Jakarta, Arina.id—Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap lima tahapan dalam dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyeret empat perwira tinggi Polri. Praktik tersebut diduga dilakukan melalui jalur internal tanpa memenuhi prosedur hukum yang berlaku.
Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, lima tahapan tersebut meliputi perintah penyadapan, penyediaan nomor target (provisioning), pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil kepada pengguna akhir (end user), hingga penghapusan data.
“Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” kata Suyudi.
Menurutnya, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP, kemudian disalurkan melalui SU kepada EH dan AS.
Pada tahap kedua, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan penyaringan terkait keterlibatannya dalam perkara pro justitia.
Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, petugas menggunakan sistem PLX untuk mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan. Rekaman tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk transkrip.
Hasil penyadapan selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri, SU, hingga Jenderal LSP.
Adapun pada tahap terakhir, data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus pada Oktober 2026 atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU.
Suyudi juga menjelaskan terdapat dua jalur dalam proses penyediaan nomor target penyadapan, yakni jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi.
Jalur resmi mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bareskrim 2009.
Proses tersebut harus diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analisis, dan percakapan terkait. Selanjutnya, permohonan diverifikasi dan disetujui secara berjenjang sebelum dilaksanakan tim TSU.
Sementara itu, jalur internal atau jalur atensi diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
“Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabag Mon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan dengan analis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU,” ujarnya.
Menurut Suyudi, kedua jalur tersebut menggunakan sarana teknis yang sama. Kondisi ini diduga membuat aktivitas penyadapan melalui jalur atensi tersamarkan di antara kegiatan penyadapan resmi.
Ia menegaskan, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
“Hasil penyadapan hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah, sedangkan pemusnahan data harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara,” jelasnya.
Namun, dalam perkara tersebut, penyidik menemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, penyediaan nomor target tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur, serta penghapusan data elektronik.
“Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan,” tandasnya.
Editor:
