Arina.id - Rencana Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) mengoptimalkan potensi ekonomi haji lewat pembangunan perkampungan haji direspons oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Lembaga investasi yang baru dibentuk pemerintah itu berjanji bakal mengawal rencana tersebut.
Seperti disampaikan Chief Executive Officer (CEO) Danantara, lembaganya bakal mengawal penuh terhadap rencana pembangunan Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi, yang akan menjadi pusat layanan dan akomodasi bagi jamaah haji dan umrah asal Indonesia. Hal itu, kata dia, sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
"Insyaallah, kami akan mengawal proses ini dari tahap awal hingga terwujud, sehingga jamaah Indonesia memiliki fasilitas yang representatif dan layak selama menjalankan ibadah," ujar Rosan sebagaimana keterangan kepada media di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis 14 Agustus 2025.
Rosan mengatakan ke depan masyarakat akan mendapatkan fasilitas penginapan yang baik dan nyaman di Makkah, yang dapat dikembangkan menjadi pusat layanan terpadu untuk kebutuhan ibadah, klinik kesehatan, serta ruang pembinaan manasik di lokasi strategis.
Dalam kunjungannya, Rosan meninjau lebih dari 10 opsi lahan dan 3 proyek besar yang ada di Makkah, yang menjadi kandidat potensial untuk pembangunan Kampung Haji, dirancang mencakup fasilitas akomodasi, pusat layanan jamaah, klinik kesehatan, serta ruang pertemuan untuk pembinaan ibadah.
"Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan dan efisiensi bagi jutaan jemaah haji dan umrah Indonesia setiap tahunnya," ujar Rosan.
Dalam kesempatan ini, Rosan juga mengadakan pertemuan dengan otoritas Kerajaan Saudi Arabia, termasuk Royal Commission for Makkah City and Holy Sites (RCMC) yang berwenang dalam perencanaan, pengembangan dan perbaikan fasilitas pelayanan di Makkah dan Tanah Suci.
Bersama Badan Penyelenggara Haji RI (BP Haji), Rosan juga mengadakan pertemuan dengan Kementerian Haji dan Umrah, serta Kementerian Investasi Saudi Arabia.
"Kami tidak hanya fokus pada jarak ke Masjidil Haram, tetapi juga memperhatikan aspek kenyamanan, keamanan dan kelayakan fasilitas bagi jemaah. Target kami adalah memastikan semua unsur terpenuhi, mulai dari aspek teknis, legalitas, hingga keberlanjutan pengelolaan," ujar Rosan.
Pemerintah Arab Saudi baru-baru ini mengumumkan kebijakan yang membuka peluang bagi entitas asing, termasuk lembaga atau perusahaan, untuk memiliki properti di Makkah. Aturan itu akan melahirkan beberapa ketentuan lanjutan yang diharapkan akan dikeluarkan dalam waktu dekat, sehingga memungkinkan Indonesia memiliki aset strategis di Tanah Suci secara legal dan aman.
"Kami akan bergerak cepat menyelesaikan tahapan dan mengikuti proses yang disyaratkan oleh otoritas setempat. Kami ingin memastikan Indonesia menjadi salah satu pihak pertama yang memanfaatkan peluang ini," ujar Rosan.
Proyek Kampung Haji bagian dari inisiatif Pemerintah RI untuk memperkuat pelayanan jemaah haji dan umrah, sekaligus mempererat hubungan strategis antara Indonesia dan Arab Saudi.
"Ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang menghadirkan rasa aman dan bangga bagi para jemaah kita. Kami ingin setiap jemaah yang datang ke Tanah Suci merasakan dukungan penuh dari negara, bahkan jauh dari tanah air," ujar Rosan.
Selain sebagai pusat akomodasi, fungsi utama Kampung Haji diharapkan menjadi simbol kehadiran Indonesia di Makkah, yang mencerminkan komitmen negara terhadap kenyamanan dan keamanan warganya saat beribadah. "Mohon doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia agar langkah ini diberkahi Allah SWT, berjalan lancar, dan menjadi amal jariyah bagi semua yang terlibat," ujar Rosan.
Sebelumnya, BP Haji mengatakan pembangunan perkampungan haji tidak hanya berdampak pada efisiensi biaya haji, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara. Hal ini ditegaskan Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Haji (BPH) Teguh Dwi Nugroho dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI beberapa waktu lalu
"Potensi pemberdayaan ekonomi haji dapat dilakukan oleh Badan Penyelenggara Haji antara lain dengan membentuk Badan Layanan Umum dengan menggunakan infrastruktur yang ada dalam rangka upaya meningkatkan penerimaan negara,” katanya pada rapat yang juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief.
Editor:
