Wahid merespons rangkaian bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
"NU segera merespons berbagai situasi kebangsaan dan kerakyatan, dengan keberpihakan tegas kepada mustadl’afin," ucap Inaya dalam Konferensi Pers Mubes Warga NU di Ciganjur, Jakarta Selatan (Jaksel) Minggu, 21 Desember 2025.
Helmi Alie Yafie menambahkan alasan penyebutan bencana ekologi sebab yang terjadi di Sumatra tidak terjadi secara alami melainkan dampak kebijakan.
"Kalau ditelusuri ke belakang maka sebenarnya ini efek dari kebijakan pembangunan yang sudah berlangsung sejak zaman orde baru sampai sekarang," katanya.
"Pemerintah, harus menyatakan ini sebagai bencana ekologis, sebagai bentuk pertanggung jawabkan terhadap kebiajakan-kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah sebelumnya," tandasnya.
Pemerintah berulang kali menegaskan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan prioritas nasional. Seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk membantu pemulihan lokasi yang terdampak bencana.
Penegasan itu disampaikan oleh Seskab Teddy Indra Wijaya saat menjawab masih adanya anggapan sejumlah pihak yang mendorong penetapan status bencana nasional bencana Sumatra. Teddy mengatakan penanganan bencana di Sumatra dilakukan skala nasional.
"Kemudian yang kedua, masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di tiga provinsi, ketiganya terdampak, tapi 1-2 minggu ini semua fokusnya hanya ke Aceh," kata Teddy di Jakarta.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban jiwa akibat banjir di Sumatera bertambah 19 orang menjadi 1.090 jiwa.
"Untuk hari ini 20 Desember 2025, jumlah total korban meninggal dunia bertambah 19 jiwa, dari 1071 jiwa per kemarin. Hari ini, total 1.090 jiwa meninggal dunia,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.
Editor:
