Jakarta, Arina.id—Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) dinilai berpotensi memicu perpindahan konsumsi masyarakat ke Pertalite. Kondisi tersebut dikhawatirkan justru meningkatkan beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar mengatakan kenaikan harga Pertamax yang cukup tinggi akan mendorong sebagian pengguna beralih ke BBM yang lebih murah.
Menurutnya, pengguna Pertamax tidak hanya berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, tetapi juga kalangan pekerja, pegawai, guru, hingga pengemudi ojek online yang selama ini memilih bahan bakar dengan kualitas lebih baik untuk kendaraannya.
"Ketika margin kenaikannya terlalu jauh, opsinya adalah membayar lebih mahal atau turun ke Pertalite,” ujar Media dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).
CELIOS menilai perpindahan konsumsi tersebut berpotensi meningkatkan jumlah pengguna Pertalite dan menambah tekanan terhadap anggaran subsidi energi pemerintah.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda. Ia menilai kenaikan harga Pertamax tanpa diikuti penyesuaian harga Pertalite akan menyebabkan lonjakan permintaan terhadap BBM bersubsidi tersebut.
“Akibatnya, kuota Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi BBM membengkak. Pembatasan melalui QR Code hanya efektif jika tidak ada kebocoran di lapangan. Pada praktiknya, masih banyak Pertalite yang diperjualbelikan di luar SPBU,” katanya.
Selain berdampak pada pola konsumsi BBM, CELIOS memperkirakan kenaikan harga Pertamax juga dapat menekan daya beli masyarakat kelas menengah dan aspiring middle class.
Dampak lanjutan yang mungkin terjadi antara lain kenaikan harga bahan pangan, bertambahnya kelompok rentan miskin, hingga meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai kebijakan kenaikan harga Pertamax menunjukkan semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah di tengah tingginya beban utang dan potensi shortfall penerimaan negara.
Menurut Bhima, pemerintah menghadapi tekanan besar dari kewajiban pembayaran utang jatuh tempo dan bunga utang yang mencapai Rp1.434 triliun, sementara penerimaan pajak diperkirakan mengalami kekurangan hingga Rp300 triliun sampai Rp340 triliun pada tahun ini.
“Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil,” ujar Bhima.
Editor:
